Fokus narasi kekerasan seksual pada portal berita daring selama pandemi COVID-19

Abstract

Pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama masa pandemi COVID-19 yang menciptakan tekanan ekonomi serta dibarengi keterbatasan ruang gerak sosial individu berimplikasi terhadap peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pemberitaan terkait isu kekerasan seksual dinilai masih belum menjadi perhatian media kecuali jika kasus tersebut menyangkut figur publik. Penelitian ini bertujuan untuk mencermati kecenderungan pemberitaan di laman portal berita daring yang dengan asumsi akan memberi porsi lebih sejalan dengan bertambahnya kasus kekerasan seksual selama PSBB. Metode penelitian menggunakan metode analisis framing dengan cara menganalisis pemberitaan kasus kekerasan seksual pada laman portal Okezone.com dan Kompas.com selama periode bulan April – Oktober 2020 dengan menggunakan teori Framing.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengidentifikasian masalah kasus kekerasan seksual yang terjadi dan menimpa kaum perempuan sebagai korban selama pemberlakuan PSBB masih meneguhkan budaya patriarki. Identifikasi sumber masalah pada laman portal berita Kompas.com telah berupaya untuk meliput dari dua sudut pandang (both sides of the story) dibandingkan Okezone.com walau fokus berita masih menguraikan latar belakang korban; moral judgement dikategorikan: kekerasan seksual terjadi di luar kontrol pelaku, patriarki sebagai ideologi yang melegitimasi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan dapat menimbulkan berbagai dampak bagi korbannya, belum disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bentuk ketidakperhatian dan berdampak terhadap perempuan korban kekerasan seksual; serta rekomendasi solusi yang dibingkai oleh media masih condong penyelesaian masalah yang menyalahkan korban kekerasan, bukan pada antisipasi atau rekomendasi hukuman bagi pelaku. Dengan demikian fokus narasi pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual masih jauh dari keberpihakan terhadap korban dan penegakan hukum yang adil.