Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan LPS-LKPP Pada Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstract

Pengadaan Barang/Jasa yang kredibel dan akuntabel dapat dilaksanakan bila semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku berdasarkan Prinsip dan Etika Pengadaan. Terbitnya Keputusan Kepala LKPP Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Tim Pengembangan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada dasarnya diterbitkan demi pengembangan efektivitas layanan penyelesaian sengketa pengadaan. Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan yang dimaksud pada Keputusan Kepala LKPP tersebut adalah Layanan yang disediakan oleh LKPP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dimana menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan barang/jasa Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaminan kepastian hukum dalam proses beracara di LPS-LKPP pada sengketa kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara sistematis dan bertahap. Para Pihak harus menempuh jalur mediasi, konsiliasi, dan kemudian arbitrase.