Politik Hukum Indonesia Dalam Mengendalikan Inflasi Dunia Melalui Instrument Kesepakatan G20

Muhammad Junaidi
{"title":"Politik Hukum Indonesia Dalam Mengendalikan Inflasi Dunia Melalui Instrument Kesepakatan G20","authors":"Muhammad Junaidi","doi":"10.26623/jic.v7i2.5488","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":" The purpose of this study is to understand the impact of Covid-19 on the world that had consequences on global economic conditions, one of which is the inflation that occurred in several developed and developing countries. Furthermore, the purpose of this study is to understand the extent of the role of the Indonesian government, which is not only considered a successful country in dealing with Covid-19 but also in 2022 Indonesia as the host of the G20 meeting and the G20 presidency. Through the normative legal approach methodology, this research has produced several results that are conveyed in the legal politics carried out by Indonesia in the context of world inflation through the G20 agreement instrument. The Indonesian government, among others, communicated to the disputing countries, namely Russia and Ukraine to maintain economic stability even though they were in a state of war. In order to build the commitments of the G20 countries, the Indonesian government should emphasize the cooperation agreement and joint commitment to building the global economy through the instrument of agreement which must later be ratified by each country.Tujuan dalam kajian ini adalah untuk memahami atas dampak Covid-19 yang ada didunia telah memberikan konsekuensi terhadap kondisi ekonomi global yang salah satunya dampak tersebut adalah dengan adanya inflasi yang terjadi di beberapa negara maju dan berkembang. Lebih lanjut tujuan dalam kajian ini untuk memahami sejauh mana peranan pemerintah Indonesia yang bukan saja dianggap negara yang berhasil dalam menangani Covid-19 akan tetapi juga pada tahun 2022 Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan G20 dan Presidensi G20. Melalui metodologi pendekatan hukum normatif penelitian ini telah menghasilkan beberapa hasil yang disampaikan diantara politik hukum yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka inflasi dunia melalui instrumen kesapakatan G20. Pemerintah Indonesia diantaranya melakukan komunikasi kepada negara yang bersengketa yakni Rusia dan Ukraina untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi meskipun sedang dalam kondisi perang. Dalam rangka membangun komitmen negara G20, sudah seharusnya pemerintah indonesia menekankan kesepakatan kerjasama dan komitmen bersama dalam membangun ekonomi global melalui instrumen perjanjian yang nantinya harus diratifikasi oleh setiap negara.   ","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-09-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Ius Constituendum","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5488","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 1

Abstract

 The purpose of this study is to understand the impact of Covid-19 on the world that had consequences on global economic conditions, one of which is the inflation that occurred in several developed and developing countries. Furthermore, the purpose of this study is to understand the extent of the role of the Indonesian government, which is not only considered a successful country in dealing with Covid-19 but also in 2022 Indonesia as the host of the G20 meeting and the G20 presidency. Through the normative legal approach methodology, this research has produced several results that are conveyed in the legal politics carried out by Indonesia in the context of world inflation through the G20 agreement instrument. The Indonesian government, among others, communicated to the disputing countries, namely Russia and Ukraine to maintain economic stability even though they were in a state of war. In order to build the commitments of the G20 countries, the Indonesian government should emphasize the cooperation agreement and joint commitment to building the global economy through the instrument of agreement which must later be ratified by each country.Tujuan dalam kajian ini adalah untuk memahami atas dampak Covid-19 yang ada didunia telah memberikan konsekuensi terhadap kondisi ekonomi global yang salah satunya dampak tersebut adalah dengan adanya inflasi yang terjadi di beberapa negara maju dan berkembang. Lebih lanjut tujuan dalam kajian ini untuk memahami sejauh mana peranan pemerintah Indonesia yang bukan saja dianggap negara yang berhasil dalam menangani Covid-19 akan tetapi juga pada tahun 2022 Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan G20 dan Presidensi G20. Melalui metodologi pendekatan hukum normatif penelitian ini telah menghasilkan beberapa hasil yang disampaikan diantara politik hukum yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka inflasi dunia melalui instrumen kesapakatan G20. Pemerintah Indonesia diantaranya melakukan komunikasi kepada negara yang bersengketa yakni Rusia dan Ukraina untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi meskipun sedang dalam kondisi perang. Dalam rangka membangun komitmen negara G20, sudah seharusnya pemerintah indonesia menekankan kesepakatan kerjasama dan komitmen bersama dalam membangun ekonomi global melalui instrumen perjanjian yang nantinya harus diratifikasi oleh setiap negara.   
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
印尼通过G20仪器控制世界通货膨胀的政治法律
本研究的目的是了解新冠肺炎对世界的影响,这些影响对全球经济状况产生了影响,其中之一是几个发达国家和发展中国家发生的通货膨胀。此外,本研究的目的是了解印度尼西亚政府的作用程度,印度尼西亚政府不仅被认为是应对新冠肺炎的成功国家,而且在2022年作为二十国集团会议东道国和二十国集团主席国。通过规范的法律方法论,本研究产生了一些结果,这些结果在印度尼西亚通过G20协议文书在世界通货膨胀背景下进行的法律政治中得到了传达。印尼政府等与争议国家,即俄罗斯和乌克兰进行了沟通,以保持经济稳定,即使它们处于战争状态。为了履行二十国集团国家的承诺,印尼政府应强调合作协议和通过协议文书建设全球经济的共同承诺,这些协议文书稍后必须得到每个国家的批准。本研究的目的是了解新冠肺炎对世界的影响对全球经济形势的影响。其中一个影响是一些发达国家和发展中国家出现通货膨胀。这项研究的进一步目的是了解印度尼西亚政府在多大程度上发挥作用,该国不仅被认为是应对新冠肺炎的成功国家,而且在2022年将主办二十国集团会议和二十国集团主席国。通过规范法的近似方法,本研究产生了印度尼西亚通过G20协议文书在世界通胀方面推行的法律政策中传达的一些结果。其中,印尼政府与冲突国家俄罗斯和乌克兰进行了沟通,以保持经济稳定,即使它们处于战争状态。根据20国集团的承诺,印尼政府本应通过条约文书向合作协议和建设全球经济的共同承诺施压,然后每个国家都必须批准这些文书。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
19
审稿时长
24 weeks
期刊最新文献
Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Establishment of Special Land Courts as an Effort to Settlement of Land Cases Analisis Pemberian Hibah Kepada Anak Di Bawah Umur Melalui Proses Handlichting Berdasarkan Hukum Perdata The Urgency of Determining the Post-Divorce Iddah Payment Period in Indonesian Religious Courts Praktik Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurungan Lahan di Pelabuhan
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1