PEMULANGAN “WARGA NEGARA INDONESIA EKS ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS)” DALAM PERSPEKTIF HAM

Lina Maryani, Tabah Sulistyo
{"title":"PEMULANGAN “WARGA NEGARA INDONESIA EKS ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS)” DALAM PERSPEKTIF HAM","authors":"Lina Maryani, Tabah Sulistyo","doi":"10.26623/jic.v6i2.3114","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena ISIS dan pemulangan “Warga Negara Indonesia Eks ISIS” dari sudut pandang ketatanegaraan secara umum dan HAM guna memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang nasib Warga Negara Indonesia Eks ISIS. Berangkat dari permasalahan berakhirnya ISIS membawa Warga Negara Indonesia Eks ISIS menjadi terlantar. Radikalisme sebagai bentuk ideologi ekstrim yang disematkan pada organisasi ISIS dan kental dengan kekerasan serta anti terhadap negara membuat pemerintah enggan untuk memulangkan Warga Negara Indonesia Eks ISIS. Pemerintah Indonesia sampai sekarang belum memutuskan nasib “Warga Negara Indonesia Eks ISIS yang masih berada Suriah dan sekitarnya”. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari segi pemenuhan atas syarat deklarasi Montevideo ISIS bukan negara. Dalam perspektif  HAM, ISIS lebih tepat disebut dijuluki terorisme  yang melakukan pelanggaran HAM berat dan dapat dikategorikan sebagai penjahat perang sebagaimana Hukum Humaniter Internasional. Langkah pemulangan Warga Negara Indonesia Eks ISIS adalah bentuk tanggungjawab Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia dengan menindak warga negaranya yang melakukan kejahatan transnasional.","PeriodicalId":31921,"journal":{"name":"Jurnal Ius Constituendum","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Ius Constituendum","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.3114","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena ISIS dan pemulangan “Warga Negara Indonesia Eks ISIS” dari sudut pandang ketatanegaraan secara umum dan HAM guna memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang nasib Warga Negara Indonesia Eks ISIS. Berangkat dari permasalahan berakhirnya ISIS membawa Warga Negara Indonesia Eks ISIS menjadi terlantar. Radikalisme sebagai bentuk ideologi ekstrim yang disematkan pada organisasi ISIS dan kental dengan kekerasan serta anti terhadap negara membuat pemerintah enggan untuk memulangkan Warga Negara Indonesia Eks ISIS. Pemerintah Indonesia sampai sekarang belum memutuskan nasib “Warga Negara Indonesia Eks ISIS yang masih berada Suriah dan sekitarnya”. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari segi pemenuhan atas syarat deklarasi Montevideo ISIS bukan negara. Dalam perspektif  HAM, ISIS lebih tepat disebut dijuluki terorisme  yang melakukan pelanggaran HAM berat dan dapat dikategorikan sebagai penjahat perang sebagaimana Hukum Humaniter Internasional. Langkah pemulangan Warga Negara Indonesia Eks ISIS adalah bentuk tanggungjawab Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia dengan menindak warga negaranya yang melakukan kejahatan transnasional.
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
哈姆视角下的印尼伊斯兰国伊拉克和叙利亚的工作
这项研究的目的是分析ISIS的现象,并从普通公民和人权人士的立场分析“印尼前ISIS公民”的遣返,以便就印尼前ISIS公民的命运作出决定。离开ISIS的问题,印尼前ISIS公民陷入困境。激进主义是ISIS组织中体现出来的一种极端意识形态,其暴力和反国家性质阻止了各国政府将前ISIS公民遣返。印尼政府尚未决定“印尼前ISIS公民仍在叙利亚及其周边地区”的命运。采用规范法律性研究方法的研究方法。这项研究的结论是,在满足ISIS《蒙得维的亚宣言》的要求方面,ISIS不是一个国家。从人权角度来看,伊斯兰国更像是一种严重侵犯人权的恐怖主义,它可以被视为一种国际人道主义法的战犯。印度尼西亚前ISIS (ISIS)的遣返措施是印尼对打击其犯下跨国罪行的公民以维护世界秩序的一种责任。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
19
审稿时长
24 weeks
期刊最新文献
Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Establishment of Special Land Courts as an Effort to Settlement of Land Cases Analisis Pemberian Hibah Kepada Anak Di Bawah Umur Melalui Proses Handlichting Berdasarkan Hukum Perdata The Urgency of Determining the Post-Divorce Iddah Payment Period in Indonesian Religious Courts Praktik Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurungan Lahan di Pelabuhan
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1