Agama, Kekerasan, dan Kontestasi Politik Elektoral: Penggunaan Simbol Keagamaan Kiai dan Kekuasaan Blater dalam Pertarungan Politik Lokal Madura

Abstract

Diskursus politik Madura tidak dapat dipisahkan dari praktik dominative, baik yang bersumber dari kelas social, ideology, ataupun symbol keagamaan. Salah satu bentuk praktik dominative yang hingga saat ini mewarnai jalannya politik Madura, ada pada penggunaan sarana keagamaan kiai dan kekuasaan blater. Baik kiai maupun blater, selain berkedudukan sebagai kelas social atas, juga berperan stretgis dalam menentukan peta politik local Madura. Paper ini berjudul, Agama, Kekerasan, dan Kontestasi Politik Elektoral; Penggunaan Simbol Keagamaan Kiai dan Kekuasaan Blater Dalam Pertarungan Politik Lokal Madura. Terdapat tigas isu social uatama yang menjadi focus permasalahan penulisan paper ini, yaitu; dimensi kegamaan kiai, praktik kekerasan blater, dan realitas politik politik electoral. Tiga permasalahan krusial di atas akan dijelaskan sedalam dan serinci mungkin dalam dua kerangka pertanyaan, 1) Bagaimana dinamika kontestasi kepemimpinan local di Madura? 2) Bagaimana dimensi keagamaan kiai dan sarana kekerasan kelompok blater memainkan peran sentral dalam perhelatan politik electoral setempat. Dua pertanyaan tersebut ditujukan untuk menderskripsikan realitas politik electoral Madura, melakukan kajian secara mendalam perihal mobilisasi jaringan kekuasaan kiai dan kelompok blater, kaitannya dengan perebutan kursi kepemimpinan local di Madura. Paper ini merupakan studi kepustakaan yang mendasarkan pada metode kualitatif. Data yang digunakan dalam paper ini adalah data sekunder, khususnya data yang bersumber dari buku, jurnal, dan berbagai hasil penelitian sebelumnya. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori genalogi kekuasaan Michel Foucault. Secara keseluruhan, paper ini memiliki fungsi besar dalam menjelaskan dinamika dan arah sosio-politik Madura ke depan. Khususnya menyangkut peran dan fungsi strategis keagamaan kiai dan kekuasaan blater dalam nenentukan arah politik electoral setempat.