{"title":"PEMBANGUNAN TATA KELOLA KELAUTAN INDONESIA: PERAN HUKUM INTERNATIONAL MEMBENTUK ETIKA BISNIS KELAUTAN","authors":"Y. Sirait, Ai Permanasari","doi":"10.21776/UB.ARENAHUKUM.2020.01303.2","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Abstract Issues related to marine governance still need some improvement in Indonesia, where issues on determination of the maritime boundaries between Indonesia and other states are unsettled, the inadequate utilization and development of coastal areas and small islands to the large number of business activities that pollute the sea. This is due to unethical business practices and neglect of marine sustainability. This study aims to examine the development of marine governance from the perspective of international law. The development of governance can begin with the dissemination of business ethics which is an important part of marine governance. This normative juridical study, collected through literature study is analyzed using a qualitative deductive method. The results shows that international law contributes to upholding ethical standards of business and disseminating it to other states. Therefore, Indonesia needs to promote an appropriate business ethics oriented to environmental sustainability. It can begin by spreading the ethic from the international to the national level. Abstrak Permasalahan tata kelola laut masih butuh perbaikan di Indonesia, dimana belum beresnya penetapan batas-batas laut Indonesia dengan negara lain, belum optimalnya pemanfaatan dan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sampai pada banyaknya kegiatan bisnis yang mencemari laut. Hal ini dikarenakan praktik kegiatan bisnis yang kurang beretika dan mengabaikan kelestarian laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pembangunan tata kelola kelautan dapat dibangun dari perspektif Hukum Internasional. Pembangunan tata kelola dapat dimulai dengan penyebaran etika bisnis sebagai bagian penting dalam tata kelola kelautan. Penelitian yuridis normative ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode deduktif kualitatif. Hasilnya hukum internasional berkontribusi dalam mengukuhkan standar etika bisnis dan menyebarluaskannya ke banyak negara. Untuk itu, keaktifan negara dalam mendorong etika bisnis yang berorientasi pada kelestarian lingkungan sangat dibutuhkan. Hal ini dapat dimulai dengan membudayakan etika tersebut dari level internasional ke nasional.","PeriodicalId":31258,"journal":{"name":"Arena Hukum","volume":"13 1","pages":"416-433"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2020-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Arena Hukum","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2020.01303.2","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Abstract Issues related to marine governance still need some improvement in Indonesia, where issues on determination of the maritime boundaries between Indonesia and other states are unsettled, the inadequate utilization and development of coastal areas and small islands to the large number of business activities that pollute the sea. This is due to unethical business practices and neglect of marine sustainability. This study aims to examine the development of marine governance from the perspective of international law. The development of governance can begin with the dissemination of business ethics which is an important part of marine governance. This normative juridical study, collected through literature study is analyzed using a qualitative deductive method. The results shows that international law contributes to upholding ethical standards of business and disseminating it to other states. Therefore, Indonesia needs to promote an appropriate business ethics oriented to environmental sustainability. It can begin by spreading the ethic from the international to the national level. Abstrak Permasalahan tata kelola laut masih butuh perbaikan di Indonesia, dimana belum beresnya penetapan batas-batas laut Indonesia dengan negara lain, belum optimalnya pemanfaatan dan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sampai pada banyaknya kegiatan bisnis yang mencemari laut. Hal ini dikarenakan praktik kegiatan bisnis yang kurang beretika dan mengabaikan kelestarian laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pembangunan tata kelola kelautan dapat dibangun dari perspektif Hukum Internasional. Pembangunan tata kelola dapat dimulai dengan penyebaran etika bisnis sebagai bagian penting dalam tata kelola kelautan. Penelitian yuridis normative ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode deduktif kualitatif. Hasilnya hukum internasional berkontribusi dalam mengukuhkan standar etika bisnis dan menyebarluaskannya ke banyak negara. Untuk itu, keaktifan negara dalam mendorong etika bisnis yang berorientasi pada kelestarian lingkungan sangat dibutuhkan. Hal ini dapat dimulai dengan membudayakan etika tersebut dari level internasional ke nasional.