Improving Ability to Memorize Mufradat Arabic with Snakes and Ladders Game Media in Class IV Elementary School Bustanul Ulum Batu City

Abstract

Pemerintah dalam rangka menjamin dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, secara teratur mengadakan perumahan dinas bagi pegawai negeri tersebut, yang di antara rumah-rumah dinas tersebut ada yang disediakan untuk dimiliki secara sewa beli oleh pegawai yang bersangkutan untuk menjamin tersedianya rumah tinggal bagi pegawai tersebut pada masa sesudah pensiun, yang pembayarannya dipotongkan dari gaji pegawai negeri yang bersangkutan tiap bulannya, dan dibuat perjanjian sewa beli di hadapan Notaris dan ada jangka waktunya. Setelah habis jangka waktu sewa beli maka ada Surat Pelepasan Hak dari pemerintah yang dibuat di hadapan notaris kepada pegawai negeri yang membeli rumah dinas tersebut. Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka penelitian ini betujuan untuk menganalisis otentisitas akta jual beli notariil atas tanah pemerintah yang dibeli oleh pegawai negeri; dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pegawai negeri sebagai pembeli tanah untuk rumah tinggal dari pemerintah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini yakni, autentisitas akta jual beli atas tanah pemerintah yang dibeli oleh Pegawai Negeri adalah sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun dalam hal untuk pengurusan pemberian hak milik di Kantor Pertanahan, maka akta jual beli tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai persyaratannya, melainkan Akta atau Surat Pelepasan Hak dari pemerintah yang dibuat di hadapan Notaris. Bentuk perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri yang membeli rumah Negara untuk tempat tinggal yakni berupa pengaturan melalui peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pengaturan mengenai tata cara pemberian hak milik terhadap pegawai negeri atau ahli warisnya atas rumah dinas yang dibelinya.