{"title":"Pendidikan Life Skills dan Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren Pasca UU Nomor 18 Tahun 2019","authors":"Mohsen Mohsen, Muhamad Murtadlo, H. Basri","doi":"10.32729/edukasi.v20i3.1468","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Abstract\nLaw on Pesantren Republic of Indonesia Number 18 of 2019 mandates that pesantrens have additional functions, one of which is the function of social empowerment. The problem arises how the readiness of pesantren with social empowerment functions to face the demographic bomb in Indonesia in 2030. This research objectives the question of how vocational education and economic empowerment efforts in pesantren are after the law. The research was conducted using a qualitative approach which was strengthened by quantitative data. The results of the research show that the potential of pesantren as a community power potential is quite large. It's just that unfortunately the collaborative work of fellow pesantren is still minimal. This has resulted in many pesantren facing this free market alone. This study recommends that the world of pesantren needs to expand models of cooperation and collaboration among pesantrens and with other institutions.\nAbstrak\nUU Pesantren Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 mengamanatkan lembaga pesantren mempunyai tambahan fungsi, salah satunya fungsi pemberdaya sosial. Permasalahan muncul bagaimana kesiapan pesantren dengan fungsi pemberdaya sosial menghadapi bom demografi di Indonesia 2030. Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana pendidikan vokasi dan usaha pemberdayaan ekonomi di lembaga pesantren pasca undang-undang tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dikuatkan dengan data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pesantren sebagai potensi kekuatan komunitas cukup besar. Hanya saja sayangnya kerja kolaborasi sesama pesantren masih minim. Hal ini berakibat banyak pesantren menghadapi pasar bebas ini secara sendirian. Kajian ini merekomendasikan dunia pesantren perlu memperluas model kerjasama dan kolaborasi baik dengan sesama pesantren, maupun dengan lembaga lainnya.","PeriodicalId":31917,"journal":{"name":"Edukasi Jurnal Penelitian dan Artikel Pendidikan","volume":"55 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Edukasi Jurnal Penelitian dan Artikel Pendidikan","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.32729/edukasi.v20i3.1468","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Abstract
Law on Pesantren Republic of Indonesia Number 18 of 2019 mandates that pesantrens have additional functions, one of which is the function of social empowerment. The problem arises how the readiness of pesantren with social empowerment functions to face the demographic bomb in Indonesia in 2030. This research objectives the question of how vocational education and economic empowerment efforts in pesantren are after the law. The research was conducted using a qualitative approach which was strengthened by quantitative data. The results of the research show that the potential of pesantren as a community power potential is quite large. It's just that unfortunately the collaborative work of fellow pesantren is still minimal. This has resulted in many pesantren facing this free market alone. This study recommends that the world of pesantren needs to expand models of cooperation and collaboration among pesantrens and with other institutions.
Abstrak
UU Pesantren Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 mengamanatkan lembaga pesantren mempunyai tambahan fungsi, salah satunya fungsi pemberdaya sosial. Permasalahan muncul bagaimana kesiapan pesantren dengan fungsi pemberdaya sosial menghadapi bom demografi di Indonesia 2030. Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana pendidikan vokasi dan usaha pemberdayaan ekonomi di lembaga pesantren pasca undang-undang tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dikuatkan dengan data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pesantren sebagai potensi kekuatan komunitas cukup besar. Hanya saja sayangnya kerja kolaborasi sesama pesantren masih minim. Hal ini berakibat banyak pesantren menghadapi pasar bebas ini secara sendirian. Kajian ini merekomendasikan dunia pesantren perlu memperluas model kerjasama dan kolaborasi baik dengan sesama pesantren, maupun dengan lembaga lainnya.
【摘要】2019年第18号《印度尼西亚共和国参事法》规定参事具有附加功能,其中之一就是社会赋权功能。问题是,具有社会赋权功能的妇女如何准备好面对2030年印度尼西亚的人口炸弹。本研究旨在探讨职业教育与妇女经济赋权的工作如何符合法律。该研究采用定性方法进行,定量数据加强了定性方法。研究结果表明,女大学生作为社区力量的潜力是相当大的。不幸的是,同事们的合作工作仍然很少。这导致许多人独自面对这个自由市场。本研究建议,大学教授界需要扩大大学教授之间以及与其他机构的合作与协作模式。摘要/ abstract摘要:2019年11月18日,印度尼西亚首都雅加达,蒙古国,蒙古国,蒙古国,蒙古国。彭沙拉罕市人口普查,日本人口普查,彭沙拉罕社会人口普查,印度尼西亚,2030年。Penelitian ini menjawab pertananyaan bagaimana pendidikan vokasi danusha penberdayaan经济学家在lembaga pesantretren pasdanang -undang tersebut。penpenlitian dilakkan dengan penkalkan质量分析。哈西尔·潘内利安·潘内利安·潘内利安·潘内利安·潘内利安·潘内利安·潘内利安·潘内利安·潘内利安汉雅萨加萨扬尼亚kerja kolaborasi sesama pesantren masih minih。Hal ini berakibat banyak pesantren menghadapi pasar bebas ini secara sendirian。Kajian ini merekomendasikan dunia pesantren perluu member模型kerjasama dan kolaborasi baik dengan sesama pesantren, maupun dengan lembaga lainnya。