Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pangan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Mendungukung Perkembangan Ekonomi

Abstract

Aspek pangan berubah secara signifikan ketika masyarakat mengalami perkembangan ekonomi. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) pangan merespon dengan baik perubahan tersebut dengan produksi jenis makanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. UMKM pangan seringkali mengalami kesulitan dalam memahami persyaratan Good Manufacturing Practice (GMP), sehingga menyebabkan keraguan untuk memulai penerapan GMP. Oleh karena itu, sejak tahun 2019 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mulai memberikan fasilitasi dan pendampingan terhadap UMKM pangan. Pembinaan dilakukan melakukan skrining, pembinaan, evaluasi akhir, dan penerbitan rekomendasi penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Proses skrining adalah tahap awal untuk memilih sarana yang akan diberikan pembinaan. Tulisan ini dibuat untuk mengkaji secara statistik hasil skrining hingga mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE). Dari hasil uji korelasi multivariat diperoleh bahwa faktor penilaian yakni aspek Sanitasi dan Hygiene, Penyimpanan, Dokumentasi, serta Bangunan dan Fasilitas, tidak menunjukkan pengaruh signifikan (nilai-P> 0,05) terhadap hasil akhir yakni perolehan NIE. Dengan kata lain, hasil skrining awal tidak sepenuhnya dapat menggambarkan hasil akhir yakni perolehan NIE. Sehingga Badan POM tidak dapat menggunakan hasil skrining sebagai dasar utama dalam memilih sarana untuk difasilitasi. Faktor perancu yang mungkin mempengaruhi UMKM dalam memenuhi persyaratan GMP dan memperoleh NIE diantaranya adalah kemauan pelaku usaha, keadaan keuangan perusahaan serta dorongan dari BPOM sebagai fasilitator.