MENGGUGAT DAN MEREKONSTRUKSI PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL : KETERBELAKANGAN TEKNOLOGI DAN KEMUNDURAN KEWIRAUSAHAAN DI INDONESIA

Didin S. Damanhuri
{"title":"MENGGUGAT DAN MEREKONSTRUKSI PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL : KETERBELAKANGAN TEKNOLOGI DAN KEMUNDURAN KEWIRAUSAHAAN DI INDONESIA","authors":"Didin S. Damanhuri","doi":"10.31326/jks.v1i01.139","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"MENGGUGAT DAN MEREKONSTRUKSI PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL : KETERBELAKANGAN TEKNOLOGI DAN KEMUNDURAN KEWIRAUSAHAAN DI INDONESIAAbstrak Penelitian tentang Keterbelakangan Teknologi dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia berlangsung Maret - September 2013 di Jakarta. Penelitian ini diawali dari ekonomi berbasis konstitusi (constitutional-based economy), yakni, pendekatan ekonomi yang berdasarkan UUD 45. Pendekatan ini dibandingkan dengan teori- teori ekonomi ―arus tengah‖ (Neoklasik) yang menempatkan Negara dalam prinsip ―minimum state‖ serta IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) sebagai faktor eksogen. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan bersifat kualitatif, sedangkan kuantitatif yakni total factor productivity (TFP). Kesimpulan penelitian ini adalah salah satu instrumen dalam mencapai kesejahteraan agar tidak berada dalam keterbelakangan yakni menguasai teknologi sehingga tidak membeli atau mengimpornya. Problem model pembangunan di Indonesia, sejak tahun 1970-an hingga sekarang lebih mengutamakan investasi langsung perusahaan multinasional disertai dukungan utang bilateral maupun multilateral. Penelitian ini juga menyimpulkan hilangnya perspektif konstitusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Agar proses pembangunan Indonesia mewujudkan kedaulatan membutuhkan prasyarat; (i) peran Negara yang proaktif dan kredibel dan, (ii) mekanisme pasar yang sehat dan pelaku ekonomi (swasta, BUMN dan Koperasi) yang efisien serta efektif. Pendekatan ekonomi konstitusi ini akan semakin kuat apabila mengembangkannya dalam konteks ekonomi lokal yang mengandung lapisan wirausahaan daerah beserta kecerdasan dan kearifan lokalnya. Hal ini akan berkontribusi dalam bentuk politik kemandirian teknologi dan kewirausahaan di tingkat nasional. Dengan demikian dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan serta pembangunan yang berkeadilan sosial demi mewujudkan kemandirian bangsa. Kata kunci: Ekonomi Berbasis Konstitusi, Minimum State Criticizing and Reconstructing the Paradigm of National Economic Development: Technology Illiterate and Entreprenuership Deterioration In Indonesia Abtract The study of technology illiteracy and national economic development is conducted from March until September 2013 in Jakarta and it begins from constitutional-based economy paradigm which refers to UUD ‘45 rather than mid-stream economic (Neoclassical). This approach is compared with the economic theories \"mid-stream\" (Neoclassical) which puts the nation in the principle of \"minimum state\" as well as science and technology as an exogenous factor. This study constructed by using primary and secondary data. Furthermore, it employs the TFP (Total Factor Productivity) and FGD (Focus Group Discussion) method. The conclucion of this study is that the instruments to achieve well-being and not being under develop are to take control the technology, not buy or import it. The problem of the national economic development, since 1970 until now, are generally because it emphasized more to direct investment of multinational companies with debt support, both bilaterally and multilaterally. Also, in this study concluded the deterioration of constitution paradigm in the economic Keywords: constitution-based-economic, technology independence/resilience","PeriodicalId":32713,"journal":{"name":"Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial","volume":"29 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2018-11-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"2","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.31326/jks.v1i01.139","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 2

Abstract

MENGGUGAT DAN MEREKONSTRUKSI PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL : KETERBELAKANGAN TEKNOLOGI DAN KEMUNDURAN KEWIRAUSAHAAN DI INDONESIAAbstrak Penelitian tentang Keterbelakangan Teknologi dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia berlangsung Maret - September 2013 di Jakarta. Penelitian ini diawali dari ekonomi berbasis konstitusi (constitutional-based economy), yakni, pendekatan ekonomi yang berdasarkan UUD 45. Pendekatan ini dibandingkan dengan teori- teori ekonomi ―arus tengah‖ (Neoklasik) yang menempatkan Negara dalam prinsip ―minimum state‖ serta IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) sebagai faktor eksogen. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan bersifat kualitatif, sedangkan kuantitatif yakni total factor productivity (TFP). Kesimpulan penelitian ini adalah salah satu instrumen dalam mencapai kesejahteraan agar tidak berada dalam keterbelakangan yakni menguasai teknologi sehingga tidak membeli atau mengimpornya. Problem model pembangunan di Indonesia, sejak tahun 1970-an hingga sekarang lebih mengutamakan investasi langsung perusahaan multinasional disertai dukungan utang bilateral maupun multilateral. Penelitian ini juga menyimpulkan hilangnya perspektif konstitusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Agar proses pembangunan Indonesia mewujudkan kedaulatan membutuhkan prasyarat; (i) peran Negara yang proaktif dan kredibel dan, (ii) mekanisme pasar yang sehat dan pelaku ekonomi (swasta, BUMN dan Koperasi) yang efisien serta efektif. Pendekatan ekonomi konstitusi ini akan semakin kuat apabila mengembangkannya dalam konteks ekonomi lokal yang mengandung lapisan wirausahaan daerah beserta kecerdasan dan kearifan lokalnya. Hal ini akan berkontribusi dalam bentuk politik kemandirian teknologi dan kewirausahaan di tingkat nasional. Dengan demikian dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan serta pembangunan yang berkeadilan sosial demi mewujudkan kemandirian bangsa. Kata kunci: Ekonomi Berbasis Konstitusi, Minimum State Criticizing and Reconstructing the Paradigm of National Economic Development: Technology Illiterate and Entreprenuership Deterioration In Indonesia Abtract The study of technology illiteracy and national economic development is conducted from March until September 2013 in Jakarta and it begins from constitutional-based economy paradigm which refers to UUD ‘45 rather than mid-stream economic (Neoclassical). This approach is compared with the economic theories "mid-stream" (Neoclassical) which puts the nation in the principle of "minimum state" as well as science and technology as an exogenous factor. This study constructed by using primary and secondary data. Furthermore, it employs the TFP (Total Factor Productivity) and FGD (Focus Group Discussion) method. The conclucion of this study is that the instruments to achieve well-being and not being under develop are to take control the technology, not buy or import it. The problem of the national economic development, since 1970 until now, are generally because it emphasized more to direct investment of multinational companies with debt support, both bilaterally and multilaterally. Also, in this study concluded the deterioration of constitution paradigm in the economic Keywords: constitution-based-economic, technology independence/resilience
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
起诉并重建了国家经济发展的范例:印尼的技术滞后和创业挫折
2013年3月至9月,印尼对技术滞后和经济发展研究(印尼语)的进步和经济发展模式提出起诉并重建国家经济发展范例:印尼的创业迟缓和挫折。这项研究是基于宪法经济的,也就是基于宪法45号的经济方法。这种方法相比,新古典主义经济理论——水流中‖(理论)把国家置于原则——最低的州‖和科学(科学和技术)作为外生因素。本研究采用主数据和辅助数据。采用的方法是定性的,而定量的是总产业因子(TFP)。这项研究的结论是,为了不购买或进口技术,我们必须掌握技术,才能获得繁荣。20世纪70年代以来,印尼的发展模式问题主要集中在跨国公司的直接投资,同时支持双边和多边债务。这项研究还得出了印尼经济发展中宪法观点丧失的结论。印尼的发展进程实现主权需要先决条件;(i)国家的积极和可信的作用,以及(ii)健康市场机制和经济实践者(私人企业和合作)高效和有效。这种宪法经济方法将更加强大,如果将其建立在包含地区创业层及其当地智慧和审慎的地方经济背景下。这将有助于国家一级的政治自力更生技术和创业精神。通过这种方式,可以创造高质量、可持续的经济增长和实现国家自力更生的社会正义发展。州立Criticizing最低关键词:以宪法为基础的经济,一种》和Reconstructing National Economic Development:技术Illiterate and Entreprenuership Deterioration在印尼Abtract the study of Technology) illiteracy和National Economic Development is conducted从三月,直到它开始从2013年9月在雅加达constitutional-based经济一种哪种refers to宪法”45而不是经济(Neoclassical mid-stream)。这种进步与经济偏见相比较,这种进步把国家置于《科学与技术》的最低原则中。这个研究是通过使用原始和可确诊的数据进行的。此外,它引入了TFP和FGD的方法。这项研究的目的是实现并不是被赋予能力来控制技术,而不是购买或进口技术。自1970年到现在以来,国家经济发展的问题,通常是由于它强调了更多的地方投资与部族支持,同时同时多。此外,在这项研究中,经济基石的本质本质上的本质本质
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
审稿时长
8 weeks
期刊最新文献
Kesejahteraan Semu dalam Dialektika Perilaku Bunuh Diri di Kabupaten Gunung Kidul: Tinjauan Sosial Psikologis Spiritualisme Dalam Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Pondok Pesantren Suryalaya Analisis Hubungan Tingkat Stres, dan Strategi Koping pada Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Timur Pekerjaan Sosial Pada Seting Sekolahan: Persepsi Sosial Terhadap Profil Pribadi Kreatif Dalam Perspektif Teori Implisit Kreatifitas Efektifitas Program Rumah Layak Huni dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1