Upaya Mengatasi Marginalisasi Hak-Hak Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan (Kajian Sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat)

Abstract

Konflik sumberdaya alam, seringkali ditutup-tutupi karena berbagai alasan; dan apabila terjadi konflik, pihak yang kuat selalu mengalahkan yang lemah, dan pihak yang lemah tidak pernah berani melawan yang kuat. Tujuan penelitian untuk menjelaskan upaya yang ditempuh untuk menghindari terjadinya marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumen. Analisis data dilakukan secara intensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  upaya yang ditempuh untuk menghindari terjadinya marginalisasi hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan di Pulau Lombok  Nusa Tenggara Barat sebagai berikut: (1) pemerintah harus merangkul masyarakat lokal. Mereka sangat membutuhkan komunikasi dengan pemerintah. (2) pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Dampak pemberdayaan terhadap partisipasi masyarakat lokal ditunjukkan oleh keterlibatan dan aktivitas masyarakat lokal sekitar hutan dalam bergotong-royong menjaga hutan, dan pengamanan wilayah hutan (3) Memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum ada telah diterima dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 mengatur keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subyek hukum lainnya. Natural resource conflicts, often covered up for various reasons; and when there is conflict, the strong side always beats the weak, and the weak never dares to fight the strong. The research objective is to explain the efforts taken to avoid the marginalization of the rights of local communities in the management of forest resources on the island of Lombok, West Nusa Tenggara. The research method used is qualitative research with a case study and descriptive approach. Data collection was carried out using observation, in-depth interviews and documents. Data analysis was carried out intensively. The results of the study show that the efforts taken to avoid the marginalization of the rights of local communities in the management of forest resources on Lombok Island, West Nusa Tenggara are as follows: (1) the government must embrace local communities. They really need communication with the government. (2) empowering local communities in managing forest resources. The impact of empowerment on local community participation is shown by the involvement and activities of local communities around the forest in working together to protect the forest and safeguard forest areas (3) Provide recognition and protection for local communities. This shows that the existence and rights of existing legal communities have been accepted within the legal framework in force in Indonesia. The 1945 Constitution regulates the existence of customary law communities as legal subjects that are different from other legal subjects.