Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas untuk Organisasi Non Profit (Studi Empiris pada Jemaat GPM Amahusu)

Gereja-gereja memiliki pemahamanan prinsip dan pola pelayanan bergereja yang berbeda terutama dalam pengembangan dan penerapan pengendalian internnya. Sehingga gereja di perhadapakan pada masalah Pemanfaatan kas dalam menjalankan aktifitasnya. Kondisi ini memungkinkan kas berpotensi terhadap kesalahan pencatatan, penyimpangan maupun penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan prosedur. Karena itu untuk menghasilkan suatu informasi akuntansi yang baik dibutuhkan pengendalian intern yang baik, harus di bentuk suatu fungsi yang baik pula untuk mengawasi penerimaan dan pengeluaran kas melalui pencatatan akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengendalian intern yang dijalankan oleh Gereja Protestan Maluku khususnya Jemaat GPM Amahusu Klasis Pulau Ambon, apakah penerapan pengendalian intern terhadap penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan sudah sesuai teori akuntansi yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas terhadap struktur organisasi, system otorisasi, prosedur pencatatan, serta praktik yang dijalankan oleh Gereja Protestan Maluku Jemaat Amahusu. (2) Menguji dan menganalisis penerapan sistem pengendalian intern  penerimaan dan pengeluaran kas pada Jemaat GPM Amahusu apakah sudah berjalan efektif. 3. Melihat bagaimana bentuk system pengendalian intern terhadap penerimaan dan pengeluaran kas Jemaat GPM Amahusu sudah berjalan efektif. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan gereja-gereja di Rayon Bantul masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Sisitem Pengendalian Interen (SPI), tetapi telah disesuaikan dengan kondisi yang ada dalam gereja. Beberapa hal yang kurang sesuai adalah dalam hal pemisahan fungsi yang dalam praktiknya belum dilakukan secara tegas, otoritas dan adanya nomor bukti yang tidak tercetak.