IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN OLEH BIDAN PRAKTEK SWASTA DI PUSKESMAS WILAYAH KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA

Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pertolongan persalinan oleh Nakes terlatih sehingga dukun merupakan alternatif pemilihan penolong persalinan, disamping faktor sosial ekonomi, budaya, dan kinerja bidan. Upaya peningkatan cakupan persalinan belum optimal ditandai masih adanya dukun yang masih menolong persalinan dikota Surabaya yaitu sebesar 4,75% pada tahun 2012. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi program kemitraan bidan dan dukun oleh bidan praktek swasta dan faktor yang terkait di Puskesmas wilayah Kecamatan Semampir Kota Surabaya.Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (Indepth Interview) pada 4 bidan praktek Swasta sebagai informan utama.Dukun, bidan koordinator, kepala Puskesmas, Kabid Kesga DKK Surabaya, Toma dan ibu bersalin sebagai informan triangulasi.Analisa data menggunakan metode analisis isi (content analysis).Hasil penelitian menunjukkan belum ada aturan tertulis pelaksanaan program.Diseminasi program hanya bersifat pengenalan, dalam pelaksanaan kemitraan ada beberapa langkah yang belum dilaksanakan oleh pelaksana program, pencatatan khusus kemitraan bidan dan dukun belum tersedia, pelaporan dilakukan setiap bulan tetapi tidak didiskusikan dan SOP belum tersedia.Sosialisasi secara khusus belum pernah dilaksanakan.Sikap pelaksana terhadap kemitraan ada yang menerima dan menolak, penerapan program dengan pedoman belum sesuai.Ketersediaan sumber daya belum mendukung kegiatan program. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah belum optimalnya implementasi Program Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas Wilayah kecamatan semampir Kota Surabaya karena cakupan kegiatan Program KIA/KB masih jauh dari target, serta belum ada kebijakan yang mendukung pelaksanaan. Maka diharapkan kepada DKK Surabaya untuk mengupayakan tetap berlangsungnya kemitraan dengan dukungan seluruh aspek diantaranya ketersediaan sumber daya yang memadai, kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, peningkatan pengetahuan masyarakat.