Kebijakan Sistem Smart Kampung Terhadap Percepatan Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja

Desa merupakan faktor terpenting bagi pemerintahan untuk menentukan bagaimana kebijakan Inovasi teknologi, sarana secara komprehensif yang akan dilakukan, sehingga penguatan Sumber Daya Manusia dan Sumberdaya alamnya ditingkatkan dengan harapan Desa menjadi lebih mandiri dan rakayt sejahtera.. Pemerintah memiliki tugas untuk menempatkan Desa sebagai icon utama dalam pembangunan infraktuktur ekonomi dan sosial. Keberadan program Smart Kampung merupakan salah satu inovasi yang kini dikembangkan oleh pemerintah Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peraturan bupati No. 60 tahun 2017 koheren dengan UU Cipta Kerja dan implementasi Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi. penelitian dalam artikel ini menggunakan analisis yuridis normatif, dalam artian kegiatan riset ini dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aturan norma atau hukum yang bersifat formal seperti peraturan perundang-undangan, yang akan dihuhubungkan dengan perumusan masalah yang akan digunakan sebagai bahan dari pembahasan. Metode pendekatan yang digunakan dalam riset ini statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan conceptual approach (pendekatan konsep/ pendapat pakar). Hasil dari peneltian ini adalah program Smart Kampung yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2017 Banyuwangi linier dengan Pasal yang ada dalam UU Ciptakerja yaitu Pasal 117, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa tugas pemerintahan desa adalah mensejahterakan masyarakat desa sehingga mempermudah dalam penerapan dan perizinan program Smart Kampung karena dalam Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2017 Banyuwangi hanya mengatur sistematika penerapannya saja.