STATUS KEBERLANJUTAN EKOWISATA MANGROVE PETENGORAN, KECAMATAN TELUK PANDAN, KABUPATEN PESAWARAN

Penurunan fungsi ekosistem mangrove terus terjadi akibat degradasi lingkungan, rendahnya koordinasi antar instansi, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya, sehingga diperlukan upaya yang tepat untuk menjamin kelestariannya.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis indeks dan status keberlanjutan ekowisata mangrove, menentukan atribut yang mempengaruhi keberlanjutan ekowisata mangrove dan merumuskan strategi pengelolaan ekowisata mangrove.Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat, pengunjung ekowisata dan pemangku kepentingan. Metode pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan simple random sampling, accidental sampling dan purposive sampling.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, penginderaan jauh, wawancara dan studi pustaka. Metode NDVI dengan perangkat lunak ArcGIS 10.3 digunakan untuk menganalisis kondisi ekologi, sedangkan untuk kondisi social ekonomi dan kelembagaan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Status kelestarian ekosistem mangrove dianalisis menggunakan perangkat lunak RAP-MForest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status keberlanjutan pengelolaan ekowisata mangrove pada dimensi ekologi, sosial dan kelembagaan cukup baik yang ditunjukkan dengan nilai indeks keberlanjutan dimensi ekologi sebesar 60,40; dimensi sosial 52,38; dan dimensi kelembagaan sebesar 57,77. Hasil penelitian untuk dimensi ekonomi masuk dalam kategori kurang berkelanjutan dengan indeks keberlanjutan sebesar 50,14, sedangkan status kelestarian pengelolaan kawasan ekowisata mangrove Petetengoran secara umum termasuk dalam kategori cukup lestari. Strategi pengelolaan ekowisata mangrove yang harus dilakukan antara lain peningkatan rehabilitasi mangrove dan tingkat kerapatannya; menciptakan peluang pendapatan masyarakat sekaligus meningkatkan kunjungan wisata; menyelesaikan potensi konflik dengan penggunaan lain; peningkatan peran kelompok mangrove; meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dan komitmen dukungan pemerintah daerah untuk konservasi.