{"title":"宪法法院关于国家控制的生产部门的判决","authors":"Desi Fitriyani","doi":"10.31078/jk2116","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Terkait dengan penilaian mengenai cabang produksi, berada di tangan Pemerintah bersama DPR. Permasalahan kemudian timbul, ketika tiadanya indicator untuk melakukan penilaian yang bermuara pada penyalahgunaan kekuasaan dan berujung pada privatisasi, hingga akhirnya menciderai hak menguasai negara. Atas dasar itu, MK hadir untuk melakukan penilaian atas penilaian Pemerintah bersama DPR. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran MK dalam melakukan penilaian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK telah melakukan kewenangan ini dengan memberikan penilaiannya melalui pengujian undang-undang. Ke depan, MK harus mengeluarkan indicator cabang produksi yang dikuasai oleh negara dengan berdasar pada Pasal 33 UUD NRI 1945.","PeriodicalId":509258,"journal":{"name":"Jurnal Konstitusi","volume":"24 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-03-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"PENILAIAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP CABANG PRODUKSI YANG DIKUASAI OLEH NEGARA\",\"authors\":\"Desi Fitriyani\",\"doi\":\"10.31078/jk2116\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Terkait dengan penilaian mengenai cabang produksi, berada di tangan Pemerintah bersama DPR. Permasalahan kemudian timbul, ketika tiadanya indicator untuk melakukan penilaian yang bermuara pada penyalahgunaan kekuasaan dan berujung pada privatisasi, hingga akhirnya menciderai hak menguasai negara. Atas dasar itu, MK hadir untuk melakukan penilaian atas penilaian Pemerintah bersama DPR. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran MK dalam melakukan penilaian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK telah melakukan kewenangan ini dengan memberikan penilaiannya melalui pengujian undang-undang. Ke depan, MK harus mengeluarkan indicator cabang produksi yang dikuasai oleh negara dengan berdasar pada Pasal 33 UUD NRI 1945.\",\"PeriodicalId\":509258,\"journal\":{\"name\":\"Jurnal Konstitusi\",\"volume\":\"24 4\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2024-03-01\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Jurnal Konstitusi\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.31078/jk2116\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Konstitusi","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.31078/jk2116","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
PENILAIAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP CABANG PRODUKSI YANG DIKUASAI OLEH NEGARA
Cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Terkait dengan penilaian mengenai cabang produksi, berada di tangan Pemerintah bersama DPR. Permasalahan kemudian timbul, ketika tiadanya indicator untuk melakukan penilaian yang bermuara pada penyalahgunaan kekuasaan dan berujung pada privatisasi, hingga akhirnya menciderai hak menguasai negara. Atas dasar itu, MK hadir untuk melakukan penilaian atas penilaian Pemerintah bersama DPR. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran MK dalam melakukan penilaian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK telah melakukan kewenangan ini dengan memberikan penilaiannya melalui pengujian undang-undang. Ke depan, MK harus mengeluarkan indicator cabang produksi yang dikuasai oleh negara dengan berdasar pada Pasal 33 UUD NRI 1945.