Kedaulatan Negara dalam Kepemilikan Data Digital: Analisis Langkah Strategis Australia Menghadapi Facebook dan Google

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedaulatan negara dalam ruang siber dengan mengambil studi kasus perselisihan antara Australia dengan Facebook dan Google. Sejak kemunculannya sebagai aktor global pada dekade 1970-an, pertumbuhan perusahaan multinasional yang sangat pesat membuat para akademisi berargumen tentang peran negara yang terus berkurang dalam hubungan internasional. Kemajuan digital saat ini pun tidak lepas dari peran perusahaan multinasional. Tapi penelitian ini membuktikan pengamatan itu tidak sepenuhnya benar. Aktor negara masih memiliki kekuatan dan kedaulatan yang kuat ketika berhadapan dengan perusahaan multinasional raksasa. Penulis berargumen bahwa hal itu mungkin terjadi karena selain keberadaan state sovereignty yang berpengaruh terhadap besarnya kedaulatan negara, terdapat konsep cyber sovereignty yang memungkinkan negara untuk memiliki peran besar dalam era digital. Dalam menganalisis masalah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui empat tahapan proses analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Australia merasa bahwa Facebook dan Google harus membayar konten-konten berita mengenai Australia karena hal itu merupakan hak negara sebagai pemilik data. Kedaulatan siber yang dimiliki negara memungkinkan adanya pengaturan model bisnis pembagian keuntungan yang lebih merata. Keywords: kedaulatan negara, kedaulatan siber, kekuataan siber, ruang siber