Pandemi COVID-19 telah membawa era transformatif terhadap dunia global, yang sangat berdampak pada kehidupan dan aspirasi para pekerja migran Kangean yang mencari pekerjaan di Malaysia. Meski terjadi secara global, para pekerja migran Kangean tetap teguh dan bertekad untuk tetap mendapatkan kesempatan kerja di Malaysia. Penelitian ini berupaya mengungkap faktor-faktor utama yang memicu aspirasi para pekerja migran Kangean untuk bertahan menghadapi rintangan berat dalam upaya mereka untuk bekerja di Malaysia selama pandemi COVID-19. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi terhadap warga Kangean yang pernah, sedang, atau berencana bekerja di Malaysia. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui analisis ekstensif terhadap literatur yang bersumber dari jurnal, buku, artikel, dan situs web imigrasi terkemuka seperti Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER), dan DATABOKS Tenaga Kerja Indonesia (TKI) . Untuk mendukung analisis kami, penelitian ini mengadopsi Teori Ketergantungan, yang mencakup tingkat ketergantungan yang dilakukan oleh pekerja migran Kangean terhadap Malaysia. Temuan penelitian ini menggarisbawahi bahwa faktor ekonomi sebagai pendorong utama yang mendorong calon pekerja migran Kangean mencari pekerjaan di Malaysia. Lebih jauh lagi, penelitian ini menyoroti dua pendekatan berbeda yang digunakan oleh para pekerja ini dalam upaya mereka untuk masuk ke Malaysia, yaitu jalur legal dan ilegal. Namun demikian, karena ketatnya peraturan perjalanan internasional yang diberlakukan selama pandemi, upaya-upaya ini menghadapi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian di masa depan harus fokus tidak hanya pada peningkatan pemahaman kita tentang pola migrasi internasional yang dilakukan oleh penduduk Kangean, namun juga mengeksplorasi penerapan yang lebih luas dari tren migrasi tersebut, tidak hanya Malaysia tetapi juga mencakup negara-negara lain.Kata Kunci : Pekerja Migran Kangean, faktor ekonomi, migrasi internasional, Pandemi COVID-19, teori ketergantungan.
{"title":"Economic Imperatives Amidst a Global Pandemic: The Resilience of Kangean Migrant Workers in Pursuing Employment Opportunities in Malaysia","authors":"Mabrurah Mabrurah, Sidik Jatmika, Nanda Blestri Jasuma","doi":"10.18196/jhi.v12i2.18116","DOIUrl":"https://doi.org/10.18196/jhi.v12i2.18116","url":null,"abstract":"Pandemi COVID-19 telah membawa era transformatif terhadap dunia global, yang sangat berdampak pada kehidupan dan aspirasi para pekerja migran Kangean yang mencari pekerjaan di Malaysia. Meski terjadi secara global, para pekerja migran Kangean tetap teguh dan bertekad untuk tetap mendapatkan kesempatan kerja di Malaysia. Penelitian ini berupaya mengungkap faktor-faktor utama yang memicu aspirasi para pekerja migran Kangean untuk bertahan menghadapi rintangan berat dalam upaya mereka untuk bekerja di Malaysia selama pandemi COVID-19. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi terhadap warga Kangean yang pernah, sedang, atau berencana bekerja di Malaysia. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui analisis ekstensif terhadap literatur yang bersumber dari jurnal, buku, artikel, dan situs web imigrasi terkemuka seperti Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER), dan DATABOKS Tenaga Kerja Indonesia (TKI) . Untuk mendukung analisis kami, penelitian ini mengadopsi Teori Ketergantungan, yang mencakup tingkat ketergantungan yang dilakukan oleh pekerja migran Kangean terhadap Malaysia. Temuan penelitian ini menggarisbawahi bahwa faktor ekonomi sebagai pendorong utama yang mendorong calon pekerja migran Kangean mencari pekerjaan di Malaysia. Lebih jauh lagi, penelitian ini menyoroti dua pendekatan berbeda yang digunakan oleh para pekerja ini dalam upaya mereka untuk masuk ke Malaysia, yaitu jalur legal dan ilegal. Namun demikian, karena ketatnya peraturan perjalanan internasional yang diberlakukan selama pandemi, upaya-upaya ini menghadapi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian di masa depan harus fokus tidak hanya pada peningkatan pemahaman kita tentang pola migrasi internasional yang dilakukan oleh penduduk Kangean, namun juga mengeksplorasi penerapan yang lebih luas dari tren migrasi tersebut, tidak hanya Malaysia tetapi juga mencakup negara-negara lain.Kata Kunci : Pekerja Migran Kangean, faktor ekonomi, migrasi internasional, Pandemi COVID-19, teori ketergantungan.","PeriodicalId":31816,"journal":{"name":"Jurnal Hubungan Internasional","volume":"30 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140512468","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-25DOI: 10.20473/jhi.v16i2.41698
Abiyu Ibnuyasa, Resa Rasyidah
Pada tahun 2016 Arab Saudi memperkenalkan kepada dunia terkait visi ambisius yang disebut dengan Saudi Vision 2030. Melalui Vision 2030 Arab Saudi berusaha membangun kualitas hidup yang lebih baik serta berusaha mendiversifikasi negaranya dari ketergantungan terhadap minyak. Salah satu cara yang dilakukan oleh Arab Saudi adalah dengan memanfaatkan sektor olahraga. Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir menginvestasikan dana yang cukup besar di berbagai bidang olahraga. Salah satunya adalah Formula 1. Pada tahun 2020 negara tersebut mengumumkan secara resmi bahwa akan bergabung dengan Formula 1 dan balapan pertama akan diadakan ditahun 2021. Berbagai Langkah nation branding dilakukan oleh Arab Saudi guna membangun citra positif bagi negara tersebut sekaligus mempromosikan potensi yang dimilikinya. Balapan pertama di negara tersebut akan dilangsungkan disirkuit terbaru yang mana hal tersebut memiliki daya Tarik bagi para penggemar. Melalui berbagai potensi yang dimiliki Formula 1, Arab Saudi berusaha memanfaatkan potensinya guna membangun citra bagi negaranya.
{"title":"Upaya Arab Saudi Menggapai Saudi Vision 2023: Nation Branding via Event F1 Tahun 2020-2022","authors":"Abiyu Ibnuyasa, Resa Rasyidah","doi":"10.20473/jhi.v16i2.41698","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jhi.v16i2.41698","url":null,"abstract":"Pada tahun 2016 Arab Saudi memperkenalkan kepada dunia terkait visi ambisius yang disebut dengan Saudi Vision 2030. Melalui Vision 2030 Arab Saudi berusaha membangun kualitas hidup yang lebih baik serta berusaha mendiversifikasi negaranya dari ketergantungan terhadap minyak. Salah satu cara yang dilakukan oleh Arab Saudi adalah dengan memanfaatkan sektor olahraga. Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir menginvestasikan dana yang cukup besar di berbagai bidang olahraga. Salah satunya adalah Formula 1. Pada tahun 2020 negara tersebut mengumumkan secara resmi bahwa akan bergabung dengan Formula 1 dan balapan pertama akan diadakan ditahun 2021. Berbagai Langkah nation branding dilakukan oleh Arab Saudi guna membangun citra positif bagi negara tersebut sekaligus mempromosikan potensi yang dimilikinya. Balapan pertama di negara tersebut akan dilangsungkan disirkuit terbaru yang mana hal tersebut memiliki daya Tarik bagi para penggemar. Melalui berbagai potensi yang dimiliki Formula 1, Arab Saudi berusaha memanfaatkan potensinya guna membangun citra bagi negaranya.","PeriodicalId":31816,"journal":{"name":"Jurnal Hubungan Internasional","volume":"15 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139236410","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-25DOI: 10.20473/jhi.v16i2.48931
Audi Izzat Muttaqien, S. Surwandono
The article explains how the Turkish government carries out a policy of providing education for Syrian school-age refugees. Turkey is the largest recipient and the second largest contributor of Syrian refugee aid, primarily as a transit country with many refugees bound for Europe via Turkey before continuing to their destination countries. As the host of refugees, a significant amount requires Turkey to help and facilitate them to access various services, such as social services, health, and especially education for school-age children. The study uses qualitative methods through data collection in literature studies and descriptive data analysis. The study uses qualitative methods through data collection in literature studies and descriptive data analysis. Research has found that Turkey's education policy has shown significant results, helping Syrian refugees at school age because of the ease of access to education that can be obtained, including rights and benefits equal to other Turkish children. Policies imposed by Turkey, such as psychological assistance for children who are still experiencing trauma and the provision of facilities in temporary education or Turkish public schools, have been successfully adopted.
{"title":"Turkey's Humanitarian Aid Through Education Provision of the Syrian Children School-Aged Refugees","authors":"Audi Izzat Muttaqien, S. Surwandono","doi":"10.20473/jhi.v16i2.48931","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jhi.v16i2.48931","url":null,"abstract":"The article explains how the Turkish government carries out a policy of providing education for Syrian school-age refugees. Turkey is the largest recipient and the second largest contributor of Syrian refugee aid, primarily as a transit country with many refugees bound for Europe via Turkey before continuing to their destination countries. As the host of refugees, a significant amount requires Turkey to help and facilitate them to access various services, such as social services, health, and especially education for school-age children. The study uses qualitative methods through data collection in literature studies and descriptive data analysis. The study uses qualitative methods through data collection in literature studies and descriptive data analysis. Research has found that Turkey's education policy has shown significant results, helping Syrian refugees at school age because of the ease of access to education that can be obtained, including rights and benefits equal to other Turkish children. Policies imposed by Turkey, such as psychological assistance for children who are still experiencing trauma and the provision of facilities in temporary education or Turkish public schools, have been successfully adopted.","PeriodicalId":31816,"journal":{"name":"Jurnal Hubungan Internasional","volume":"77 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139237687","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-25DOI: 10.20473/jhi.v16i2.49892
Dinda Fitri Nazlatunnuha
Penelitian ini membahas mengenai keberhasilan aktivis pemegang saham Bluebell Capital Partners dalam berupaya mengubah tata kelola perusahaan Danone. Bluebell Capital Partners sebagai salah satu pemegang saham minoritas Danone dapat menyuarakan kepentingannya untuk memengaruhi keputusan manajemen perusahaan. Hal ini dilakukan karena kegagalan Danone dalam manajemen perusahaan yang dibuktikan melalui kinerja harga saham yang mengecewakan dan kinerja keuangan Danone yang buruk. Melalui konsep aktivis pemegang saham digunakan penulis sebagai kerangka konseptual untuk memahami peran dan strategi Bluebell Capital Partner sebagai aktivis pemegang saham Danone. Argumen dalam penelitian ini diuraikan secara deskriptif kualitatif yang menunjukkan bahwa keberhasilan Bluebell Capital Partner sebagai aktivis pemegang saham dapat mempengaruhi perubahan tata kelola perusahaan Danone melalui langkah strategisnya dengan mengirimkan surat terbuka pada Danone dan bergabung dengan Artisan Partner sebagai pemegang saham terbesar ketiga dalam menuntut perubahan tata kelola Danone
本研究讨论了激进股东蓝铃资本伙伴公司（Bluebell Capital Partners）在试图改变达能公司治理方面取得的成功。作为达能的小股东之一，Bluebell Capital Partners 可以表达自己的利益诉求，以影响公司的管理决策。之所以这样做，是因为达能在企业管理方面的失败，其令人失望的股价表现和糟糕的财务业绩就是证明。通过股东激进分子的概念，作者将其作为一个概念框架来理解蓝铃资本合伙人作为达能股东激进分子的角色和战略。本研究的论点以描述性定性方式进行描述，表明蓝铃资本合伙人作为股东激进主义者的成功，可以通过向达能发出公开信和加入 Artisan Partner 作为第三大股东要求达能改变公司治理的战略步骤，影响达能公司治理的变化。
{"title":"Keberhasilan Aktivis Pemegang Saham dalam Mengubah Tata Kelola Danone: Kasus Bluebell Capital Partners","authors":"Dinda Fitri Nazlatunnuha","doi":"10.20473/jhi.v16i2.49892","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jhi.v16i2.49892","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas mengenai keberhasilan aktivis pemegang saham Bluebell Capital Partners dalam berupaya mengubah tata kelola perusahaan Danone. Bluebell Capital Partners sebagai salah satu pemegang saham minoritas Danone dapat menyuarakan kepentingannya untuk memengaruhi keputusan manajemen perusahaan. Hal ini dilakukan karena kegagalan Danone dalam manajemen perusahaan yang dibuktikan melalui kinerja harga saham yang mengecewakan dan kinerja keuangan Danone yang buruk. Melalui konsep aktivis pemegang saham digunakan penulis sebagai kerangka konseptual untuk memahami peran dan strategi Bluebell Capital Partner sebagai aktivis pemegang saham Danone. Argumen dalam penelitian ini diuraikan secara deskriptif kualitatif yang menunjukkan bahwa keberhasilan Bluebell Capital Partner sebagai aktivis pemegang saham dapat mempengaruhi perubahan tata kelola perusahaan Danone melalui langkah strategisnya dengan mengirimkan surat terbuka pada Danone dan bergabung dengan Artisan Partner sebagai pemegang saham terbesar ketiga dalam menuntut perubahan tata kelola Danone","PeriodicalId":31816,"journal":{"name":"Jurnal Hubungan Internasional","volume":"28 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139236602","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-25DOI: 10.20473/jhi.v16i2.50961
M. R. Ramadhan, Elistania Elistania, A. Permadi
Penelitian ini membahas mengenai strategi Buck-passing Amerika Serikat kepada Ukraina terhadap konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Pada tahun 2021 Amerika Serikat dan Ukraina menjalin kerjasama untuk menjadikan Ukraina sebagai “Mitra Strategis” Amerika Serikat. Hal tersebut memicu amarah Presiden Rusia Vladimir Putin, melihat kemesraan antara Ukraina dengan Amerika Serikat membuat Rusia mengirim pasukan militer ke daerah perbatasan Ukraina dengan dalih untuk melakukan pelatihan militer. Untuk menganalisis masalah tersebut, penelitian ini menggunakan paradigma realisme yang diusung oleh Kenneth Waltz, dimana negara berusaha untuk mempertahankan keamanan dan kepentingan nasional mereka melalui strategi kekuasaan seperti diplomasi, penggunaan kekuatan militer dan aliansi. Periodesasi penelitian ini bermula dari tahun 2021 sampai tahun 2023 saat pertama kali Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menerima undangan Gedung Putih pada tanggal 1 September 2021. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan konsep buck-passing dimana Amerika Serikat (Great Power) tidak terlibat secara langsung dalam perang, melainkan hanya memberikan dukungan finansial dan persenjataan kepada negara yang menjadi buck-catchernya (Ukraina). Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi buck-passing Amerika Serikat bisa dikatakan efektif pada periode 2021-2023, karena strategi tersebut dapat menahan serangan Rusia terhadap Ukraina.
{"title":"Strategi Buck-Passing Amerika Serikat Terhadap Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2021-2023","authors":"M. R. Ramadhan, Elistania Elistania, A. Permadi","doi":"10.20473/jhi.v16i2.50961","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jhi.v16i2.50961","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas mengenai strategi Buck-passing Amerika Serikat kepada Ukraina terhadap konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Pada tahun 2021 Amerika Serikat dan Ukraina menjalin kerjasama untuk menjadikan Ukraina sebagai “Mitra Strategis” Amerika Serikat. Hal tersebut memicu amarah Presiden Rusia Vladimir Putin, melihat kemesraan antara Ukraina dengan Amerika Serikat membuat Rusia mengirim pasukan militer ke daerah perbatasan Ukraina dengan dalih untuk melakukan pelatihan militer. Untuk menganalisis masalah tersebut, penelitian ini menggunakan paradigma realisme yang diusung oleh Kenneth Waltz, dimana negara berusaha untuk mempertahankan keamanan dan kepentingan nasional mereka melalui strategi kekuasaan seperti diplomasi, penggunaan kekuatan militer dan aliansi. Periodesasi penelitian ini bermula dari tahun 2021 sampai tahun 2023 saat pertama kali Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menerima undangan Gedung Putih pada tanggal 1 September 2021. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan konsep buck-passing dimana Amerika Serikat (Great Power) tidak terlibat secara langsung dalam perang, melainkan hanya memberikan dukungan finansial dan persenjataan kepada negara yang menjadi buck-catchernya (Ukraina). Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi buck-passing Amerika Serikat bisa dikatakan efektif pada periode 2021-2023, karena strategi tersebut dapat menahan serangan Rusia terhadap Ukraina.","PeriodicalId":31816,"journal":{"name":"Jurnal Hubungan Internasional","volume":"11 13","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139237087","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-25DOI: 10.20473/jhi.v16i2.45739
Haerani Destiningrum, Witri Elvianti
This paper discusses the Australian government's public diplomacy effort through the MAMPU program phase II (2016 - 2020) which focuses on gender equality and women’s empowerment issues in Indonesia. The author used the concept of public diplomacy in this paper to analyse what the Australian government has done to achieve its interest through the MAMPU program. The paper uses a qualitative method with a descriptive approach, by using secondary and primary data which are program MAMPU's social media, website, various documents, entries from the internet, and an interview with MAMPU Program Manager from BaKTI Foundation. This paper finds that efforts conducted by the Australian government in the MAMPU program are compatible with four of the five relational initiatives characteristics in public diplomacy. Furthermore, because of its public diplomacy through the MAMPU program, the Australian government gained positive images as a country that supports the women empowerment issue in Indonesia. In addition, the Australian government could also strengthen its relationship with the Indonesian government.
本文讨论了澳大利亚政府通过MAMPU计划第二阶段（2016-2020年）开展的公共外交努力，该计划重点关注印度尼西亚的性别平等和妇女赋权问题。作者在本文中使用了公共外交的概念，分析了澳大利亚政府通过 MAMPU 计划为实现其利益所做的努力。本文采用了描述性的定性方法，使用了二级和一级数据，包括 MAMPU 项目的社交媒体、网站、各种文件、互联网条目以及对 BaKTI 基金会 MAMPU 项目经理的访谈。本文发现，澳大利亚政府在 MAMPU 项目中所做的努力符合公共外交五项关系倡议特征中的四项。此外，由于通过 MAMPU 项目开展公共外交，澳大利亚政府作为支持印尼妇女赋权问题的国家获得了正面形象。此外，澳大利亚政府还加强了与印尼政府的关系。
{"title":"Australian Government's Public Diplomacy through the MAMPU Program in Indonesia (2016-2020)","authors":"Haerani Destiningrum, Witri Elvianti","doi":"10.20473/jhi.v16i2.45739","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jhi.v16i2.45739","url":null,"abstract":"This paper discusses the Australian government's public diplomacy effort through the MAMPU program phase II (2016 - 2020) which focuses on gender equality and women’s empowerment issues in Indonesia. The author used the concept of public diplomacy in this paper to analyse what the Australian government has done to achieve its interest through the MAMPU program. The paper uses a qualitative method with a descriptive approach, by using secondary and primary data which are program MAMPU's social media, website, various documents, entries from the internet, and an interview with MAMPU Program Manager from BaKTI Foundation. This paper finds that efforts conducted by the Australian government in the MAMPU program are compatible with four of the five relational initiatives characteristics in public diplomacy. Furthermore, because of its public diplomacy through the MAMPU program, the Australian government gained positive images as a country that supports the women empowerment issue in Indonesia. In addition, the Australian government could also strengthen its relationship with the Indonesian government.","PeriodicalId":31816,"journal":{"name":"Jurnal Hubungan Internasional","volume":"21 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139238015","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-25DOI: 10.20473/jhi.v16i2.49419
Nurul Azizah Salma, Renitha Dwi Hapsari
Kekerasan terhadap perempuan adalah permasalahan global yang melanggar hak asasi manusia serta bentuk diskriminasi gender di banyak negara, termasuk Kenya. Selain berdampak pada kesehatan dan ekonomi, pandemi COVID-19 juga menyebabkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kenya. Ini terjadi karena kebijakan lockdown, pembatasan sosial, dan faktor lain seperti masalah ekonomi, budaya patriarki, dan kesalahpahaman praktik budaya. Dampak kekerasan terhadap perempuan tidak hanya bersifat fisik, namun juga pada kesejahteraan psikologis dan ekonomi perempuan. Sebagai organisasi internasional yang fokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, UN Women bertindak untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan di Kenya. UN Women menjalankan perannya sesuai dengan teori peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Kelly-Kate S. Pease, yang mencakup peran sebagai problem solver, capacity builder, dan aid provider melalui Forum Kesetaraan Generasi, advokasi, kampanye, bantuan terkait COVID-19 hingga layanan bagi korban kekerasan selama periode 2020-2022.
在包括肯尼亚在内的许多国家，暴力侵害妇女是一个侵犯人权的全球性问题，也是一种性别歧视。除了影响健康和经济，COVID-19 的流行还导致肯尼亚暴力侵害妇女案件的增加。造成这种情况的原因包括封锁政策、社会限制以及其他因素，如经济问题、重男轻女文化和对文化习俗的误解。暴力侵害妇女行为的影响不仅体现在身体上，还体现在妇女的心理和经济福祉上。作为一个关注性别平等和妇女赋权的国际组织，联合国妇女署致力于解决肯尼亚的暴力侵害妇女问题。联合国妇女署根据 Kelly-Kate S. Pease 提出的国际组织作用理论发挥其作用，包括通过世代平等论坛、宣传、运动、与 COVID-19 有关的援助以及 2020-2022 年期间为暴力受害者提供的服务，发挥解决问题者、能力建设者和援助提供者的作用。
{"title":"Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kenya oleh UN Women pada Tahun 2020-2022","authors":"Nurul Azizah Salma, Renitha Dwi Hapsari","doi":"10.20473/jhi.v16i2.49419","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jhi.v16i2.49419","url":null,"abstract":"Kekerasan terhadap perempuan adalah permasalahan global yang melanggar hak asasi manusia serta bentuk diskriminasi gender di banyak negara, termasuk Kenya. Selain berdampak pada kesehatan dan ekonomi, pandemi COVID-19 juga menyebabkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kenya. Ini terjadi karena kebijakan lockdown, pembatasan sosial, dan faktor lain seperti masalah ekonomi, budaya patriarki, dan kesalahpahaman praktik budaya. Dampak kekerasan terhadap perempuan tidak hanya bersifat fisik, namun juga pada kesejahteraan psikologis dan ekonomi perempuan. Sebagai organisasi internasional yang fokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, UN Women bertindak untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan di Kenya. UN Women menjalankan perannya sesuai dengan teori peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Kelly-Kate S. Pease, yang mencakup peran sebagai problem solver, capacity builder, dan aid provider melalui Forum Kesetaraan Generasi, advokasi, kampanye, bantuan terkait COVID-19 hingga layanan bagi korban kekerasan selama periode 2020-2022.","PeriodicalId":31816,"journal":{"name":"Jurnal Hubungan Internasional","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139236230","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Komoditas ikan tangkap di Indonesia dinilai mampu mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan perikanan, namun dari segi pengelolaannya, perikanan tangkap masih terkendala oleh hambatan-hambatan internal dan eksternal, sehingga membuat sertifikasi hasil tangkap ikan rendah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak ratifikasi Europeaan Council regulation (ECR) 1005/2008 sebagai satu upaya meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan dan mendukung ekspansi pasar ekspor ikan Indonesia. Penelitian ini masuk kedalam fokus studi Bisnis Internasional, oleh karena itu penulis menggunakan konsep kerjasama internasional untuk menganalisis dampak ratifikasi hukum internasional ECR 1005/2008 di Indonesia dan menggunakan teori perdagangan internasional keunggulan kompetitif untuk menganalisis indikator perdagangan sempurna komoditas perikanan tangkap di lokus penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal di lokus penelitian Pelabuhan Nizam Zachman. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara tidak terstruktur terhadap 3 informan dan observasi mendalam. Hasil temuan penelitian menunjukkan ratifikasi ECR 1005/2008 di Pelabuhan Nizam Zachman mampu meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan yang diperoleh dengan mengedepankan sinergi antara Dewan Uni Eropa, Pelabuhan Perikanan, dan Unit Pengolah Ikan.
{"title":"Kerjasama Uni Eropa-Indonesia: Implementasi European Council Regulation 1005/2008 dalam Aktivitas Perikanan Pelabuhan Nizam Zachman","authors":"Lisda Yulia, Asep Kamaluddin Nashir, Kusumajanti Kusumajanti","doi":"10.20473/jhi.v16i2.48108","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jhi.v16i2.48108","url":null,"abstract":"Komoditas ikan tangkap di Indonesia dinilai mampu mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan perikanan, namun dari segi pengelolaannya, perikanan tangkap masih terkendala oleh hambatan-hambatan internal dan eksternal, sehingga membuat sertifikasi hasil tangkap ikan rendah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak ratifikasi Europeaan Council regulation (ECR) 1005/2008 sebagai satu upaya meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan dan mendukung ekspansi pasar ekspor ikan Indonesia. Penelitian ini masuk kedalam fokus studi Bisnis Internasional, oleh karena itu penulis menggunakan konsep kerjasama internasional untuk menganalisis dampak ratifikasi hukum internasional ECR 1005/2008 di Indonesia dan menggunakan teori perdagangan internasional keunggulan kompetitif untuk menganalisis indikator perdagangan sempurna komoditas perikanan tangkap di lokus penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal di lokus penelitian Pelabuhan Nizam Zachman. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara tidak terstruktur terhadap 3 informan dan observasi mendalam. Hasil temuan penelitian menunjukkan ratifikasi ECR 1005/2008 di Pelabuhan Nizam Zachman mampu meningkatkan sertifikasi hasil tangkap ikan yang diperoleh dengan mengedepankan sinergi antara Dewan Uni Eropa, Pelabuhan Perikanan, dan Unit Pengolah Ikan.","PeriodicalId":31816,"journal":{"name":"Jurnal Hubungan Internasional","volume":"23 15","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139237135","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-25DOI: 10.20473/jhi.v16i2.51292
Yulis Lutvihana, A. Kusuma
Sudan Selatan ialah negara dengan berbagai masalah politik, sosial, ekonomi, dan juga menghadapi dampak buruk dari krisis iklim. Negara ini berada pada peringkat ke-8 dalam hal kerentanan dalam skala global dan peringkat ke-175 dalam kesiapan menghadapi perubahan iklim. Oleh karenanya, penting untuk membingkai krisis iklim sebagai masalah keamanan sehingga menciptakan urgensi dalam menanganinya. Penelitian ini menyelidiki bagaimana pemerintah Sudan Selatan (aktor sekuritisasi), dengan dukungan aktor fungsional (Oxfam dan media), telah secara efektif menggambarkan krisis iklim sebagai masalah keamanan untuk melindungi rakyatnya (objek rujukan) dari ancaman eksistensial berupa krisis iklim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan mengacu pada Teori Sekuritisasi Barry Buzan dan Ole Wæver, untuk menunjukkan bukti keberhasilan proses sekuritisasi pemerintah Sudan Selatan melalui speech act. Sudan Selatan telah mengadopsi tindakan luar biasa berupa adaptasi dan mitigasi iklim yang diuraikan dalam National Adaptation Plan (NAP), yang direspons positif oleh komunitas global dalam upaya kolaboratif mereka untuk memerangi krisis iklim.
南苏丹是一个存在诸多政治、社会和经济问题的国家，同时也面临着气候危机的不利影响。该国的脆弱性在全球范围内排名第 8 位，在气候变化准备方面排名第 175 位。因此，必须将气候危机作为一个安全问题来考虑，以创造解决危机的紧迫性。本研究调查了南苏丹政府（安全化行动者）如何在职能行动者（乐施会和媒体）的支持下，有效地将气候危机描绘成一个安全问题，以保护其人民（参照对象）免受气候危机的生存威胁。本研究采用描述性研究方法，并参考 Barry Buzan 和 Ole Wæver 的 "安全化理论"（Securitisation Theory），展示南苏丹政府通过言论行为成功实现安全化进程的证据。南苏丹采取了国家适应计划（NAP）中概述的气候适应和减缓形式的特别措施，得到了国际社会在应对气候危机的合作努力中的积极响应。
{"title":"Mengurai Proses Sekuritisasi Krisis Iklim di Sudan Selatan Tahun 2016-2021","authors":"Yulis Lutvihana, A. Kusuma","doi":"10.20473/jhi.v16i2.51292","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jhi.v16i2.51292","url":null,"abstract":"Sudan Selatan ialah negara dengan berbagai masalah politik, sosial, ekonomi, dan juga menghadapi dampak buruk dari krisis iklim. Negara ini berada pada peringkat ke-8 dalam hal kerentanan dalam skala global dan peringkat ke-175 dalam kesiapan menghadapi perubahan iklim. Oleh karenanya, penting untuk membingkai krisis iklim sebagai masalah keamanan sehingga menciptakan urgensi dalam menanganinya. Penelitian ini menyelidiki bagaimana pemerintah Sudan Selatan (aktor sekuritisasi), dengan dukungan aktor fungsional (Oxfam dan media), telah secara efektif menggambarkan krisis iklim sebagai masalah keamanan untuk melindungi rakyatnya (objek rujukan) dari ancaman eksistensial berupa krisis iklim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan mengacu pada Teori Sekuritisasi Barry Buzan dan Ole Wæver, untuk menunjukkan bukti keberhasilan proses sekuritisasi pemerintah Sudan Selatan melalui speech act. Sudan Selatan telah mengadopsi tindakan luar biasa berupa adaptasi dan mitigasi iklim yang diuraikan dalam National Adaptation Plan (NAP), yang direspons positif oleh komunitas global dalam upaya kolaboratif mereka untuk memerangi krisis iklim.","PeriodicalId":31816,"journal":{"name":"Jurnal Hubungan Internasional","volume":"24 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139237139","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-11-25DOI: 10.20473/jhi.v16i2.50644
Yeremia Nicolaus Widjanarko
This paper examined the reasons behind China’s decision to provide loans to African states, a group that had been traditionally been considered not creditworthy by MDBs. Utilizing a descriptive-explorative research method, primary to secondary data ranged from 1999 to 2022, and the framework of economic pragmatism, this paper analyzed and found some pragmatic implications. The findings concluded that China’s lending strategy was mostly motivated by a pragmatic approach aimed at gaining early access to African markets, securing vital natural resources, assisting Chinese corporations, and creating economic dependence. China’s loans were used to fund infrastructure projects, reducing logistics costs for Chinese businesses and diversifying foreign exchange reserves. This paper posited that China’s policy was driven by empirical facts, adaptiveness to global economic conditions, and a focus on concrete economic benefits, such as increasing imports from China and gaining access to natural resources. Therefore, this paper describes China’s efforts to strengthen its influence and obtain tangible economic advantages through its lending practices in Africa Keywords: Africa, China, Development Loan, Economic Gains, Political-Economy
{"title":"Chinese Loan to Africa in the lens of Pragmatism Economics","authors":"Yeremia Nicolaus Widjanarko","doi":"10.20473/jhi.v16i2.50644","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jhi.v16i2.50644","url":null,"abstract":"This paper examined the reasons behind China’s decision to provide loans to African states, a group that had been traditionally been considered not creditworthy by MDBs. Utilizing a descriptive-explorative research method, primary to secondary data ranged from 1999 to 2022, and the framework of economic pragmatism, this paper analyzed and found some pragmatic implications. The findings concluded that China’s lending strategy was mostly motivated by a pragmatic approach aimed at gaining early access to African markets, securing vital natural resources, assisting Chinese corporations, and creating economic dependence. China’s loans were used to fund infrastructure projects, reducing logistics costs for Chinese businesses and diversifying foreign exchange reserves. This paper posited that China’s policy was driven by empirical facts, adaptiveness to global economic conditions, and a focus on concrete economic benefits, such as increasing imports from China and gaining access to natural resources. Therefore, this paper describes China’s efforts to strengthen its influence and obtain tangible economic advantages through its lending practices in Africa Keywords: Africa, China, Development Loan, Economic Gains, Political-Economy","PeriodicalId":31816,"journal":{"name":"Jurnal Hubungan Internasional","volume":"52 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139238086","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：