EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM KAJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Penjelamaan negara hukum telah memberikan porso bagi pemerintah untuk menjalankan hukum berdasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian. Hal ini tentunya akan menghindarkan pada proses main hakim sendiri yang sangat tidak konsisten terhadap prinsip melaksanakan negara hukum. Salah stau bukti itu semua adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimana ketentuan pokok diatur jelas dalam akta jaminan fidusia.Luaran kajian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah hasil jurnal yang akan doterbitkan setidak-tidaknya  pada  jurnal berissn  online.  Hasil kajian  nantinya  digunakan metode  yuridis  normatif  sehingga  akan  memaksimalkan  data  secunder  dalam  menopang kajian penelitian yang akan dilakukan secara komperhensif. Analisis yang dilakukan dengan analisis kualitatif.Terdapat kelemahan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu , pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa debt collector kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara debt collector dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur. Meskipun  dalam  praktiknya  sudah  diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Indonesia Nomor  8  tahun 2011  tentang  Pengamanan  Eksekusi Jaminan Fidusia.  Namun masih menjadi catatan penting bahwa maslaah pokok cara debt collector dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, masih menjadi bagian momok tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik eksekusi jaminan fidusia.