IF 0.3 Q4 POLITICAL SCIENCE Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan Pub Date : 2018-10-14 DOI:10.24905/JIP.V3I2.987
Rendra Setyadiharja, Suherry Suherry, Raja Dachroni
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA PADA DESA PESISIR KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU","authors":"Rendra Setyadiharja, Suherry Suherry, Raja Dachroni","doi":"10.24905/JIP.V3I2.987","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dapat diketahui bahwa perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap Desa sangat tinggi. Diperkuat lagi dengan kebijakan pola pembangunan yang dimulai dari pesisir atau perdesaan ke perkotaan. Maka ini merupakan sebuah tantangan baru bagi pemerintah di desa. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengungkap bagaimana pemerintah desa khususnya di desa pesisir dalam menghadapi tantangan kebijakan tentang desa tersebut. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah ingin memberikan suatu deskripsi konstruktif bagi pemerintah daerah dan juga pemerintah desa khususnya desa di wilayah pesisir dalam menghadapi tuntutan kebijakan yang diaktualisasikan dalam bentuk peraturan perundangan tentang pembangunan desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014, sehingga pembangunan desa pesisir tersebut dapat terencana, direalisasikan dan mencapai hasil yang sesuai dengan kehendak policy maker dari Negara ini, dan kemudian juga ingin mengetahui apakah kebijakan tentang pembangunan desa dapat sesuai dengan kondisi desa yang berada di wilayah pesisir. Target khusus dalam penelitian ini adalah desa-desa yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Bintan yaitu Desa Berakit, Desa Mantang dan Desa Kelong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam kepada aparat desa dan penduduk desa serta pemerintah daerah yang khusus membidangi tentang desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif sehingga menghasilkan suatu eksplanasi yang holistik terkait dengan kebijakan pembangunan desa dan khususnya diimplementasikan pada desa pesisir. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah analisis holistik dan komprehensif tentang bagaimana kebijakan pembangunan desa diimplementasikan pada desa pesisir, dan luaran penelitian ini akan mampu menjadi kontribusi bagi pemerintah desa dan juga pemerintah pusat dalam rangka membangun desa di masa yang akan datang.Â","PeriodicalId":40252,"journal":{"name":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","volume":"67 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.3000,"publicationDate":"2018-10-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Otoritas-Jurnal Ilmu Pemerintahan","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24905/JIP.V3I2.987","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q4","JCRName":"POLITICAL SCIENCE","Score":null,"Total":0}
引用次数: 1

摘要

随着2014年《农村6号法》的发布,2014年4月43日《政府法规》随后与2014年4月47日《农村法》的治理条例相完善,众所周知,印度尼西亚共和国政府对该村的关注非常高。从沿海或城际到城市的发展模式政策得到了加强。这对农村政府来说是一个新的挑战。因此,这项研究将揭示农村政府,尤其是沿海村庄,如何应对有关该村的政策挑战。A研究的长期目标是要提供有建设性的描述以及地区政府,特别是在沿海地区的村庄村正面临着政策的要求diaktualisasikan形式规则中关于倒的村庄建设的立法规定内政部长2014年第114号,使这些沿海村庄建设规划,实现和实现符合国家政策制定者的意愿,然后还想知道农村发展政策是否能与沿海地区农村条件相匹配。这项研究的主要目标是沿海地区的村庄Bintan区,即贝尔克里特村、曼唐村和Kelong村。为了实现这一目标,本研究采用了对专门针对该村的农村当局和村民以及地方政府的深入采访技术。这项研究采用了定性的研究方法,产生了与农村发展政策相关的全面接触,并在沿海村庄尤其适用。本研究的结果是对农村发展政策如何适用于沿海村庄的全面和全面分析,该研究将能够为农村政府和中央政府在未来建设村庄做出贡献
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA PADA DESA PESISIR KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dapat diketahui bahwa perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap Desa sangat tinggi. Diperkuat lagi dengan kebijakan pola pembangunan yang dimulai dari pesisir atau perdesaan ke perkotaan. Maka ini merupakan sebuah tantangan baru bagi pemerintah di desa. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengungkap bagaimana pemerintah desa khususnya di desa pesisir dalam menghadapi tantangan kebijakan tentang desa tersebut. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah ingin memberikan suatu deskripsi konstruktif bagi pemerintah daerah dan juga pemerintah desa khususnya desa di wilayah pesisir dalam menghadapi tuntutan kebijakan yang diaktualisasikan dalam bentuk peraturan perundangan tentang pembangunan desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014, sehingga pembangunan desa pesisir tersebut dapat terencana, direalisasikan dan mencapai hasil yang sesuai dengan kehendak policy maker dari Negara ini, dan kemudian juga ingin mengetahui apakah kebijakan tentang pembangunan desa dapat sesuai dengan kondisi desa yang berada di wilayah pesisir. Target khusus dalam penelitian ini adalah desa-desa yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Bintan yaitu Desa Berakit, Desa Mantang dan Desa Kelong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam kepada aparat desa dan penduduk desa serta pemerintah daerah yang khusus membidangi tentang desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif sehingga menghasilkan suatu eksplanasi yang holistik terkait dengan kebijakan pembangunan desa dan khususnya diimplementasikan pada desa pesisir. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah analisis holistik dan komprehensif tentang bagaimana kebijakan pembangunan desa diimplementasikan pada desa pesisir, dan luaran penelitian ini akan mampu menjadi kontribusi bagi pemerintah desa dan juga pemerintah pusat dalam rangka membangun desa di masa yang akan datang.Â
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
33.30%
发文量
6
审稿时长
12 weeks
期刊最新文献
Civil Service Police Unit principle : no punishment and no taxation without representation The Bretton Woods institutions and the quest for development in Africa Disputing land: argumentative turn in local land policy conflict in Central Java, Indonesia Declining democracy: autocratization in Indonesia during the Jokowi years Policy process in Indonesia during COVID-19: a cross-sectoral policy perspective
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1