{"title":"执行政府采购政策，并与万隆区的政府签订工作协议(ppp)","authors":"Ghina Hanamunika, Deasy Silvya Sari, R. M. Dai","doi":"10.24198/responsive.v3i3.31921","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan menganalisis mengenai Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, menggunakan model implementasi kebijakan model teori David L.Weimer dan Aidan R.Vinning. Metode kualitatif penulis menemukan bahwa implementasi kebijakan Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui proses berikut (i) logika kebijakan, (ii) lingkungan tempat kebijakan, (iii) kemampuan implementor kebijakan. Kebijakan ini dibuat agar pegawai Non PNS atau disebut tenaga honorer baik dilingkungan pemerintah pusat dan daerah dapat beralih status mejadi bagian pegawai ASN yang disebut PPPK sehingga mereka mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti pegawai lainya, selain itu kebijakan ini juga bertujuan untuk pengaturan pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan, dan meningkatkan profesionalisme dalam kepegawaian.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"98 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-02-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"3","resultStr":"{\"title\":\"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG\",\"authors\":\"Ghina Hanamunika, Deasy Silvya Sari, R. M. Dai\",\"doi\":\"10.24198/responsive.v3i3.31921\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Artikel ini bertujuan menganalisis mengenai Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, menggunakan model implementasi kebijakan model teori David L.Weimer dan Aidan R.Vinning. Metode kualitatif penulis menemukan bahwa implementasi kebijakan Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui proses berikut (i) logika kebijakan, (ii) lingkungan tempat kebijakan, (iii) kemampuan implementor kebijakan. Kebijakan ini dibuat agar pegawai Non PNS atau disebut tenaga honorer baik dilingkungan pemerintah pusat dan daerah dapat beralih status mejadi bagian pegawai ASN yang disebut PPPK sehingga mereka mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti pegawai lainya, selain itu kebijakan ini juga bertujuan untuk pengaturan pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan, dan meningkatkan profesionalisme dalam kepegawaian.\",\"PeriodicalId\":83248,\"journal\":{\"name\":\"The Responsive community : rights and responsibilities\",\"volume\":\"98 1\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2021-02-13\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"3\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"The Responsive community : rights and responsibilities\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.24198/responsive.v3i3.31921\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"The Responsive community : rights and responsibilities","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24198/responsive.v3i3.31921","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Artikel ini bertujuan menganalisis mengenai Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, menggunakan model implementasi kebijakan model teori David L.Weimer dan Aidan R.Vinning. Metode kualitatif penulis menemukan bahwa implementasi kebijakan Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui proses berikut (i) logika kebijakan, (ii) lingkungan tempat kebijakan, (iii) kemampuan implementor kebijakan. Kebijakan ini dibuat agar pegawai Non PNS atau disebut tenaga honorer baik dilingkungan pemerintah pusat dan daerah dapat beralih status mejadi bagian pegawai ASN yang disebut PPPK sehingga mereka mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti pegawai lainya, selain itu kebijakan ini juga bertujuan untuk pengaturan pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan, dan meningkatkan profesionalisme dalam kepegawaian.
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
分享
求助内容：
应助结果提醒方式：
扫码关注我们
