Pub Date : 2023-08-04DOI: 10.24198/responsive.v6i2.46613
Komang Ariyanto, Hamzah Al Imran
Pembangunan waduk tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan ekonomi suatu wilayah, tetapi juga pada masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Penting untuk memahami bagaimana pembangunan ini mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, seperti perubahan sosial, hubungan antarwarga, partisipasi sosial, konflik sosial, dan struktur sosial di sekitar waduk. Proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kadangkala menimbulkan reaksi masyarakat dalam bentuk penolakan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna pembangunan sosial dibalik pembangunan waduk Lambo di Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan sumber sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembangunan sosial dalam kasus pembangunan waduk Lambo dapat dilakukan melalui pembangunan kultur, pembangunan struktur, dan pembangunan proses sosial agar perencanaan pembangunan ini terencana dengan matang dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat serta konflik antara pemerintah dan masyarakat maupun antar masyarakat dapat diredam. Pada kasus ini atau kasus serupa lainnya masyarakat harus lebih paham apa itu konsep pembangunan dan mengapa pembangunan dilakukan pemerintah, jika menurut masyarakat pembangunan akan berdampak negatif maka masyarakat harus berdiskusi langsung dengan pemerintah untuk menghindari konflik. The construction of a reservoir not only impacts the physical and economic aspects of a region but also affects the communities living in its vicinity. It is important to understand how this development influences the social life of the people, including social changes, inter-community relations, social participation, social conflicts, and the social structure around the reservoir. Government-led development projects sometimes trigger community reactions in the form of resistance. Therefore, this research aims to examine the social significance behind the construction of Waduk Lambo in East Nusa Tenggara. This study employs secondary sources and data collection techniques through literature review. The research findings indicate that social development management in the case of Waduk Lambo construction can be achieved through cultural development, structural development, and social process development to ensure well-planned development and positive impacts on the community while mitigating conflicts between the government and the community or among different communities. In this case, or in similar cases, the community needs to understand the concept of development and why the government initiates it. If the community perceives negative impacts from the development, they should engage in direct discussions with the government to avoid conflicts.
{"title":"MEMAHAMI PEMBANGUNAN SOSIAL DIBALIK PEMBANGUNAN WADUK LAMBO DI NUSA TENGGARA TIMUR: TINJAUAN SOSIOLOGIS","authors":"Komang Ariyanto, Hamzah Al Imran","doi":"10.24198/responsive.v6i2.46613","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v6i2.46613","url":null,"abstract":"Pembangunan waduk tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan ekonomi suatu wilayah, tetapi juga pada masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Penting untuk memahami bagaimana pembangunan ini mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, seperti perubahan sosial, hubungan antarwarga, partisipasi sosial, konflik sosial, dan struktur sosial di sekitar waduk. Proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kadangkala menimbulkan reaksi masyarakat dalam bentuk penolakan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna pembangunan sosial dibalik pembangunan waduk Lambo di Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan sumber sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembangunan sosial dalam kasus pembangunan waduk Lambo dapat dilakukan melalui pembangunan kultur, pembangunan struktur, dan pembangunan proses sosial agar perencanaan pembangunan ini terencana dengan matang dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat serta konflik antara pemerintah dan masyarakat maupun antar masyarakat dapat diredam. Pada kasus ini atau kasus serupa lainnya masyarakat harus lebih paham apa itu konsep pembangunan dan mengapa pembangunan dilakukan pemerintah, jika menurut masyarakat pembangunan akan berdampak negatif maka masyarakat harus berdiskusi langsung dengan pemerintah untuk menghindari konflik. The construction of a reservoir not only impacts the physical and economic aspects of a region but also affects the communities living in its vicinity. It is important to understand how this development influences the social life of the people, including social changes, inter-community relations, social participation, social conflicts, and the social structure around the reservoir. Government-led development projects sometimes trigger community reactions in the form of resistance. Therefore, this research aims to examine the social significance behind the construction of Waduk Lambo in East Nusa Tenggara. This study employs secondary sources and data collection techniques through literature review. The research findings indicate that social development management in the case of Waduk Lambo construction can be achieved through cultural development, structural development, and social process development to ensure well-planned development and positive impacts on the community while mitigating conflicts between the government and the community or among different communities. In this case, or in similar cases, the community needs to understand the concept of development and why the government initiates it. If the community perceives negative impacts from the development, they should engage in direct discussions with the government to avoid conflicts.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82217871","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-07-20DOI: 10.24198/responsive.v6i2.46659
Olga Sancaya Dyah Permatasari, M. Hanita, H. Purwanto
Ideologi Pancasila terus mengalami penurunan apresiasi, penghayatan dan pengamalan oleh generasi milenial yang di masa depan merupakan generasi penerus bangsa. Banyak faktor penyumbang hingga fenomena tersebut akhirnya terjadi, dimulai dari diskursus Pancasila hingga dampak globalisasi. Sedangkan Pancasila merupakan gatra ideologi dalam Ketahanan Nasional yang memberikan arah dan tujuan bernegara. Tujuan Penelitian adalah menemukan strategi internalisasi nilai Pancasila sesuai dengan karakteristik generasi milenial melalui media digital. Metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Wawancara mendalam dengan sepuluh partisipan generasi milenual dan narasumber ahli sebagai metode pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis induktif dan analisis intelijen (kualitatif). Hasil penelitian: ditemukan saran dan cara internalisasi nilai Pancasila yang sesuai dengan karakter mereka sebagai generasi milenial di era digital. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi internalisasi nilai Pancasila yang dapat diaplikasikan adalah dengan menggunakan media digital yang dikemas dalam berbagai bentuk/fasilitas. Strategi ini disusun dengan menggunakan konsep dasar Framing Theory, Mere exposure effect, Teori Pembelajaran observasi dan modelling dengan mempertimbangkan saran-saran esensial berdasarkan harapan dan keinginan generasi milenial.
{"title":"STRATEGI INTERNALISASI NILAI PANCASILA PADA GENERASI MILENIAL","authors":"Olga Sancaya Dyah Permatasari, M. Hanita, H. Purwanto","doi":"10.24198/responsive.v6i2.46659","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v6i2.46659","url":null,"abstract":"Ideologi Pancasila terus mengalami penurunan apresiasi, penghayatan dan pengamalan oleh generasi milenial yang di masa depan merupakan generasi penerus bangsa. Banyak faktor penyumbang hingga fenomena tersebut akhirnya terjadi, dimulai dari diskursus Pancasila hingga dampak globalisasi. Sedangkan Pancasila merupakan gatra ideologi dalam Ketahanan Nasional yang memberikan arah dan tujuan bernegara. Tujuan Penelitian adalah menemukan strategi internalisasi nilai Pancasila sesuai dengan karakteristik generasi milenial melalui media digital. Metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Wawancara mendalam dengan sepuluh partisipan generasi milenual dan narasumber ahli sebagai metode pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis induktif dan analisis intelijen (kualitatif). Hasil penelitian: ditemukan saran dan cara internalisasi nilai Pancasila yang sesuai dengan karakter mereka sebagai generasi milenial di era digital. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi internalisasi nilai Pancasila yang dapat diaplikasikan adalah dengan menggunakan media digital yang dikemas dalam berbagai bentuk/fasilitas. Strategi ini disusun dengan menggunakan konsep dasar Framing Theory, Mere exposure effect, Teori Pembelajaran observasi dan modelling dengan mempertimbangkan saran-saran esensial berdasarkan harapan dan keinginan generasi milenial. ","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"40 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"89505463","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Layanan, kepuasan dan customer merupakan hal yang saling berhubungan. Dalam hal ini layanan yang diberikan kepada customer akan berdampak pada puas atau tidak puasnya customer. Dalam hal ini, layanan pun dapat diberikan dengan sangat beraneka ragam mulai dari layanan jasa, layanan produk, dan layanan lainnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran dalam memperoleh dalam memperoleh hasil penelitian. Balai Besar Obat Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung tentunya memiliki layanan internal nya sendiri, yaitu pelayanan terkait kebutuhan internal di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung. Mulai dari bahan penelitian hingga kebutuhan ATK (Alat Tulis Kantor) yang tentunya hal tersebut dikelola dan diatur oleh salah satu bagian dari Bidang Tata Usaha yang ada Di BBPOM yaitu bagian BMN (Barang Milik Negara). Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan oleh BMN (Barang Milik Negara) sudah sangat baik atau sudah memuaskan untuk para customer internal yang ada disana. Analisis ini dilakukan berdasarkan data yang akan dikumpulkan melalui pengisian form atau dengan melalui wawancara customer internal yang terkait. Hasil dari analisis yang dilakukan dapat menjadi acuan tingkat keberhasilan kinerja bagi BMN (Barang Milik Negara) sendiri mencakup kekurangan dan kelebihan yang terjadi dapat menjadi bahan evaluasi bagi BMN. Service, satisfaction and customers are interconnected. In this case the services provided to the customer will have an impact on customer satisfaction or dissatisfaction. In this case, services can be provided in a wide variety of ways, starting from services, product services, and other services. The method used in this study is a descriptive qualitative method using the perspective of the participants as an illustration in obtaining research results. The Center for Drug and Food Control in Bandung certainly has its own internal services, namely services related to internal needs at the Center for Drug and Food Control (BBPOM) in Bandung. Starting from research materials to the needs of ATK (Office Stationery) which of course is managed and regulated by one of the divisions of the Administrative Sector at BBPOM, namely the BMN (State Owned Goods) section. This analysis was carried out to find out whether the services provided by BMN (State Property) were very good or satisfactory for the internal customers who were there. This analysis is carried out based on the data that will be collected through filling out forms or by interviewing related internal customers. The results of the analysis carried out can be used as a reference for the success rate of performance for BMN (State Property) itself, including the deficiencies and advantages that occur, which can be used as evaluation material for BMN.
{"title":"ANALISIS KEPUASAN LAYANAN PEMENUHAN KEBUTUHAN BAKU PEMBANDING DAN ATK PADA CUSTOMER INTERNAL BBPOM DI BANDUNG","authors":"Ghina Maharsi Rosalin, Zieta Soya Octavia, Tetty Herawaty, Rani Sukmadewi","doi":"10.24198/responsive.v6i2.43493","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v6i2.43493","url":null,"abstract":"Layanan, kepuasan dan customer merupakan hal yang saling berhubungan. Dalam hal ini layanan yang diberikan kepada customer akan berdampak pada puas atau tidak puasnya customer. Dalam hal ini, layanan pun dapat diberikan dengan sangat beraneka ragam mulai dari layanan jasa, layanan produk, dan layanan lainnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran dalam memperoleh dalam memperoleh hasil penelitian. Balai Besar Obat Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung tentunya memiliki layanan internal nya sendiri, yaitu pelayanan terkait kebutuhan internal di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung. Mulai dari bahan penelitian hingga kebutuhan ATK (Alat Tulis Kantor) yang tentunya hal tersebut dikelola dan diatur oleh salah satu bagian dari Bidang Tata Usaha yang ada Di BBPOM yaitu bagian BMN (Barang Milik Negara). Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan oleh BMN (Barang Milik Negara) sudah sangat baik atau sudah memuaskan untuk para customer internal yang ada disana. Analisis ini dilakukan berdasarkan data yang akan dikumpulkan melalui pengisian form atau dengan melalui wawancara customer internal yang terkait. Hasil dari analisis yang dilakukan dapat menjadi acuan tingkat keberhasilan kinerja bagi BMN (Barang Milik Negara) sendiri mencakup kekurangan dan kelebihan yang terjadi dapat menjadi bahan evaluasi bagi BMN. Service, satisfaction and customers are interconnected. In this case the services provided to the customer will have an impact on customer satisfaction or dissatisfaction. In this case, services can be provided in a wide variety of ways, starting from services, product services, and other services. The method used in this study is a descriptive qualitative method using the perspective of the participants as an illustration in obtaining research results. The Center for Drug and Food Control in Bandung certainly has its own internal services, namely services related to internal needs at the Center for Drug and Food Control (BBPOM) in Bandung. Starting from research materials to the needs of ATK (Office Stationery) which of course is managed and regulated by one of the divisions of the Administrative Sector at BBPOM, namely the BMN (State Owned Goods) section. This analysis was carried out to find out whether the services provided by BMN (State Property) were very good or satisfactory for the internal customers who were there. This analysis is carried out based on the data that will be collected through filling out forms or by interviewing related internal customers. The results of the analysis carried out can be used as a reference for the success rate of performance for BMN (State Property) itself, including the deficiencies and advantages that occur, which can be used as evaluation material for BMN.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"3 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88678079","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-29DOI: 10.24198/responsive.v6i2.45336
Aryanisila Aryanisila
This studies audit modified into carried out to find out the general safety, manage, and conservation efforts that had been carried out to provide criminal guarantees, preserve sustainability, and increase the outcomes of the participatory trends that have been set up via PNPM and facilitated thru the guarantees). The trouble confronted thru BKAD is that it is a sustainable arrears from the SPP group in Banyuasin. This studies takes up the issue via the use of investigating the location of BKAD in defensive, coping with, and keeping the consequences of the implementation of PNPM in Banyuasin. The qualitative qualitative technique have become selected to study the trouble this is being investigated. The research statistics had been amassed through in-intensity interviews, observations, and documentation. The self-discipline of informants was done with the aid of way of purposive sampling and snowball sampling. Records is verified via regular participation, declaration, member checking, and triangulation. The information had been analyzed qualitatively, which consisted of facts collection, facts reduction, data presentation, and statistics verification. The research findings cowl three problems. First, BKAD takes safeguards aimed at inventorying SPP assets and properties through discussions. 2nd, BKAD carries out a manage software by using manner of restructuring consumer loans, taking element with all the corporations worried in PNPM. 0.33, the conservation efforts completed with the aid of using BKAD have resulted in sustainable SPP.
{"title":"PERAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA DALAM PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN, PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KABUPATEN BANYUASIN","authors":"Aryanisila Aryanisila","doi":"10.24198/responsive.v6i2.45336","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v6i2.45336","url":null,"abstract":"This studies audit modified into carried out to find out the general safety, manage, and conservation efforts that had been carried out to provide criminal guarantees, preserve sustainability, and increase the outcomes of the participatory trends that have been set up via PNPM and facilitated thru the guarantees). The trouble confronted thru BKAD is that it is a sustainable arrears from the SPP group in Banyuasin. This studies takes up the issue via the use of investigating the location of BKAD in defensive, coping with, and keeping the consequences of the implementation of PNPM in Banyuasin. The qualitative qualitative technique have become selected to study the trouble this is being investigated. The research statistics had been amassed through in-intensity interviews, observations, and documentation. The self-discipline of informants was done with the aid of way of purposive sampling and snowball sampling. Records is verified via regular participation, declaration, member checking, and triangulation. The information had been analyzed qualitatively, which consisted of facts collection, facts reduction, data presentation, and statistics verification. The research findings cowl three problems. First, BKAD takes safeguards aimed at inventorying SPP assets and properties through discussions. 2nd, BKAD carries out a manage software by using manner of restructuring consumer loans, taking element with all the corporations worried in PNPM. 0.33, the conservation efforts completed with the aid of using BKAD have resulted in sustainable SPP.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"43 2 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"72705852","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-26DOI: 10.24198/responsive.v6i2.46408
Eko Yudianto Yunus, D. Wulandari, Lintang Dwi Sagita
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Aplikasi SiKeppo dalam Meningkatkan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah 17 orang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka beberapa pokok kesimpulan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :Dalam hal ini jika dikaitkan dengan kajian kuisioner yang mana masih ada dari pengisi kuisioner (beberapa pegawai) yang kurang setuju dalam penggunaan aplikasi sikeppo. Beberapa pegawai masih merasa kurang setuju jika aplikasi sikeppo dapat menangani cepat jika terjadi kesalahan. Alasannya karna terkadang jika menggunakan aplikasi ini ketika terjadi kesalahan baik dengan caranya maupun syaratnya, hal itu masih akan di proses dengan waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 40 menit sampai 60 menit, dengan begitu akhirnya karyawan kesulitan untuk mengabsen. Selain itu ada beberapa dari pegawai di Kantor Kecamatan Banyuanyar kurang setuju jika aplikasi SiKeppo membantu kehadiran pegawai. Alasannya karna beberapa dari pegawai juga bermasalah dengan sistem jaringan internet yang kurang stabil yang akhirnya pegawai dikatakan tidak hadir. Namun untuk kualitas lainnya dari aplikasi SiKeppo ini menurut pegawai Kecamatan Banyuanyar sudah baik dan berharap kedepannya semua sistem bisa lebih baik dan lebih layak untuk digunakan. This research aims to determine the effect of the quality of the SiKeppo application in increasing discipline on employee performance at the Banyuanyar sub-district office, Probolinggo district. This research includes qualitative descriptive research. The object of this research is 77 people. Based on the results of the research and discussion, some of the main conclusions of the research can be explained as follows: In this case, if it is related to the study of the existing questionnaire, the questionnaire fillers (several employees) do not agree in using the Sikeppo application. Some employees still disagree if the Sikeppo application can handle things quickly if something goes wrong. The reason is because sometimes if you use this application when something goes wrong with both the method and the conditions, it will still be processed in quite a long time, which is approximately 40 minutes to 60 minutes, so that in the end it is difficult for employees to take attendance. In addition, there are several employees at the sub-district office banyuanyar disagrees if the sikeppo application helps employee attendance. The reason is because some of the employees also have problems with the unstable internet network system which in the end the employees are said to be absent. However, for other qualities of the Sikeppo application, according to Banyuanyar sub-district employees, it is already good and hope that in the future all systems can be more and more suitable for use.
本研究旨在探讨SiKeppo应用程序的质量对Probolinggo区Banyuanyar office的员工绩效绩效的影响。本研究包括描述性质的研究。这项研究的对象是17个人。根据研究结果和讨论，可以这样解释研究结论的一些要点:在这方面，如果将其与问卷(一些雇员)在使用sikeppo应用程序方面存在不足的问卷研究联系起来。一些员工仍然对sikeppo应用程序在出现错误时能够迅速处理感到不安。它的原因是，有时当应用程序在它的方式和标准上都有问题时，它仍然会持续很长一段时间，大约40分钟到60分钟，这样员工就很难被证明。此外，班尤亚尔区里的一些工作人员不太同意SiKeppo的申请是否有助于出勤。这是因为一些员工也与不稳定的网络系统有问题，这些系统最终被认为是缺席的。但就SiKeppo应用的其他质量而言，正如Banyuanyar服务人员所说，它已经做好了工作，并希望未来所有的系统都能变得更好、更适合使用。这项研究旨在确定对SiKeppo应用程序的效果，即在招生区次区办公室的招生表现。这个研究包括资格解释研究。这项研究的目标是77人。基于研究和讨论的结果，研究的一些主要结论可以提供一个总结:在这种情况下，如果它与对存在问题的研究、问题归档人员的研究无关，那么在使用Sikeppo应用程序时就不同意。一些雇员仍然受到攻击，如果应用程序可以快速处理事情，如果出了问题。的理由是,因为有时如果你用这个应用程序错误当什么都行两者的方法和条件,它仍然会在processed》弄得很长时间,这是approximately 40分钟到60分钟,所以是更加为employees that in The end it has to take是。附言中，如果sikeppo应用应用可以帮助受伤人员，本办事处将会有一些工作人员。原因是，一些员工也有问题，因为最后员工说不发送网络网络系统无法稳定。对于Sikeppo应用程序的其他好处，包括利用次地区雇员，这已经是好的，希望在未来所有系统都能越来越适合使用。
{"title":"PENGARUH KUALITAS APLIKASI SIKEPPO DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO","authors":"Eko Yudianto Yunus, D. Wulandari, Lintang Dwi Sagita","doi":"10.24198/responsive.v6i2.46408","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v6i2.46408","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Aplikasi SiKeppo dalam Meningkatkan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah 17 orang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka beberapa pokok kesimpulan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :Dalam hal ini jika dikaitkan dengan kajian kuisioner yang mana masih ada dari pengisi kuisioner (beberapa pegawai) yang kurang setuju dalam penggunaan aplikasi sikeppo. Beberapa pegawai masih merasa kurang setuju jika aplikasi sikeppo dapat menangani cepat jika terjadi kesalahan. Alasannya karna terkadang jika menggunakan aplikasi ini ketika terjadi kesalahan baik dengan caranya maupun syaratnya, hal itu masih akan di proses dengan waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 40 menit sampai 60 menit, dengan begitu akhirnya karyawan kesulitan untuk mengabsen. Selain itu ada beberapa dari pegawai di Kantor Kecamatan Banyuanyar kurang setuju jika aplikasi SiKeppo membantu kehadiran pegawai. Alasannya karna beberapa dari pegawai juga bermasalah dengan sistem jaringan internet yang kurang stabil yang akhirnya pegawai dikatakan tidak hadir. Namun untuk kualitas lainnya dari aplikasi SiKeppo ini menurut pegawai Kecamatan Banyuanyar sudah baik dan berharap kedepannya semua sistem bisa lebih baik dan lebih layak untuk digunakan. This research aims to determine the effect of the quality of the SiKeppo application in increasing discipline on employee performance at the Banyuanyar sub-district office, Probolinggo district. This research includes qualitative descriptive research. The object of this research is 77 people. Based on the results of the research and discussion, some of the main conclusions of the research can be explained as follows: In this case, if it is related to the study of the existing questionnaire, the questionnaire fillers (several employees) do not agree in using the Sikeppo application. Some employees still disagree if the Sikeppo application can handle things quickly if something goes wrong. The reason is because sometimes if you use this application when something goes wrong with both the method and the conditions, it will still be processed in quite a long time, which is approximately 40 minutes to 60 minutes, so that in the end it is difficult for employees to take attendance. In addition, there are several employees at the sub-district office banyuanyar disagrees if the sikeppo application helps employee attendance. The reason is because some of the employees also have problems with the unstable internet network system which in the end the employees are said to be absent. However, for other qualities of the Sikeppo application, according to Banyuanyar sub-district employees, it is already good and hope that in the future all systems can be more and more suitable for use.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"26 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78238498","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-06DOI: 10.24198/responsive.v6i1.42757
Natasya Ardya Garini, Shafira Hasya Ramadhan, Istianah Nur Aliyyah, Syahrul Ramadhan, Ii Rafinda, Ellies Sukmawati
Dalam hal pengurangan angka kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007. Pada pelaksanaannya, terdapat kendala yang terjadi seperti kegiatan pertemuan bulanan dan pemutakhiran data yang belum berjalan sesuai dengan buku pedoman PKH. Hal ini yang mendasari perlunya evaluasi program. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Kadudampit dengan pendekatan evaluasi logic model meliputi indikator inputs, outputs, dan outcomes-impact. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian evaluatif melalui pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan sumber data meliputi wawancara serta observasi. Ditinjau dari indikator inputs dapat disimpulkan bahwa kurangnya koordinasi antara pendamping PKH dengan ketua kelompok PKH. Teknologi yang digunakan adalah SIKS-NG dan e-PKH. Adapun mitra PKH di Desa Kadudampit, meliputi bank penyalur BNI, e-warong, sekolah, dan posyandu. Ditinjau dari indikator outputs dapat disimpulkan bahwa pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dan pertemuan kelompok belum berjalan kembali semenjak Covid-19. Adapun pada pemberian bantuan dana berupa dana telah tersalurkan dengan cukup baik walaupun seringkali tidak sesuai jadwal. Ditinjau dari indikator outcomes-impact disimpulkan bahwa bantuan PKH dapat mengurangi beban pengeluaran KPM. Namun, hal ini menyebabkan ketergantungan dimana banyak penerima yang belum melakukan graduasi mandiri dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. In reducing poverty and improving human quality, the Family Hope Program (PKH) was published in 2007. In implementation, there were obstacles such as monthly meeting and data updating that had not been carried out in accordance with PKH guidebook. This underlies the need for program evaluation. This study aims to evaluate PKH implementation in Kadudampit Village with a logic model evaluation including inputs, outputs, and outcomes-impact indicators. The research method used is evaluative research through a qualitative approach and descriptive method with data sources including interviews and observations. The result from inputs indicators shows that the is the lack of coordination between PKH facilitators and PKH group leaders. The technology used is SIKS-NG and e-PKH. The PKH partners in Kadudampit Village include BNI banks, e-warongs, schools, and posyandu. The outputs indicators shows that family capacity building and group meetings have not resumed since Covid-19. As for the provision of financial assistance was done in the form of funds, the funds have been distributed quite well, although often not according to schedule. In terms of outcomes-impact indicators, it can be concluded that PKH assistance can reduce the burden of KPM spending. However, this causes dependence where many recipients prefer used it for daily needs rather than for self-graduation.
{"title":"EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DENGAN LOGIC MODEL DI DESA KADUDAMPIT, KABUPATEN SUKABUMI, JAWA BARAT","authors":"Natasya Ardya Garini, Shafira Hasya Ramadhan, Istianah Nur Aliyyah, Syahrul Ramadhan, Ii Rafinda, Ellies Sukmawati","doi":"10.24198/responsive.v6i1.42757","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v6i1.42757","url":null,"abstract":"Dalam hal pengurangan angka kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007. Pada pelaksanaannya, terdapat kendala yang terjadi seperti kegiatan pertemuan bulanan dan pemutakhiran data yang belum berjalan sesuai dengan buku pedoman PKH. Hal ini yang mendasari perlunya evaluasi program. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Kadudampit dengan pendekatan evaluasi logic model meliputi indikator inputs, outputs, dan outcomes-impact. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian evaluatif melalui pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan sumber data meliputi wawancara serta observasi. Ditinjau dari indikator inputs dapat disimpulkan bahwa kurangnya koordinasi antara pendamping PKH dengan ketua kelompok PKH. Teknologi yang digunakan adalah SIKS-NG dan e-PKH. Adapun mitra PKH di Desa Kadudampit, meliputi bank penyalur BNI, e-warong, sekolah, dan posyandu. Ditinjau dari indikator outputs dapat disimpulkan bahwa pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dan pertemuan kelompok belum berjalan kembali semenjak Covid-19. Adapun pada pemberian bantuan dana berupa dana telah tersalurkan dengan cukup baik walaupun seringkali tidak sesuai jadwal. Ditinjau dari indikator outcomes-impact disimpulkan bahwa bantuan PKH dapat mengurangi beban pengeluaran KPM. Namun, hal ini menyebabkan ketergantungan dimana banyak penerima yang belum melakukan graduasi mandiri dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. In reducing poverty and improving human quality, the Family Hope Program (PKH) was published in 2007. In implementation, there were obstacles such as monthly meeting and data updating that had not been carried out in accordance with PKH guidebook. This underlies the need for program evaluation. This study aims to evaluate PKH implementation in Kadudampit Village with a logic model evaluation including inputs, outputs, and outcomes-impact indicators. The research method used is evaluative research through a qualitative approach and descriptive method with data sources including interviews and observations. The result from inputs indicators shows that the is the lack of coordination between PKH facilitators and PKH group leaders. The technology used is SIKS-NG and e-PKH. The PKH partners in Kadudampit Village include BNI banks, e-warongs, schools, and posyandu. The outputs indicators shows that family capacity building and group meetings have not resumed since Covid-19. As for the provision of financial assistance was done in the form of funds, the funds have been distributed quite well, although often not according to schedule. In terms of outcomes-impact indicators, it can be concluded that PKH assistance can reduce the burden of KPM spending. However, this causes dependence where many recipients prefer used it for daily needs rather than for self-graduation.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"4 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"91202386","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-05-01DOI: 10.24198/responsive.v6i1.45965
Muhammad Taufik Alamsyah, R. N. N. Apandi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penetapan opini audit going concern berdasarkan standar audit 570 yang dikelompokan menjadi aspek keuangan, aspek operasi dan aspek litigasi yaitu pendapatan, utang, kepemilikan manajerial, persaingan pasar dan litigasi. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor pariwisata, restoran dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 – 2021. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan didapatkan 33 perusahaan sebagai sampel penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan data yang dianalisis dengan regresi logistik. Alat yang digunakan untuk perhitungan dan pengolahan adalah SPSS Statistics 25. Hasil dari penelitian ini adalah variabel utang berpengaruh positif terhadap opini audit going concern, variabel persaingan pasar berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Sedangkan variabel pendapatan, kepemilikan manajerial dan litigasi tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. A company whose going concern is doubtful will get a going concern audit opinion when the audit process is carried out by the auditor. A company that gets a going concern audit opinion is certainly a bad signal for the company. This study aims to analyze the factors of going concern audit opinions based on audit standards 570 which are grouped into financial aspects, operational aspects and litigation aspects, namely income, debt, managerial ownership, market competition and litigation. The population in this study are companies in the tourism sector, restaurants and hotels listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2019 – 2021, totaling 46 companies. The sampling method used purposive sampling with specific criteria and obtained 33 companies as research samples. The research method used is descriptive research method with a quantitative approach with data analyzed by logistic regression. The tool used for calculation and processing is SPSS Statistics 25. The results of this study are that the debt variable has a positive effect on going-concern audit opinions, the market competition variable has a negative effect on going-concern audit opinions. While the variables of income, managerial ownership and litigation have no effect on going concern audit opinion.
{"title":"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPINI AUDIT GOING CONCERN BERDASARKAN STANDAR AUDIT 570","authors":"Muhammad Taufik Alamsyah, R. N. N. Apandi","doi":"10.24198/responsive.v6i1.45965","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v6i1.45965","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penetapan opini audit going concern berdasarkan standar audit 570 yang dikelompokan menjadi aspek keuangan, aspek operasi dan aspek litigasi yaitu pendapatan, utang, kepemilikan manajerial, persaingan pasar dan litigasi. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor pariwisata, restoran dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 – 2021. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan didapatkan 33 perusahaan sebagai sampel penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan data yang dianalisis dengan regresi logistik. Alat yang digunakan untuk perhitungan dan pengolahan adalah SPSS Statistics 25. Hasil dari penelitian ini adalah variabel utang berpengaruh positif terhadap opini audit going concern, variabel persaingan pasar berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Sedangkan variabel pendapatan, kepemilikan manajerial dan litigasi tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. A company whose going concern is doubtful will get a going concern audit opinion when the audit process is carried out by the auditor. A company that gets a going concern audit opinion is certainly a bad signal for the company. This study aims to analyze the factors of going concern audit opinions based on audit standards 570 which are grouped into financial aspects, operational aspects and litigation aspects, namely income, debt, managerial ownership, market competition and litigation. The population in this study are companies in the tourism sector, restaurants and hotels listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2019 – 2021, totaling 46 companies. The sampling method used purposive sampling with specific criteria and obtained 33 companies as research samples. The research method used is descriptive research method with a quantitative approach with data analyzed by logistic regression. The tool used for calculation and processing is SPSS Statistics 25. The results of this study are that the debt variable has a positive effect on going-concern audit opinions, the market competition variable has a negative effect on going-concern audit opinions. While the variables of income, managerial ownership and litigation have no effect on going concern audit opinion.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"27 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74830036","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-04-05DOI: 10.24198/responsive.v6i1.42811
A. Permana, Rahmad Taufik
Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN bertujuan membentuk sumber daya aparatur unggul demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bangka Selatan menggunakan model analisis implementasi kebijakan Edward III ditambah dengan implementasi prinsip sistem merit yang meliputi kualifikasi (qualification), kompetensi (competence), kinerja (performance), terbuka (open) dan keadilan (fairness). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara umum implementasi kebijakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bangka Selatan telah cukup efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip sistem merit. Aspek komunikasi, transaparansi serta keadilan (fairness) menjadi prinsip yang harus diperhatikan, khususnya mengenai perlindungan peserta dari sikap politik karena Pejabat Pembina Kepegawaian tidak melakukan pelantikan terhadap salah satu dari 3 (tiga) peserta seleksi terbaik. Perlu penguatan peran Komisi Aparatur Sipil Negara agar rekomendasi yang dikeluarkan dapat menjamin kepatuhan instansi daerah terhadap pelaksanaan seleksi terbuka. Selain itu, pemeritah Kabupaten Bangka Selatan juga diharapkan dapat membuat SOP terkait seleksi terbuka dan membangun assessment center sebagai pusat penilaian kompetensi pegawai.
{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN SISTEM MERIT PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KABUPATEN BANGKA SELATAN","authors":"A. Permana, Rahmad Taufik","doi":"10.24198/responsive.v6i1.42811","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v6i1.42811","url":null,"abstract":"Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN bertujuan membentuk sumber daya aparatur unggul demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bangka Selatan menggunakan model analisis implementasi kebijakan Edward III ditambah dengan implementasi prinsip sistem merit yang meliputi kualifikasi (qualification), kompetensi (competence), kinerja (performance), terbuka (open) dan keadilan (fairness). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara umum implementasi kebijakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bangka Selatan telah cukup efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip sistem merit. Aspek komunikasi, transaparansi serta keadilan (fairness) menjadi prinsip yang harus diperhatikan, khususnya mengenai perlindungan peserta dari sikap politik karena Pejabat Pembina Kepegawaian tidak melakukan pelantikan terhadap salah satu dari 3 (tiga) peserta seleksi terbaik. Perlu penguatan peran Komisi Aparatur Sipil Negara agar rekomendasi yang dikeluarkan dapat menjamin kepatuhan instansi daerah terhadap pelaksanaan seleksi terbuka. Selain itu, pemeritah Kabupaten Bangka Selatan juga diharapkan dapat membuat SOP terkait seleksi terbuka dan membangun assessment center sebagai pusat penilaian kompetensi pegawai.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"95 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73726955","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-04-04DOI: 10.24198/responsive.v6i1.40029
Hary Yudha Siregar, Akim Akim, Yusa Djuyandi
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap pengawasan program dan kegiatan kepolisian pada Polres Sorong Selatan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan, observasi dan wawancara sebagai metode untuk mengumpulkan data baik primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan program dan kegiatan kepolisian pada Polres Sorong selatan belum diterapkan secara optimal dengan implikasi rendahnya pencapaian target kinerja. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelemahan pada bidang sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran dan metode yang digunakan. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap tugas pokok dari fungsi pengawasan, meningkatkan kemampuan para petugas dan perlu untuk dilakukan pelatihan bersama antar fungsi sehingga terjalin koordinasi yang baik antar satuan kerja pada Polres Sorong Selatan. The objectives of this study is to analyze the policy of monitoring police programs and activities at the Polres Sorong Selatan. This is a descriptive qualitative research by using library study, observation and interviews were used to collect the primary also secondary data. The results of this study showed that the monitoring of policy implementation on programs and activities at Polres Sorong Selatan has not been optimally implemeted with the implication that the achievement performance and accountability is still low. This is due to constraints in the field of personnel, infrastructure, budget and methods used. Therefore, i tis necessary to conduct socialization to provide understanding of the main tasks of the supervisory function, improve the ability of officers and carry out joint training with related functions so that there is a good relationship between works units in Polres Sorong Selatan.
{"title":"ANALISIS KEBIJAKAN PENGAWASAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEPOLISIAN DI POLRES SORONG SELATAN","authors":"Hary Yudha Siregar, Akim Akim, Yusa Djuyandi","doi":"10.24198/responsive.v6i1.40029","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v6i1.40029","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap pengawasan program dan kegiatan kepolisian pada Polres Sorong Selatan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan, observasi dan wawancara sebagai metode untuk mengumpulkan data baik primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan program dan kegiatan kepolisian pada Polres Sorong selatan belum diterapkan secara optimal dengan implikasi rendahnya pencapaian target kinerja. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelemahan pada bidang sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran dan metode yang digunakan. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap tugas pokok dari fungsi pengawasan, meningkatkan kemampuan para petugas dan perlu untuk dilakukan pelatihan bersama antar fungsi sehingga terjalin koordinasi yang baik antar satuan kerja pada Polres Sorong Selatan. The objectives of this study is to analyze the policy of monitoring police programs and activities at the Polres Sorong Selatan. This is a descriptive qualitative research by using library study, observation and interviews were used to collect the primary also secondary data. The results of this study showed that the monitoring of policy implementation on programs and activities at Polres Sorong Selatan has not been optimally implemeted with the implication that the achievement performance and accountability is still low. This is due to constraints in the field of personnel, infrastructure, budget and methods used. Therefore, i tis necessary to conduct socialization to provide understanding of the main tasks of the supervisory function, improve the ability of officers and carry out joint training with related functions so that there is a good relationship between works units in Polres Sorong Selatan.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"26 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78005830","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2023-02-14DOI: 10.24198/responsive.v5i4.34750
Beni Gunadi, Nenden Kostini, M. Alexandri
Pelaksanaan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi yaitu memperbaiki rumah dari kondisi tidak layak huni menjadi layak huni. Namun, pada tahun 2020 tidak semua rumah yang telah diperbaiki menjadi layak huni sehingga target dan tujuan kebijakan tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan dari Dunn (2003) dimana evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Menurut Dunn (2003), kriteria yang digunakan dalam evaluasi kebijakan terdiri dari enam kriteria/aspek evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi belum menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni di masyarakat. Pada aspek efektivitas, pencapaian hasil yang diinginkan dari kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi belum memenuhi tujuan awal/hasil yang diharapkan. Pada aspek efisiensi, kebijakan ini sangat efisien karena meskipun terdapat kekurangan sumber daya manusia pada pelaksanaan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi akan tetapi semua proses pelaksanaan kebijakan selesai dilaksanakan. Pada aspek kecukupan, kebijakan yang ada cukup membantu permasalahan rumah tidak layak huni masyarakat di Kota Cimahi. Pada aspek perataan, perataan tercapai karena adanya sosialisasi kebijakan yang terstruktur kepada semua kalangan masyarakat khususnya kelompok sasaran. Selain itu, pada aspek responsivitas, masyarakat penerima bantuan mengapresiasi adanya kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi, namun nilai/besaran bantuan stimulan yang diberikan pada kebijakan ini tidak mencukupi kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Pada aspek ketepatan, program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sudah tepat dalam menjawab permasalahan di bidang perumahan khususny rumah tidak layak huni dan sekaligus membantu masyarakat yang kurang mampu.
{"title":"EVALUASI KEBIJAKAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA CIMAHI TAHUN 2020","authors":"Beni Gunadi, Nenden Kostini, M. Alexandri","doi":"10.24198/responsive.v5i4.34750","DOIUrl":"https://doi.org/10.24198/responsive.v5i4.34750","url":null,"abstract":"Pelaksanaan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi yaitu memperbaiki rumah dari kondisi tidak layak huni menjadi layak huni. Namun, pada tahun 2020 tidak semua rumah yang telah diperbaiki menjadi layak huni sehingga target dan tujuan kebijakan tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan dari Dunn (2003) dimana evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Menurut Dunn (2003), kriteria yang digunakan dalam evaluasi kebijakan terdiri dari enam kriteria/aspek evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi belum menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni di masyarakat. Pada aspek efektivitas, pencapaian hasil yang diinginkan dari kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi belum memenuhi tujuan awal/hasil yang diharapkan. Pada aspek efisiensi, kebijakan ini sangat efisien karena meskipun terdapat kekurangan sumber daya manusia pada pelaksanaan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi akan tetapi semua proses pelaksanaan kebijakan selesai dilaksanakan. Pada aspek kecukupan, kebijakan yang ada cukup membantu permasalahan rumah tidak layak huni masyarakat di Kota Cimahi. Pada aspek perataan, perataan tercapai karena adanya sosialisasi kebijakan yang terstruktur kepada semua kalangan masyarakat khususnya kelompok sasaran. Selain itu, pada aspek responsivitas, masyarakat penerima bantuan mengapresiasi adanya kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi, namun nilai/besaran bantuan stimulan yang diberikan pada kebijakan ini tidak mencukupi kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Pada aspek ketepatan, program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sudah tepat dalam menjawab permasalahan di bidang perumahan khususny rumah tidak layak huni dan sekaligus membantu masyarakat yang kurang mampu.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"75 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"80597315","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：