两党劳工案件

Rachmatika Lestari, Rosa Maulida Wirna, Farhan Deka Fahreza, Cut Ali Sahbana
{"title":"两党劳工案件","authors":"Rachmatika Lestari, Rosa Maulida Wirna, Farhan Deka Fahreza, Cut Ali Sahbana","doi":"10.15294/jphi.v5i1.53186","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Abstrak \nPengabdian pada masyarakat ini bertujuan memberikan konsultasi dan pendampingan hukum kepada pekerja kasus ketenagakerjaan. Melalui pemberian konsultasi dan pendampingan hukum, masyarakat menjadi lebih meningkat pemahaman hukumnya dan sadar akan hak-hak mereka yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Adanya PHK dari perusahaan terhadap pekerja dapat memicu timbulnya perbedaan pendapat antara para pihak mengenai alasan terjadinya PHK, terutama bagi pihak pekerja yang merasa dirugikan dan menuntut agar dipenuhi hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan, perusahaan harus mengupayakan terlebih dahulu penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah untuk tidak langsung melakukan tindakan PHK. Apabila harus melakukan tindakan PHK, perusahaan harus memperhatikan ketentuan dan prosedur tentang PHK sesuai dengan aturan perundang-undangan agar proses dan langkah yang dilakukan tidak menjadi batal demi hukum. Jika PHK telah terjadi, maka penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu penyelesaian melalui perundingan bipartit, mediasi atau konsiliasi, dan penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial. \nKata Kunci: pendampingan; bipartit; kasus ketenagakerjaan \n  \nAbstract \nThis community service aims to provide legal consultation and assistance to employment case workers so that the community becomes more understanding of the law and aware of their rights protected by the laws and regulations. The existence of layoffs can trigger differences of opinion between the parties, especially workers who feel aggrieved and demand that their rights are fulfilled in accordance with applicable regulations. Therefore, the company must first seek the resolution of industrial relations disputes through deliberation not to directly carry out layoff actions. If layoffs are carried out, the company must pay attention to the provisions and procedures based on the laws and regulations so that the processes and steps taken do not become null and void. If layoffs have occurred, then dispute resolution can be reached through several ways, namely settlement through bipartite negotiations, mediation or conciliation, and settlement in the Industrial Relations Court. \nKeywords: mentoring; bipartite; employment case","PeriodicalId":31596,"journal":{"name":"Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Community Engagement","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Pendampingan Bipartit Dalam Kasus Ketenagakerjaan\",\"authors\":\"Rachmatika Lestari, Rosa Maulida Wirna, Farhan Deka Fahreza, Cut Ali Sahbana\",\"doi\":\"10.15294/jphi.v5i1.53186\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Abstrak \\nPengabdian pada masyarakat ini bertujuan memberikan konsultasi dan pendampingan hukum kepada pekerja kasus ketenagakerjaan. Melalui pemberian konsultasi dan pendampingan hukum, masyarakat menjadi lebih meningkat pemahaman hukumnya dan sadar akan hak-hak mereka yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Adanya PHK dari perusahaan terhadap pekerja dapat memicu timbulnya perbedaan pendapat antara para pihak mengenai alasan terjadinya PHK, terutama bagi pihak pekerja yang merasa dirugikan dan menuntut agar dipenuhi hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan, perusahaan harus mengupayakan terlebih dahulu penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah untuk tidak langsung melakukan tindakan PHK. Apabila harus melakukan tindakan PHK, perusahaan harus memperhatikan ketentuan dan prosedur tentang PHK sesuai dengan aturan perundang-undangan agar proses dan langkah yang dilakukan tidak menjadi batal demi hukum. Jika PHK telah terjadi, maka penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu penyelesaian melalui perundingan bipartit, mediasi atau konsiliasi, dan penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial. \\nKata Kunci: pendampingan; bipartit; kasus ketenagakerjaan \\n  \\nAbstract \\nThis community service aims to provide legal consultation and assistance to employment case workers so that the community becomes more understanding of the law and aware of their rights protected by the laws and regulations. The existence of layoffs can trigger differences of opinion between the parties, especially workers who feel aggrieved and demand that their rights are fulfilled in accordance with applicable regulations. Therefore, the company must first seek the resolution of industrial relations disputes through deliberation not to directly carry out layoff actions. If layoffs are carried out, the company must pay attention to the provisions and procedures based on the laws and regulations so that the processes and steps taken do not become null and void. If layoffs have occurred, then dispute resolution can be reached through several ways, namely settlement through bipartite negotiations, mediation or conciliation, and settlement in the Industrial Relations Court. \\nKeywords: mentoring; bipartite; employment case\",\"PeriodicalId\":31596,\"journal\":{\"name\":\"Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Community Engagement\",\"volume\":null,\"pages\":null},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-05-31\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Community Engagement\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53186\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Community Engagement","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53186","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

抽象的社区奉献精神是为就业案件工作者提供法律咨询和咨询。通过法律的咨询和裁减,社会对其法律法规保护的权利有了更多的了解。公司裁员可能会导致对裁员原因的不同意见,尤其是对受到损害的员工,并要求按照现行规定行使其权利。因此,根据《就业法》的规定,该公司应通过审议解决工业关系纠纷,以免立即采取裁员行动。当涉及到裁员行动时,该公司应根据立法规则,注意关于裁员的规定和程序,以防止因法律原因而被取消的过程和步骤。如果裁员已经发生,那么就可以通过两党谈判、调解或和解以及在工业关系法庭上达成和解来解决争端。关键词:隐藏;bipartit;就业案件不愿提供法律咨询和协助工作工作人员,这样社区就更了解法律和法律规定的权利。制度化的存在可能会引发党派之间的不同意见,特别是那些感到aged和需求的工作人员,他们的权利在与应用程序规定的适当结合中得到体现。因此,该公司必须首先寻求工业关系的解决方案,而不是直接参与布局行动。如果布局被考虑在内,公司将不得不注意到现有的供应和根据法律规定的程序,这样处理的处理器和步骤就不会变得空无一物。如果他们有发展障碍,那么冲突解决方案可以通过几种途径实现,通过谈判、媒体或合同解决,并在工业关系法庭上解决问题。安装:辅导;bipartite;就业凯斯
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
Pendampingan Bipartit Dalam Kasus Ketenagakerjaan
Abstrak Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan memberikan konsultasi dan pendampingan hukum kepada pekerja kasus ketenagakerjaan. Melalui pemberian konsultasi dan pendampingan hukum, masyarakat menjadi lebih meningkat pemahaman hukumnya dan sadar akan hak-hak mereka yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Adanya PHK dari perusahaan terhadap pekerja dapat memicu timbulnya perbedaan pendapat antara para pihak mengenai alasan terjadinya PHK, terutama bagi pihak pekerja yang merasa dirugikan dan menuntut agar dipenuhi hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan, perusahaan harus mengupayakan terlebih dahulu penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah untuk tidak langsung melakukan tindakan PHK. Apabila harus melakukan tindakan PHK, perusahaan harus memperhatikan ketentuan dan prosedur tentang PHK sesuai dengan aturan perundang-undangan agar proses dan langkah yang dilakukan tidak menjadi batal demi hukum. Jika PHK telah terjadi, maka penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu penyelesaian melalui perundingan bipartit, mediasi atau konsiliasi, dan penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial. Kata Kunci: pendampingan; bipartit; kasus ketenagakerjaan   Abstract This community service aims to provide legal consultation and assistance to employment case workers so that the community becomes more understanding of the law and aware of their rights protected by the laws and regulations. The existence of layoffs can trigger differences of opinion between the parties, especially workers who feel aggrieved and demand that their rights are fulfilled in accordance with applicable regulations. Therefore, the company must first seek the resolution of industrial relations disputes through deliberation not to directly carry out layoff actions. If layoffs are carried out, the company must pay attention to the provisions and procedures based on the laws and regulations so that the processes and steps taken do not become null and void. If layoffs have occurred, then dispute resolution can be reached through several ways, namely settlement through bipartite negotiations, mediation or conciliation, and settlement in the Industrial Relations Court. Keywords: mentoring; bipartite; employment case
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
20
审稿时长
12 weeks
期刊最新文献
SOSIALISASI PENCEGAHAN PERILAKU BULLYING MELALUI EDUKASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN PELIBATAN ORANG TUA PEMBERDAYAAN PETERNAK IKAN LELE MELALUI TEKNOLOGI BIOFLOK DI KECAMATAN PATUMBAK KEGIATAN PEMBERDAYAAN: RECORVERY TAMAN BELAJAR MASYARAKAT (TBM) BERBASIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DESA GELANGGANG ICT Training to Improve CLC Data Management through Nonformal Education Service Program Enhancing Animal Husbandry Skills of Inmates at the Class IIB Sleman Penitentiary through the "Ayam Bahagia" Program
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1