ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMANAN OBJEK VITAL DI PT FREEPORT INDONESIA

Dewasa ini masalah keamanan dan ketertiban semakin strategis, hal ini terlihat dari dimensi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Menyadari dampak gangguan keamanan obyek vital nasional bersifat nasional maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 yang memberi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia untuk melaksanakan pengamanan objek vital nasional dan melakukan audit sistem pengamanan objek vital nasional secara periodik. Namun hingga saat ini penanggulangan gangguan keamanan objek vital nasional, belum dikembangkan sebuah sistem koordinasi yang mencakup peran dan tugas masing-masing stakeholders. Padahal sistem koordinasi tersebut dibutuhkan agar penanggulangan gangguan keamanan objek vital nasional dapat dilakukan secara cepat dan efektif sehingga mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya.  Today the issue of security and order is increasingly strategic, this can be seen from the dimensions of threats and disruptions to security and order from time to time increasingly developing with a variety of risks and impacts. Recognizing the impact of national vital object security disturbances on the national nature, the government issued Presidential Decree No. 63 of 2004 which authorized the Republic of Indonesia Police to carry out safeguards on national vital objects and periodically audited the security system of national vital objects. However, until now the response to the security of national vital objects has not yet been developed, a system of coordination that includes the roles and duties of each stakeholder. Even though the coordination system is needed so that the handling of security disturbances of national vital objects can be done quickly and effectively so as to minimize the security impacts that they cause. Keywords