Policy Brief: Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

This study aims to describe and evaluate the implementation of Pengarusutamaan (PUG) in Tasikmalaya City. This study uses a descriptive qualitative approach to evaluate the implementation of PUG in Pekanbaru City based on Presidential Instruction Number 9 of 2000 concerning the implementation of Pengarusutamaan Gender (PUG) which is the basis for achieving gender equality and justice. Data collection techniques were carried out by means of documentation studies and in-depth interviews. The results of the study indicate that the Tasikmalaya City Government is not yet gender responsive due to the lack of programs and activities in development planning and women's involvement so that it is not optimal in overcoming specific problems and needs, especially paying attention to the differences in the needs of women and men. This study recommends the need for the government to immediately implement a gender responsive budget to ensure that the budget issued by the government along with the underlying policies and programs is implemented to answer the needs of every citizen from any group, both men and women. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi penyelenggaraan PUG Kota Pekanbaru berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang menjadi landasan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya belum responsif gender dikarenakan masih minimnya program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan dan keterlibatan perempuan sehingga belum optimal dalam mengatasi permasalahan dan kebutuhan yang spesifik terutama memperhatikan perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pemerintah segera menerapkan anggaran yang responsif gender untuk menjamin agar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah beserta kebijakan dan program yang mendasarinya dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan setiap warga dari kelompok manapun, baik laki-laki maupun perempuan.