{"title":"Legal Effectiveness of The Supreme Court Regulation on Sharia Economic Dispute Settlement in West Java Religious Court","authors":"Neng Dewi Himayasari, A. Anshori, I. Maulida","doi":"10.2991/assehr.k.220407.015","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Religious Courts are given the authority to settle sharia economic disputes in Article 49 of Act Number 03, 2006 about Religious Courts and has been confirmed by the decision of the Constitutional Court number 93/PUU-X/2012. Implementation the Supreme Court is given attributive authority to fill legal voids because the settlement of sharia economic disputes carried out by the Religious Courts does not yet have a formal law so that there is a legal vacuum. To realize the principle of a simple, fast and low-cost trial, the Supreme Court issues various legal policies, one of which is in the form of a Supreme Court Regulation. This research examines the legal certainty and benefits of the Supreme Court Regulations, as well as measures the effectiveness or not of the Supreme Court Regulations in resolving Sharia economic disputes in court institutions. This type of research is qualitative with an empirical normative approach. The focus of the research that will be examined is the fulfillment of the factors of legal effectiveness against the Supreme Court Regulation on Sharia economic disputes in the religious courts of West Java, these factors are interrelated and are a benchmark for the effectiveness of law enforcement. The urgency of this research is to explain the legal certainty and benefits of the Supreme Court Regulations in realizing and shaping the aspired legal culture.Keyword: Supreme Court Regulation, Legal Effectiveness, Sharia Economic Dispute, Religious Court Abstrak.Pengadilan keagamaan diberikan otoritas untuk menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah dalam artikel 49 tindakan nomor 03, 2006 tentang Pengadilan Agama dan telah dikonfirmasi oleh keputusan Pengadilan Konstitusional nomer 93/PUU-X/2012. Implementasi Mahkamah Agung diberikan otoritas atributif untuk mengisi kekosongan hukum karena penyelesaian sengketa syariah dilakukan oleh Pengadilan Agama belum memiliki hukum formal sehingga ada kekosongan hukum. Untuk menyadari prinsip dari sidang sederhana, cepat dan rendah biaya, Mahkamah Agung mengeluarkan berbagai kebijakan hukum, salah satunya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Penelitian ini mencakup kepastian hukum dan manfaat dari Peraturan Mahkamah Agung, serta mengukur efektivitas Pengadilan Tinggi dalam menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah di lembaga pengadilan. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan normatif. Fokus penelitian yang akan diperiksa adalah pemenuhan dari faktor-faktor legal terhadap Peraturan Pengadilan Tinggi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jawa Barat, faktor-faktor ini terhubung dan merupakan tolak ukur untuk efektivitas penegakan hukum. Urgensi penelitian ini adalah untuk menjelaskan kepastian hukum dan manfaat dari Peraturan Mahkamah Agung dalam mewujudkan dan membentuk budaya hukum yang diinginkan.Kata Kunci: Regulasi Mahkamah Agung, Efektivitas Legal, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama","PeriodicalId":448681,"journal":{"name":"Advances in Social Science, Education and Humanities Research","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-06-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Advances in Social Science, Education and Humanities Research","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.2991/assehr.k.220407.015","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Religious Courts are given the authority to settle sharia economic disputes in Article 49 of Act Number 03, 2006 about Religious Courts and has been confirmed by the decision of the Constitutional Court number 93/PUU-X/2012. Implementation the Supreme Court is given attributive authority to fill legal voids because the settlement of sharia economic disputes carried out by the Religious Courts does not yet have a formal law so that there is a legal vacuum. To realize the principle of a simple, fast and low-cost trial, the Supreme Court issues various legal policies, one of which is in the form of a Supreme Court Regulation. This research examines the legal certainty and benefits of the Supreme Court Regulations, as well as measures the effectiveness or not of the Supreme Court Regulations in resolving Sharia economic disputes in court institutions. This type of research is qualitative with an empirical normative approach. The focus of the research that will be examined is the fulfillment of the factors of legal effectiveness against the Supreme Court Regulation on Sharia economic disputes in the religious courts of West Java, these factors are interrelated and are a benchmark for the effectiveness of law enforcement. The urgency of this research is to explain the legal certainty and benefits of the Supreme Court Regulations in realizing and shaping the aspired legal culture.Keyword: Supreme Court Regulation, Legal Effectiveness, Sharia Economic Dispute, Religious Court Abstrak.Pengadilan keagamaan diberikan otoritas untuk menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah dalam artikel 49 tindakan nomor 03, 2006 tentang Pengadilan Agama dan telah dikonfirmasi oleh keputusan Pengadilan Konstitusional nomer 93/PUU-X/2012. Implementasi Mahkamah Agung diberikan otoritas atributif untuk mengisi kekosongan hukum karena penyelesaian sengketa syariah dilakukan oleh Pengadilan Agama belum memiliki hukum formal sehingga ada kekosongan hukum. Untuk menyadari prinsip dari sidang sederhana, cepat dan rendah biaya, Mahkamah Agung mengeluarkan berbagai kebijakan hukum, salah satunya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Penelitian ini mencakup kepastian hukum dan manfaat dari Peraturan Mahkamah Agung, serta mengukur efektivitas Pengadilan Tinggi dalam menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah di lembaga pengadilan. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan normatif. Fokus penelitian yang akan diperiksa adalah pemenuhan dari faktor-faktor legal terhadap Peraturan Pengadilan Tinggi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jawa Barat, faktor-faktor ini terhubung dan merupakan tolak ukur untuk efektivitas penegakan hukum. Urgensi penelitian ini adalah untuk menjelaskan kepastian hukum dan manfaat dari Peraturan Mahkamah Agung dalam mewujudkan dan membentuk budaya hukum yang diinginkan.Kata Kunci: Regulasi Mahkamah Agung, Efektivitas Legal, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama
关于宗教法院的2006年第03号法令第49条赋予宗教法院解决伊斯兰经济纠纷的权力，并得到第93/PUU-X/2012号宪法法院决定的确认。执行情况最高法院被赋予固有的权力来填补法律空白，因为由宗教法院解决伊斯兰经济争端尚未有正式的法律，因此存在法律真空。为了实现简单、快捷、低成本的审判原则，最高法院颁布了各种法律政策，其中之一就是《最高法院条例》。本研究考察了《最高法院条例》的法律确定性和利益，并衡量了《最高法院条例》在解决法院机构中伊斯兰教法经济纠纷方面的有效性。这种类型的研究是定性与经验规范的方法。将审查的研究重点是在西爪哇的宗教法院执行最高法院关于伊斯兰教法经济争端的规定的法律效力因素，这些因素是相互关联的，是执法效力的基准。本研究的紧迫性在于解释《最高法院条例》在实现和塑造理想的法律文化方面的法律确定性和益处。关键词:最高法院规则;法律效力;伊斯兰经济纠纷;Pengadilan keagamaan diberikan otoritas untuk menyelesaikan perselisihan economi syariah dalam artikel 49 tindakan no . 03, 2006 tentenpengadilan Agama dan telah dikonfirmasi oleh keputusan Pengadilan宪制名称93/PUU-X/2012。执行Mahkamah Agung diberikan otoritas的贡献，untuk mengisi kekosongan hukum karena penyelesaian sengketa syariah dilakukan oleh Pengadilan Agama belumiliki hukum正式的seingga ada kekosongan hukum。Untuk menyadari prinsip dari sidang sederhana, cepat dan rendah biaya, Mahkamah Agung mengeluarkan berbagai kebijakan hukum, salah satunya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung。Penelitian ini menencakup kepastian hukan manfaat dari Peraturan Mahkamah Agung, serta mengukktivas Pengadilan, tingi dalam menelesaikan perselishan经济ysariah di lembaga Pengadilan。Jenis penelitian将其定义为质量化的、独立的和规范化的。“要素与要素”是指“法律与要素”，是指“彭迪兰”、“彭迪兰”、“彭迪兰”、“经济与要素”，是指“彭迪兰”、“彭迪兰”、“彭迪兰”、“彭迪兰”。我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是。Kata Kunci: Regulasi Mahkamah Agung, ekektivitas Legal, Sengketa Ekonomi ysariah, Pengadilan Agama
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
分享
求助内容：
应助结果提醒方式：
扫码关注我们
