HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DALAM SIYASAH SYAR’IYYAH dan PERDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Luthfi Fitriyah, Abnan Pancasilawati, Suwardi Sagama
{"title":"HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DALAM SIYASAH SYAR’IYYAH dan PERDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR","authors":"Luthfi Fitriyah, Abnan Pancasilawati, Suwardi Sagama","doi":"10.21093/qj.v6i2.5384","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Artikel ini mengkaji tentang diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, menjadi sebuah landasan bahwa pengakuan akan hak penyandang disabilitas mulai diterapkan. Terutama bagi hak anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif. Berdasarkan masalah di atas penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di sekolah inklusif serta implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan perspektif siyasah syar’iyyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris yang bersifat deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan hukum Islam yaitu siyasah syar’iyyah. \nHasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di sekolah inklusif berupa membangun kesadaran orang tua siswa menenai hak anak penyandang disabilitas, melakukan pemerataan layanan sekolah dasar inklusif dan pemerataan distribusi aksesibilitas sarana dan prasarana sekolah dasar inklusif. Tetapi implementasinya masih belum berjalan. Berdasarkan perspektif Siyasah Syar’iyah. Aturan-aturan dalam peraturan pemerintah daerah tersebut sudah berkesuaian dengan fikih siyasah serta isi dari pasal 9,10,11 dalam aturan tersebut sudah mencerminkan hukum islam. \nKata Kunci: Pemenuhan; Hak Anak, Disabilitas, Inklusif, Kalimantan Timur, Siyasah Syar’iyyah","PeriodicalId":150635,"journal":{"name":"QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.21093/qj.v6i2.5384","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, menjadi sebuah landasan bahwa pengakuan akan hak penyandang disabilitas mulai diterapkan. Terutama bagi hak anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif. Berdasarkan masalah di atas penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di sekolah inklusif serta implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan perspektif siyasah syar’iyyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris yang bersifat deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan hukum Islam yaitu siyasah syar’iyyah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di sekolah inklusif berupa membangun kesadaran orang tua siswa menenai hak anak penyandang disabilitas, melakukan pemerataan layanan sekolah dasar inklusif dan pemerataan distribusi aksesibilitas sarana dan prasarana sekolah dasar inklusif. Tetapi implementasinya masih belum berjalan. Berdasarkan perspektif Siyasah Syar’iyah. Aturan-aturan dalam peraturan pemerintah daerah tersebut sudah berkesuaian dengan fikih siyasah serta isi dari pasal 9,10,11 dalam aturan tersebut sudah mencerminkan hukum islam. Kata Kunci: Pemenuhan; Hak Anak, Disabilitas, Inklusif, Kalimantan Timur, Siyasah Syar’iyyah
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
儿童残疾儿童权利在SIYASAH SYAR iyyah和加里曼丹省东部的性教育机构
本文探讨了2018年加里曼丹东部第一省保护和履行残疾权利的规定,这是对已开始实施残疾权利的承认的基础。特别是残疾儿童获得包容教育的权利。本撰写本文的目的是要了解当地政府在包容性学校为实现残疾儿童权利所作的努力,以及2018年婆罗洲东部第一省有关残疾权利和满足siyasah syar iyyah观点的规定。本研究采用的方法是分析性经验描述性经验,采用伊斯兰法律的方法是siyasah syar iyyah。这项研究的成果是地方政府为满足残疾儿童在包容性学校的权利所做的努力,建立学生家长对残疾儿童权利的认识,实施包容性小学服务的实施和具有包容性基础设施和基础设施的可访问性分配。但是实现还没有开始。从Siyasah Syar iyah的观点来看。该地区政府规章制度的规则与siyasah的立场是一致的,这些规则的内容反映了伊斯兰法律。关键词:实现;孩子的权利,残疾,包容性,东加里曼丹,Siyasah Syar iyyah
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
KETERLIBATAN PERAN SUAMI DI WILAYAH DOMESTIK DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN KELUARGA PENJABATAN NON-MUSLIM PADA JABATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM: TINJAUAN TEORI SADD AL-DZARI’AH TERHADAP UPAYA HAKIM WANITA DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA DAN PENGADILAN AGAMA TENGGARONG DALAM MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA TEPATKAH KEBIJAKAN DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3) DITERAPKAN DI KELURAHAN ? TINDAKAN ABOSRSI DALAM TINJAUAN FIQIH JINAYAH DAN KUHP
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1