PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Dzaky Alwan Bisyir
{"title":"PROBLEMATIKA DALAM PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH","authors":"Dzaky Alwan Bisyir","doi":"10.20961/privat.v11i1.45370","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan hak tanggungan elektronik. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan peneltian lapangan dan studi kepustakaan. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode analisis interaktif. Problematika dalam pelaksanaan hak tanggungan elektronik yaitu adanya ketidaksesuaian norma hukum terkait dengan hak tanggungan elektronik antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dengan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Selanjutnya yaitu lemahnya sistem pembuktian yang mengatur mengenai dokumen elektronik yang terdapat pada sistem hak tanggungan elektronik jika terjadi permasalahan hukum. Permasalahan terakhir yaitu rendahnya kesiapan sumber daya manusia serta sarana prasarana oleh pihak pengguna sistem hak tanggungan elektronik.","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-07-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Privat Law","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.45370","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan hak tanggungan elektronik. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan peneltian lapangan dan studi kepustakaan. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode analisis interaktif. Problematika dalam pelaksanaan hak tanggungan elektronik yaitu adanya ketidaksesuaian norma hukum terkait dengan hak tanggungan elektronik antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dengan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Selanjutnya yaitu lemahnya sistem pembuktian yang mengatur mengenai dokumen elektronik yang terdapat pada sistem hak tanggungan elektronik jika terjadi permasalahan hukum. Permasalahan terakhir yaitu rendahnya kesiapan sumber daya manusia serta sarana prasarana oleh pihak pengguna sistem hak tanggungan elektronik.
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
本文旨在描述和分析处理电子负债的问题。这种研究是描述性的经验法则研究。研究方法是定性研究方法。所使用的数据收集技术是实地研究和文献研究。本研究采用交互分析方法进行定性数据分析技术。1996年第4条与电子负债有关的法律规范存在问题,该法律与第9条有关电子负债的规定存在分歧。此外,如果出现法律问题,监管电子文件的证据体系薄弱。最后一个问题是,缺乏人力资源准备和电子监管系统用户的基础设施。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
IMPLIKASI DAN MEKANISME EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.18/PUU-XVII/2019 DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI URGENSI PENGATURAN JAMINAN KREDIT DALAM SEKTOR PEER TO PEER (P2P) LENDING DI INDONESIA TANGGUNG JAWAB PERDATA PARA PIHAK DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK PADA STARTUP MULTINASIONAL LAZADA DALAM PERSPEKTIF HUKUM E-COMMERCE DI INDONESIA PENERAPAN PRINSIP KYC PADA FINANCIAL TECHNOLOGY P2P LENDING YANG AKOMODATIF BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN PERLINDUNGAN HUKUM LENDER DALAM TRANSAKSI PEER TO PEER LENDING KAITANNYA PLATFORM YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1