Persepsi Akademisi Muslim Di Kota Metro Terhadap Ajaran Mendirikan Negara Islam

Dri Santoso, M. Nasrudin
{"title":"Persepsi Akademisi Muslim Di Kota Metro Terhadap Ajaran Mendirikan Negara Islam","authors":"Dri Santoso, M. Nasrudin","doi":"10.15642/AD.2018.8.1.25-49","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Abstrak: Artikel ini mengkaji bagaimana persepsi akademisi muslim di Kota Metro terhadap ajaran kewajiban mendirikan negara Islam di Indonesia. Kajian ini melibatkan akademisi dari empat Perguruan Tinggi (PT) di Kota Metro. Empat PT ini diambil dengan preferensi dan afiliasi ormas, yakni: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan dua PT yang netral. Akademisi yang dipilih adalah mereka yang memiliki posisi struktural cukup penting di kampus dan posisi yang juga penting dalam struktur sosial di lingkungan masing-masing. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam. Hasilnya, persepsi akademisi terhadap negara-bangsa Indonesia adalah positif. Sebaliknya persepsi cenderung negatif atau menolak ajaran kewajiban mendirikan negara Islam. Bagi mereka, negara-bangsa Indonesia adalah bentuk final dan ideal. Selain itu, Islam dinilai tidak mengatur rigid bagaimana seharusnya umat Islam bernegara. Penerapan syariat Islam dalam ranah publik juga ditolak. Sedangkan terhadap perda syariat, akademisi muslim Kota Metro mendua, sebagian menolak dengan alasan keadilan warganegara nonmuslim, dan sebagian menerima perda syariat sebagai wujud aspirasi masyarakat lokal. \nKata Kunci: Akademisi muslim, negara Islam, NKRI.","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2018-08-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.15642/AD.2018.8.1.25-49","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Abstrak: Artikel ini mengkaji bagaimana persepsi akademisi muslim di Kota Metro terhadap ajaran kewajiban mendirikan negara Islam di Indonesia. Kajian ini melibatkan akademisi dari empat Perguruan Tinggi (PT) di Kota Metro. Empat PT ini diambil dengan preferensi dan afiliasi ormas, yakni: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan dua PT yang netral. Akademisi yang dipilih adalah mereka yang memiliki posisi struktural cukup penting di kampus dan posisi yang juga penting dalam struktur sosial di lingkungan masing-masing. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam. Hasilnya, persepsi akademisi terhadap negara-bangsa Indonesia adalah positif. Sebaliknya persepsi cenderung negatif atau menolak ajaran kewajiban mendirikan negara Islam. Bagi mereka, negara-bangsa Indonesia adalah bentuk final dan ideal. Selain itu, Islam dinilai tidak mengatur rigid bagaimana seharusnya umat Islam bernegara. Penerapan syariat Islam dalam ranah publik juga ditolak. Sedangkan terhadap perda syariat, akademisi muslim Kota Metro mendua, sebagian menolak dengan alasan keadilan warganegara nonmuslim, dan sebagian menerima perda syariat sebagai wujud aspirasi masyarakat lokal. Kata Kunci: Akademisi muslim, negara Islam, NKRI.
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
麦德龙的穆斯林学者对建立伊斯兰国教义的看法
摘要:本文探讨了麦德龙穆斯林学者对印尼伊斯兰国建立义务教义的看法。该研究涉及都会城四所学院的学者。这四种PT采用于ormas的偏好和分支,即Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah和两种中立的PT。所选的学者是那些在大学里有相当重要的结构和在各自社区的社会结构中也很重要的职位的学者。他使用的方法是深度采访。因此,学术界对印尼民族国家的看法是积极的。相反,看法往往是负面的,或否定伊斯兰国建立义务的教义。对他们来说,印尼民族国家是最后的、理想的形式。此外,伊斯兰教的等级并不规定伊斯兰教应该如何治理国家。伊斯兰教在公共领域的应用也被拒绝。另一方面,对于Metro city的穆斯林学者syariat法令,一些人以非穆斯林公民的公正性为理由拒绝了这项法案,一些人认为该法案是地方政府的愿望。关键词:穆斯林学者,伊斯兰国,NKRI。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
Kewenangan Dokter Dalam Melakukan Eksekusi Hukuman Kebiri Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensisil di Indonesia Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Fikih Siyasah NKRI Bersyariah: Praktik Spasial, Representasi Ruang, Ruang Representasional POLITIK HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Analisis Mengenai Intervensi Partai Politik terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1