Pub Date : 2020-10-07DOI: 10.15642/ad.2020.10.2.303-335
Wiwik afifah
Cases of child sexual violence increased last year including recurrent sexual violence, so Indonesia Government provide chemical castration in accordance with Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection in Article 81 paragraph (7). The Indonesian Doctors Association refuses to be the executor of the castration, because it considers it as a chemical castration not from health services and contrary to the Medical Code of Ethics. This research focus on the doctor's authorithy to executing castration. This article is normative research with statutes approach and conceptual aproach. Research result explain about chemistry catastration can not execute due to the absence of implementing regulations regarding castration execution. Execution of court decisions is the authority of the Prosecutor, but in the case of special competencies, doctors can have that authority over legal authority. It cannot replace as violation of medical code of ethics because doctor have justification reasons, otherwise castration implementation will give contribution for vulnerable children to prevent sexual violence compared to the negative effect on 1 person who disputes. Convicted (sexual violance) is person with psychological problems related to his desire to have sex with children. This needs psychological and medical intervention, so doctors intervention is not violate the medical ethics because they take appropriate precautions. Kasus kekerasan seksual anak semakin tahun semakin bertambah termasuk kekerasan seksual berulang, sehingga negara mengambil langkah hukum dengan memberikan hukuman kebiri kimia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (7). Ikatan Dokter Indonesia menolak menjadi eksekutor atas sanksi tindakan kebiri, karena menganggap bahwa kebiri kimia bukan dari pelayanan kesehatan dan justru bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran. Penulis berfokus pada kewenangan dokter dalam melakukan eksekusi hukuman kebiri. Penulisan ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach). Penelitian menunjukkan bahwa eksekusi belum dapat terlaksana karena belum terbentuknya peraturan pelaksanaan tentang eksekusi kebiri. Eksekusi hukuman pidana merupakan kewenangan Jaksa, namun dalam hal komptensi khusus, dokter dapat memiliki kewenangan tersebut atas adanya perintah hukum (peraturan pelaksana eksekusi kebiri kimia). Hal tersebut tidak melanggar kode etik kedokteran karena yang dilakukan dokter memiliki alasan pembenar, selain itu penerapan hukuman kebiri memiliki kemanfaatan yang lebih besar pada sejumlah anak rawan kekerasan seksual dibandingkan dengan adanya dampak negative pada 1 orang pelaku. Selain itu pelaku kejahatan seksual berulang merupakan orang dengan kondisi psikologi yang terganggu karena keinginannya berhubungan seksual dengan anak. Hal ini perlu intervensi psikologis dan medis, sehingga dokter tidak menyala
去年儿童性暴力案件增加，包括反复发生的性暴力，因此印度尼西亚政府根据2016年关于儿童保护的第17号法律第81条第(7)款提供化学阉割。印度尼西亚医生协会拒绝成为阉割的执行者，因为它认为这是一种化学阉割，不是来自卫生服务，违反了《医疗道德准则》。本研究的重点是医生在阉割手术中的权威。本文采用成文法方法和概念方法进行规范性研究。研究结果解释了化学阉割由于缺乏实施阉割的法规而无法实施。执行法院判决是检察官的权力，但在特殊能力的情况下，医生可以拥有超越法律权力的权力。不能因为医生有正当理由而代替违反医疗道德规范，否则实施阉割将对弱势儿童防止性暴力做出贡献，相比之下对1人的争议产生负面影响。被定罪(性暴力)的人有心理问题，与他的欲望与儿童发生性关系有关。这需要心理和医学干预，因此医生的干预并不违反医德，因为他们采取了适当的预防措施。Kasus kekerasan seksual anak semakin tahun semakin bertambaan termasuk kekerasan seksual berulang, sehinga negara mengambil langkah hukum dengan memberikan hukuman kebiri kimia anak pada Pasal 81 ayat (7). Ikatan Dokter Indonesia menolak menjadi eksekutor atas sanksi tindakan kebiri, karena menganggap bawa kebiri kimia bukan dari pelayanan kesehatan dan justru bertentangan dengan Kode ekdokteran。这是一种令人兴奋的感觉。Penulisan ini menggunakan mede penlitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan(法规方法)，pendekatan konsep(概念方法)。Penelitian menunjukkan bahwa eksekusi belum dapat terlaksana karena belum terbentuknya peraturan pelaksanaan tenteneksekusi kebiri。Eksekusi hukuman pidana merupakan kewenangan Jaksa, namun dalam hal komptensi khusus, dokter dapat memiliki kewenangan tersebut atas adanya perintah hukum (peraturan pelaksana Eksekusi kebiri kimia)。我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是说，我的意思是我的意思。从心理学的角度来看，我认为这是一个很好的例子，我认为这是一个很好的例子。心理干预与媒体，心理干预与心理干预，心理干预与心理干预，心理干预与心理干预。
{"title":"Kewenangan Dokter Dalam Melakukan Eksekusi Hukuman Kebiri","authors":"Wiwik afifah","doi":"10.15642/ad.2020.10.2.303-335","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.2.303-335","url":null,"abstract":"Cases of child sexual violence increased last year including recurrent sexual violence, so Indonesia Government provide chemical castration in accordance with Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection in Article 81 paragraph (7). The Indonesian Doctors Association refuses to be the executor of the castration, because it considers it as a chemical castration not from health services and contrary to the Medical Code of Ethics. This research focus on the doctor's authorithy to executing castration. This article is normative research with statutes approach and conceptual aproach. Research result explain about chemistry catastration can not execute due to the absence of implementing regulations regarding castration execution. Execution of court decisions is the authority of the Prosecutor, but in the case of special competencies, doctors can have that authority over legal authority. It cannot replace as violation of medical code of ethics because doctor have justification reasons, otherwise castration implementation will give contribution for vulnerable children to prevent sexual violence compared to the negative effect on 1 person who disputes. Convicted (sexual violance) is person with psychological problems related to his desire to have sex with children. This needs psychological and medical intervention, so doctors intervention is not violate the medical ethics because they take appropriate precautions. \u0000 \u0000Kasus kekerasan seksual anak semakin tahun semakin bertambah termasuk kekerasan seksual berulang, sehingga negara mengambil langkah hukum dengan memberikan hukuman kebiri kimia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (7). Ikatan Dokter Indonesia menolak menjadi eksekutor atas sanksi tindakan kebiri, karena menganggap bahwa kebiri kimia bukan dari pelayanan kesehatan dan justru bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran. Penulis berfokus pada kewenangan dokter dalam melakukan eksekusi hukuman kebiri. Penulisan ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach). Penelitian menunjukkan bahwa eksekusi belum dapat terlaksana karena belum terbentuknya peraturan pelaksanaan tentang eksekusi kebiri. Eksekusi hukuman pidana merupakan kewenangan Jaksa, namun dalam hal komptensi khusus, dokter dapat memiliki kewenangan tersebut atas adanya perintah hukum (peraturan pelaksana eksekusi kebiri kimia). Hal tersebut tidak melanggar kode etik kedokteran karena yang dilakukan dokter memiliki alasan pembenar, selain itu penerapan hukuman kebiri memiliki kemanfaatan yang lebih besar pada sejumlah anak rawan kekerasan seksual dibandingkan dengan adanya dampak negative pada 1 orang pelaku. Selain itu pelaku kejahatan seksual berulang merupakan orang dengan kondisi psikologi yang terganggu karena keinginannya berhubungan seksual dengan anak. Hal ini perlu intervensi psikologis dan medis, sehingga dokter tidak menyala","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"464 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127359632","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-10-05DOI: 10.15642/ad.2020.10.2.275-302
Titik Triwulan Tutik
Amendments of the 1945 Constitution reinforce the declaration of the rule of law, also clearly stipulating the presidential system of government. The manifestation of the presidential system is that the position of ministers is very important. Because basically the ministers are the leaders of the government (pouvoir executief) in the true sense in their respective fields of duty. It is the minister who determines the politics of government and coordination in the administration of the State. The existence of ministers of the Indonesian constitutional system is getting stronger with the recognition of three ministerial positions called triumvirate ministers. The three ministerial positions are the Minister of Home Affairs, the Minister of Foreign Affairs, and the Minister of Defense, which is regulated separately in Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution. If the situation of vacancies in the positions of President and Vice-President together at the same time truly occurs, then there may be various legal issues related to the three ministerial positions. For example, there could be a dispute between the three, about who is more authorized among them, and even between the three of them as one entity with other institutions. If that happens the dispute can only be resolved legally by the Constitutional Court in accordance with its duties and authorities. Perubahan UUD 1945 mempertegas deklarasi negara hukum, juga menetapkan dengan jelas mengenai sistem pemerintahan presidensiil. Wujud dari dainutnya sistem presidensisil adalah bahwa kedudukan menteri-menteri sangat penting. Karena pada dasarnya para menteri itulah yang menjadi pimpinan pemerintahan (pouvoir executief) dalam arti yang sebenarnya di bidang tugasnya masing-masing. Menterilah yang menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi dalam pemerintahan Negara. Keberadaan menteri sistem ketatanegaraan Indonesia semakin kuat dengan dikenalnya tiga jabatan menteri yang disebut dengan menteri triumvirat. Ketiga jabatan menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan yang diatur tersendiri dalam Pasal 8 ayat (3) UUDNRI 1945. Menteri triumvirat inilah yang menggantikan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Apabila keadaan kekosongan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan sungguh-sungguh terjadi, maka dapat saja timbul berbagai persoalan hukum yang terkait dengan ketiga jabatan menteri tersebut. Misalnya bisa saja terjadi sengketa antara ketiganya, tentang siapa yang lebih berwenang di antara mereka, dan bahkan antara mereka bertiga sebagai satu kesatuan dengan lembaga lain. Bila hal tersebut terjadi, maka secara yuridis penyelesaian sengketa tersebut hanya dapat diselesaikan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
1945年的宪法修正案强化了法治宣言，也明确规定了总统制。总统制的表现是长官的地位非常重要。因为基本上，部长们在各自的职责范围内是真正意义上的政府领导人。部长决定政府的政治和国家管理的协调。随着被称为“三头部长”的3个部长职位被承认，印尼宪法体系中部长的存在性越来越强。三个部长职位是内政部长、外交部长和国防部长，这在1945年《宪法》第8条第(3)款中分别规定。如果真的出现总统和副总统同时空缺的情况，那么可能会出现与三个部长职位相关的各种法律问题。例如，这三个机构之间可能会有争议，关于他们中谁的授权更大，甚至这三个机构作为一个实体与其他机构之间也可能存在争议。如果发生这种情况，只能由宪法法院根据其职责和权力合法解决争端。秘鲁总统1945年当选为总统。秘鲁总统1945年当选为总统。Wujud dari dainutnya系统主席adalah bahwa keduukan -menteri sangat penting。Karena pada dasarya para menti itulah yang menjadi pimpinan pemerintahan(行政长官)dalam arti yang sebenarya di bidang tugasnya masing-masing。内阁部长杨部长是政治部长，他是国家部长。keberadan政府系统ketatanegaraan印度尼西亚semakin kuat dengan dikenalnya tiga jabatan menti yang disedenan menti三位一体。[3]中华人民共和国国土资源部，中华人民共和国国土资源部，中华人民共和国国土资源部，中华人民共和国国土资源部，中华人民共和国国土资源部，中华人民共和国国土资源部，1945.]内阁三驾马车主席丹·瓦基尔总统，总理，总理，总理，总理，总理，总理，总理，总理，总理，总理。总统就职典礼上，总统就职典礼上，总统就职典礼上，总统就职典礼上，总统就职典礼上，总统就职典礼上，总统就职典礼上，总统就职典礼上，总统就职典礼上，总统就职典礼上，总统就职典礼上。Misalnya bisa saja terjadi sengketa antara ketiganya, tentensiapa yang lebih berwenang di antara mereka, dan bahkan antara mereka bertiga sebagai satu kesatuan dengan lembaga lain。Bila hal tersebut terjadi, maka secara yuridis penyelesesaian sengketa tersean，但handya dapat diselesaikan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tugas dan wewenangnya。
{"title":"Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensisil di Indonesia","authors":"Titik Triwulan Tutik","doi":"10.15642/ad.2020.10.2.275-302","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.2.275-302","url":null,"abstract":"Amendments of the 1945 Constitution reinforce the declaration of the rule of law, also clearly stipulating the presidential system of government. The manifestation of the presidential system is that the position of ministers is very important. Because basically the ministers are the leaders of the government (pouvoir executief) in the true sense in their respective fields of duty. It is the minister who determines the politics of government and coordination in the administration of the State. The existence of ministers of the Indonesian constitutional system is getting stronger with the recognition of three ministerial positions called triumvirate ministers. The three ministerial positions are the Minister of Home Affairs, the Minister of Foreign Affairs, and the Minister of Defense, which is regulated separately in Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution. If the situation of vacancies in the positions of President and Vice-President together at the same time truly occurs, then there may be various legal issues related to the three ministerial positions. For example, there could be a dispute between the three, about who is more authorized among them, and even between the three of them as one entity with other institutions. If that happens the dispute can only be resolved legally by the Constitutional Court in accordance with its duties and authorities. \u0000 \u0000Perubahan UUD 1945 mempertegas deklarasi negara hukum, juga menetapkan dengan jelas mengenai sistem pemerintahan presidensiil. Wujud dari dainutnya sistem presidensisil adalah bahwa kedudukan menteri-menteri sangat penting. Karena pada dasarnya para menteri itulah yang menjadi pimpinan pemerintahan (pouvoir executief) dalam arti yang sebenarnya di bidang tugasnya masing-masing. Menterilah yang menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi dalam pemerintahan Negara. Keberadaan menteri sistem ketatanegaraan Indonesia semakin kuat dengan dikenalnya tiga jabatan menteri yang disebut dengan menteri triumvirat. Ketiga jabatan menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan yang diatur tersendiri dalam Pasal 8 ayat (3) UUDNRI 1945. Menteri triumvirat inilah yang menggantikan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Apabila keadaan kekosongan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan sungguh-sungguh terjadi, maka dapat saja timbul berbagai persoalan hukum yang terkait dengan ketiga jabatan menteri tersebut. Misalnya bisa saja terjadi sengketa antara ketiganya, tentang siapa yang lebih berwenang di antara mereka, dan bahkan antara mereka bertiga sebagai satu kesatuan dengan lembaga lain. Bila hal tersebut terjadi, maka secara yuridis penyelesaian sengketa tersebut hanya dapat diselesaikan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tugas dan wewenangnya.","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"264 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133355673","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-10-04DOI: 10.15642/ad.2020.10.2.251-274
Nur Lailatul Musyafaah, Arif Wijaya
This article discusses public services at the Population and Civil Registration Service (Dispendukcapil) Lamongan according to Fiqh Siyasah. This research is field research and is qualitative in nature. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed by the deductive method. The result of the research shows that public services in the Dispendukcapil Lamongan are related to administrative services, which include population services (KTP, KK, Transfer Certificate) and civil registration services (birth certificates, death certificates, marriage certificates, divorce certificates, child validation certificates). Even though the Dispendukcapil Lamongan has made efforts to improve services, there are still complaints from the public in several services, both from service attitudes and facilities, including in the queuing system and waiting room facilities. In the fiqh siyasah perspective, the public services provided by the Dispendukcapil Lamongan are part of the fiqh siyasah idariyyah (administrative management fiqh). In serving the people, a state employee must be trustworthy, honest, and fair. The service must be based on benefit as the rule of tasharruf al-imam ala al-raiyyah manut bi al mashlahah (Public service must be based on maslahat). Based on this, it is hoped that the Dispendukcapil Lamongan will further improve the quality of services, facilities, and infrastructure. Abstrak: Artikel ini membahas tentang Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Lamongan menurut Fikih Siyasah. Penelitian ini adalah Penelitian lapangan dan bersifat kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian adalah pelayanan publik di Dispendukcapil Lamongan adalah berkaitan dengan pelayanan administrasi yaitu meliputi pelayanan kependudukan (KTP, KK, Surat Keterangan Pindah) dan pelayanan pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta pengesahan anak). Meskipun Dispendukcapil Kabupaten Lamongan telah berusaha meningkatkan pelayanan, masih terdapat keluhan masyarakat dalam beberapa pelayanan baik dari sikap pelayanan maupun fasilitas, di antaranya dalam sistem antrian dan fasilitas ruang tunggu. Dalam perspektif fikih siyasah, pelayanan publik yang diberikan Dispendukcapil Kabupaten Lamongan merupakan bagian dari fikih siyasah idariyyah (fikih pengelolaan administrasi). Dalam melayani rakyat, seorang pegawai negara harus amanah, jujur dan adil. Pelayanan tersebut harus didasarkan pada kemaslahatan sebagaimana kaidah tasharruf al-imam ala al-raiyyah manut bi al mashlahah (Pelayanan publik harus didasarkan pada maslahat). Berdasarkan hal tersebut, diharapkan DIspendukcapil Lamongan semakin meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana.
根据Fiqh Siyasah的说法，本文讨论了拉蒙根人口与民事登记局(dispendukcapital)的公共服务。这项研究是实地调查，性质上是定性的。通过观察、访谈和文献收集数据。用演绎法对收集到的数据进行分析。研究结果表明，在dispendukcapital Lamongan的公共服务与行政服务相关，包括人口服务(KTP, KK, Transfer Certificate)和民事登记服务(出生证，死亡证，结婚证，离婚证，儿童验证证)。尽管拉蒙根特区已经努力改善服务，但仍有公众对几项服务的抱怨，包括服务态度和设施，包括排队系统和等候室设施。从行政管理的角度来看，特区政府提供的公共服务是行政管理的一部分。国家工作人员为人民服务，必须守信、诚实、公平。服务必须以福利为基础，这是tasharruf al-imam ala al-raiyyah manut bi al mashlahah(公共服务必须以maslahat为基础)的规则。在此基础上，希望特区政府进一步提高服务、设施和基础设施的质量。摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章摘要:文章全文:Penelitian ini adalah Penelitian lapangan dan bersifat qualitati。数据、数据、观测、数据和文献。数据阳特昆普尔分析登根法。Hasil penelitian adalah pelayanan publiclik di dispendukcapitil Lamongan adalah berkaan dengan pelayanan administrasi yiti meliputi pelayanan kependudukan (KTP, KK, Surat Keterangan Pindah) dan pelayanan penatatan sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta pengesahan anak)。Meskipun Dispendukcapil kabupten Lamongan telah berusha meningkatkan pelayanan, masih terdapat keluhan masyarakat dalam beberapa pelayanan baik dari sikap pelayanan maupun fasilitas, di antaranya dalam system antrian dan fasilitas ruang tung - gu。达伦(Dalam) perspektif fikih siyasah, pelayanan public likk yang diberikan Dispendukcapil Kabupaten Lamongan merupakan bagian dari fikih siyasah idariyyah (fikih pengelolaan administrasi)。为人民而战，为人民而战，为人民而战，为人民而战。Pelayanan tersebut harus didasarkan pada kemaslahatan sebagaimana kaidah tasharruf al-imam ala al-raiyyah manut bi al mashlahah (Pelayanan publicik harus didasarkan pada maslahat)。我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是，我的意思是我的意思。
{"title":"Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Fikih Siyasah","authors":"Nur Lailatul Musyafaah, Arif Wijaya","doi":"10.15642/ad.2020.10.2.251-274","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.2.251-274","url":null,"abstract":"This article discusses public services at the Population and Civil Registration Service (Dispendukcapil) Lamongan according to Fiqh Siyasah. This research is field research and is qualitative in nature. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed by the deductive method. The result of the research shows that public services in the Dispendukcapil Lamongan are related to administrative services, which include population services (KTP, KK, Transfer Certificate) and civil registration services (birth certificates, death certificates, marriage certificates, divorce certificates, child validation certificates). Even though the Dispendukcapil Lamongan has made efforts to improve services, there are still complaints from the public in several services, both from service attitudes and facilities, including in the queuing system and waiting room facilities. In the fiqh siyasah perspective, the public services provided by the Dispendukcapil Lamongan are part of the fiqh siyasah idariyyah (administrative management fiqh). In serving the people, a state employee must be trustworthy, honest, and fair. The service must be based on benefit as the rule of tasharruf al-imam ala al-raiyyah manut bi al mashlahah (Public service must be based on maslahat). Based on this, it is hoped that the Dispendukcapil Lamongan will further improve the quality of services, facilities, and infrastructure. \u0000 \u0000Abstrak: Artikel ini membahas tentang Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Lamongan menurut Fikih Siyasah. Penelitian ini adalah Penelitian lapangan dan bersifat kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian adalah pelayanan publik di Dispendukcapil Lamongan adalah berkaitan dengan pelayanan administrasi yaitu meliputi pelayanan kependudukan (KTP, KK, Surat Keterangan Pindah) dan pelayanan pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta pengesahan anak). Meskipun Dispendukcapil Kabupaten Lamongan telah berusaha meningkatkan pelayanan, masih terdapat keluhan masyarakat dalam beberapa pelayanan baik dari sikap pelayanan maupun fasilitas, di antaranya dalam sistem antrian dan fasilitas ruang tunggu. Dalam perspektif fikih siyasah, pelayanan publik yang diberikan Dispendukcapil Kabupaten Lamongan merupakan bagian dari fikih siyasah idariyyah (fikih pengelolaan administrasi). Dalam melayani rakyat, seorang pegawai negara harus amanah, jujur dan adil. Pelayanan tersebut harus didasarkan pada kemaslahatan sebagaimana kaidah tasharruf al-imam ala al-raiyyah manut bi al mashlahah (Pelayanan publik harus didasarkan pada maslahat). Berdasarkan hal tersebut, diharapkan DIspendukcapil Lamongan semakin meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana.","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"C-24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121002820","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-10-03DOI: 10.15642/ad.2020.10.2.222-250
Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, S. Bahri
An alternative ideology by realizing “NKRI Bersyari’ah” which was introduced by the Islamic Defenders Front (FPI) by M. Rizieq Syihab did not come from space or emerge suddenly without a cause, but there is a historical continuation. researchers use triadic concepts such as spatial practice, representations of space, representational spaces assisted by Pierre Bourdieu's habitus, fields, and distinction as a theoretical analysis. Based on the focus of the explanation and description above, the research studied wants to operate the discussion by asking the question, Why is the Ideology of “NKRI Bersyari’ah” able to be formed and endured? The results of the analysis in this study are that the representational space of the “NKRI Bersyari’ah” departs from the history of the NKRI and was strengthened by the Presidential Decree of July 15, 1959, on the 5th Alenia, resulting in long debates from groups who fought for Indonesia as an Islamic state in the “constitutional jihad” node and the stronghold the representatives who fought for an agreement state, namely the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), were not present suddenly, but rather there was a long logic in the dialectics of the space debate. Ideologi alternatif dengan mewujudkan “NKRI Bersyariah” yang di perkenalkan oleh Front Pembela Islam (FPI) oleh M. Rizieq Syihab tidak hadir dari ruang yang kosong atau muncul tiba-tiba tanpa sebab, melainkan ada persambungan sejarah. Peneliti mencoba untuk mengambarkannya dengan menggunakan konsep triadik seperti; spasial practice, representations of space, representational spaces yang dibantu oleh habitus, field, dan distintion Pierre Bourdieu sebagai analisis teoretik. Berdasarkan fokus penjelasan dan uraian di atas, maka penelitian yang dikaji ingin mengoperasikan pembahasannya dengan mengajukan pertanyaan, Mengapa Ideologi “NKRI Bersyariah” dapat terbentuk dan bertahan ?. Hasil analisis dalam penelitian ini bahwa ruang representasional “NKRI Bersyariah” berangkat dari sejarah berdirinya NKRI dan diperkokoh oleh Dekrit Presiden 15 Juli 1959 pada alenia ke-5, sehingga perdebatan panjang dari kelompok yang memperjuangkan Indonesia sebagai negara Islam dalam simpul “jihad konstitusional” dan kubu perwakilan yang memperjuangkan negara kesepakatan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan ada logika panjang dalam dialektika perdebatan ruang.
由伊斯兰捍卫者阵线(FPI)由M. Rizieq Syihab提出的“NKRI Bersyari 'ah”的另类意识形态并非来自太空，也不是无缘无故突然出现的，而是有历史的延续。研究者使用空间实践、空间表征、表征空间等三元概念作为理论分析，并辅以布迪厄的惯习、场域和区分。基于上述解释和描述的重点，本研究希望通过提出“NKRI Bersyari 'ah”的意识形态为何能够形成和延续”这一问题来展开讨论。分析的结果在这个研究的表征空间”NKRI Bersyari 'ah”离开NKRI的历史,并加强总统令的7月15日,1959年,5日阿莱尼亚,导致长时间辩论从群体争取印尼一个伊斯兰国家的“宪法圣战”节点和大本营代表为达成协议而战状态,即单一制国家印度尼西亚共和国(NKRI),它们不是突然出现的，而是在空间辩证法辩论中有一个漫长的逻辑。意识形态替代者dengan mewujudkan“NKRI Bersyariah”yang di perkenalkan oleh Front Pembela Islam (FPI) oleh M. Rizieq Syihab tidak hadir dari ruang yang kosong atau muncul tiba-tiba tanpa sebab, melainkan ada persambungan sejarah。Peneliti mencoba untuk mengambarkannya dengan menggunakan konsep triadik seperti;空间实践、空间的表征、表征空间的阳迪班图oleh habitus、场域、和区分皮埃尔·布迪厄·塞巴加伊分析的特征。[中文]:孟喀巴意识形态“NKRI Bersyariah”dapat terbentuk dan bertahan。Hasil分析，dalam penelitian ini bahwa ruang代表性" NKRI Bersyariah " berangkat dari sejarah berdirinya NKRI dan diperkokoh oleh Dekrit总统1959年7月15日，巴基斯坦总统，巴基斯坦总统，巴基斯坦总统，巴基斯坦总统，巴基斯坦总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，印尼总统，Melainkan Ada logika panjang dalam dialektika perdebatan ruang。
{"title":"NKRI Bersyariah: Praktik Spasial, Representasi Ruang, Ruang Representasional","authors":"Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, S. Bahri","doi":"10.15642/ad.2020.10.2.222-250","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.2.222-250","url":null,"abstract":"An alternative ideology by realizing “NKRI Bersyari’ah” which was introduced by the Islamic Defenders Front (FPI) by M. Rizieq Syihab did not come from space or emerge suddenly without a cause, but there is a historical continuation. researchers use triadic concepts such as spatial practice, representations of space, representational spaces assisted by Pierre Bourdieu's habitus, fields, and distinction as a theoretical analysis. Based on the focus of the explanation and description above, the research studied wants to operate the discussion by asking the question, Why is the Ideology of “NKRI Bersyari’ah” able to be formed and endured? The results of the analysis in this study are that the representational space of the “NKRI Bersyari’ah” departs from the history of the NKRI and was strengthened by the Presidential Decree of July 15, 1959, on the 5th Alenia, resulting in long debates from groups who fought for Indonesia as an Islamic state in the “constitutional jihad” node and the stronghold the representatives who fought for an agreement state, namely the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), were not present suddenly, but rather there was a long logic in the dialectics of the space debate. \u0000Ideologi alternatif dengan mewujudkan “NKRI Bersyariah” yang di perkenalkan oleh Front Pembela Islam (FPI) oleh M. Rizieq Syihab tidak hadir dari ruang yang kosong atau muncul tiba-tiba tanpa sebab, melainkan ada persambungan sejarah. Peneliti mencoba untuk mengambarkannya dengan menggunakan konsep triadik seperti; spasial practice, representations of space, representational spaces yang dibantu oleh habitus, field, dan distintion Pierre Bourdieu sebagai analisis teoretik. Berdasarkan fokus penjelasan dan uraian di atas, maka penelitian yang dikaji ingin mengoperasikan pembahasannya dengan mengajukan pertanyaan, Mengapa Ideologi “NKRI Bersyariah” dapat terbentuk dan bertahan ?. Hasil analisis dalam penelitian ini bahwa ruang representasional “NKRI Bersyariah” berangkat dari sejarah berdirinya NKRI dan diperkokoh oleh Dekrit Presiden 15 Juli 1959 pada alenia ke-5, sehingga perdebatan panjang dari kelompok yang memperjuangkan Indonesia sebagai negara Islam dalam simpul “jihad konstitusional” dan kubu perwakilan yang memperjuangkan negara kesepakatan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan ada logika panjang dalam dialektika perdebatan ruang.","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116044911","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-10-02DOI: 10.15642/ad.2020.10.2.201-221
Abdurrahman Hakim
This paper aims to analyze the existence of political party intervention in legislative drafting on regulation No 1/1974 about marriage. Political party intervention is actually contrary to responsive legal theory that is applied in the formation of regulations in Indonesia. Political party intervention can change the legal content in the formulation of legislation because there are interests that are subjective. The implication, of course the resulting legal products will not solve problems in society that have been assessed as public issues. If examined from the perspective of public policy, Government intervention is likely to occur at the policy planning stage. This is due to the process, the party as an element of political power views the importance of the values ??of flow in order to be contained in the laws discussed. The result, the regulations that have been passed are far different from the proposed bills. One example is the Marriage regulation. Debate and rejection occur in the discussion of the article 2 (1) UUP 1974. The affiliation of Islamic parties considers marriage to be a matter of worship and religious values. On the other, Nationalist party affiliation refused because it did not reflect reception legal theory.
{"title":"POLITIK HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Analisis Mengenai Intervensi Partai Politik terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)","authors":"Abdurrahman Hakim","doi":"10.15642/ad.2020.10.2.201-221","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.2.201-221","url":null,"abstract":"This paper aims to analyze the existence of political party intervention in legislative drafting on regulation No 1/1974 about marriage. Political party intervention is actually contrary to responsive legal theory that is applied in the formation of regulations in Indonesia. Political party intervention can change the legal content in the formulation of legislation because there are interests that are subjective. The implication, of course the resulting legal products will not solve problems in society that have been assessed as public issues. If examined from the perspective of public policy, Government intervention is likely to occur at the policy planning stage. This is due to the process, the party as an element of political power views the importance of the values ??of flow in order to be contained in the laws discussed. The result, the regulations that have been passed are far different from the proposed bills. One example is the Marriage regulation. Debate and rejection occur in the discussion of the article 2 (1) UUP 1974. The affiliation of Islamic parties considers marriage to be a matter of worship and religious values. On the other, Nationalist party affiliation refused because it did not reflect reception legal theory.","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125155967","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-10-01DOI: 10.15642/AD.2020.10.2.335-368
Nafi’ Mubarok
Jonathan Bate stated that the natural conditions were very hazardous at the beginning of the third millennium due to various air pollution from massive industrialization activities, which cause global warming and as a sign of the earth's destruction. One of the juridical aspects related to environmental pollution and destruction is the scarce availability of evidence in dispute resolution. It gives rise to the question of whether the environmental conflict resolution model contained in the UU-PPLH has fulfilled the concept of legal justice. After analyzing the dispure resolution model by John Rawls's theory of justice, it is shown that the settlement of environmental disputes regulated in UU-PPLH has met the criteria of legal justice. It can be seen in several ways, including (1) there are many alternatives in environmental dispute resolution; (2) entrepreneurs or companies may be subject to liability for their economic activities; (3) there is protection for the weak party by implementing a reverse proof system in the settlement of environmental disputes; and (4) there is a recognition of natural or environmental rights, which give rise to the possibility of legal standing. Jonathan Bate menyatakan bahwa pada awal milenium tiga ini kondisi alam sangatlah kritis yang disebabkan oleh berbagai pencemaran udara dari aktifitas industrialisasi yang bersifat massif, dimana pada ujungnya berdampak pada “pemanasan global (global warming)”, sebagai pertanda kehancuran bumi. Di sisi lain, salah satu aspek yuridis ketika terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan adalah terkait dengan penyelesaian sengketa, yang dimana problem utamanya adalah berhubungan dengan pembuktian yang masih dianggap sulit. Dari sinilah akan melahirkan pertanyaan adalah apakah model penyelesaian sengketa lingkungan yang terdapat dalam UU-PPLH sudah memenuhi konsep keadilan hukum. Setelah dilakukan analisa dengan menggunakan teori keadilan John Rawls, maka penyelesaian sengketa lingkungan sebagaimana diatur dalam UU-PPLH sudah memenuhi kriteria-kriteria keadilan hukum. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa hal, antara lain: (1) tedapat banyak alternatif dalam “penyelesaian sengketa lingkungan hidup”; (2) terhadap para pengusaha atau perusahaan bisa dikenakan “tanggung jawab” atas kegiatan ekonomi yang dilakukannya; (3) terdapat perlindungan kepada “pihak yang lemah”, dengan diberlakukannya “sistem pembuktian terbalik” dalam penyelesaian sengketa lingkungan; dan (4) terdapat pengakuan atas hak alam atau hak lingkungan hidup, dengan adanya kemungkinan legal standing.
乔纳森·贝特说，在第三个千年开始的时候，由于大规模工业化活动造成的各种空气污染，自然条件非常危险，这导致了全球变暖，是地球毁灭的标志。与环境污染和破坏有关的法律问题之一是解决争端时证据的缺乏。这就产生了UU-PPLH所包含的环境冲突解决模式是否实现了法律正义概念的问题。通过对罗尔斯正义理论的纠纷解决模式的分析，表明UU-PPLH规范的环境纠纷解决符合法律正义的标准。这可以从几个方面看出，包括:(1)环境纠纷解决有许多替代方案;(二)企业家、公司对其经济活动可能承担责任的;(三)在环境纠纷解决中实行反举证制度，对弱势一方进行保护;(4)承认自然或环境权利，从而产生法律地位的可能性。Jonathan Bate menyatakan bahwa pada awal millennium tiga ini kondisi alam sangatlah kritis yang disebaban oleh berbagai pencemaran udara dari aktifitas industrialisasi yang bersifat massif, dimana pada ujungnya berdampak pada " pemanasan global(全球变暖)"，sebagai pertanda kehancuan humi。disisi lain, salah satu speak yuridis ketika terjadi penemaran an perusakan lingkungan adalah terjadi penememaran sengketa, yang dimana problem utamanya adalah berhubungan dengan penbuktian yang masih dianggap sulit。达里尼拉，阿坎，梅拉尼亚，帕坦尼亚，阿坎，帕坎，帕坎，帕坎，帕坎，帕坎，帕坎，帕坎，帕坎，帕坎，帕坎，帕坎，帕坎，帕坎，帕坎。约翰·罗尔斯，约翰·罗尔斯，约翰·罗尔斯，约翰·罗尔斯，约翰·罗尔斯，约翰·罗尔斯，约翰·罗尔斯，约翰·罗尔斯，约翰·罗尔斯，约翰·罗尔斯，约翰·罗尔斯，约翰·罗尔斯，约翰·罗尔斯，约翰·罗尔斯，约翰·罗尔斯，Hal ini bisa dilihat dalam beberapa Hal, antara lain:(1)“penyelesaian sengketa lingkungan hidup”;(2) terhadap para pengusaha atau perusahaan bisa dikenakan“tanggung jawab”(唐家璇);(3) terdapat perlindungan kepada“pihak Yang lemah”，dengan diberlakukannya“system pembuktian terbalik”，dalam penyelesaian sengketa lingkungan;丹(4)terdapat pengakuan atas hak alam atau hak lingkungan hidup, dengan adanya kemungkinan的法律地位。
{"title":"Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia","authors":"Nafi’ Mubarok","doi":"10.15642/AD.2020.10.2.335-368","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/AD.2020.10.2.335-368","url":null,"abstract":" Jonathan Bate stated that the natural conditions were very hazardous at the beginning of the third millennium due to various air pollution from massive industrialization activities, which cause global warming and as a sign of the earth's destruction. One of the juridical aspects related to environmental pollution and destruction is the scarce availability of evidence in dispute resolution. It gives rise to the question of whether the environmental conflict resolution model contained in the UU-PPLH has fulfilled the concept of legal justice. After analyzing the dispure resolution model by John Rawls's theory of justice, it is shown that the settlement of environmental disputes regulated in UU-PPLH has met the criteria of legal justice. It can be seen in several ways, including (1) there are many alternatives in environmental dispute resolution; (2) entrepreneurs or companies may be subject to liability for their economic activities; (3) there is protection for the weak party by implementing a reverse proof system in the settlement of environmental disputes; and (4) there is a recognition of natural or environmental rights, which give rise to the possibility of legal standing. \u0000 \u0000 Jonathan Bate menyatakan bahwa pada awal milenium tiga ini kondisi alam sangatlah kritis yang disebabkan oleh berbagai pencemaran udara dari aktifitas industrialisasi yang bersifat massif, dimana pada ujungnya berdampak pada “pemanasan global (global warming)”, sebagai pertanda kehancuran bumi. Di sisi lain, salah satu aspek yuridis ketika terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan adalah terkait dengan penyelesaian sengketa, yang dimana problem utamanya adalah berhubungan dengan pembuktian yang masih dianggap sulit. Dari sinilah akan melahirkan pertanyaan adalah apakah model penyelesaian sengketa lingkungan yang terdapat dalam UU-PPLH sudah memenuhi konsep keadilan hukum. Setelah dilakukan analisa dengan menggunakan teori keadilan John Rawls, maka penyelesaian sengketa lingkungan sebagaimana diatur dalam UU-PPLH sudah memenuhi kriteria-kriteria keadilan hukum. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa hal, antara lain: (1) tedapat banyak alternatif dalam “penyelesaian sengketa lingkungan hidup”; (2) terhadap para pengusaha atau perusahaan bisa dikenakan “tanggung jawab” atas kegiatan ekonomi yang dilakukannya; (3) terdapat perlindungan kepada “pihak yang lemah”, dengan diberlakukannya “sistem pembuktian terbalik” dalam penyelesaian sengketa lingkungan; dan (4) terdapat pengakuan atas hak alam atau hak lingkungan hidup, dengan adanya kemungkinan legal standing.","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"180 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134099108","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-10-01DOI: 10.15642/ad.2020.10.2.170-200
A. Suwandono, Susilowati S. Dajaan
To give better protection to the prospective participant of the Islamic pilgrimage (‘umrah), the Minister of Religious Affairs has just added consideration to the Consumer Protection Law in enacting the Minister of Religious Affairs’ Regulation No. 8 of 2018. According to the Consumer Protection Law, this research studies the qualification of the Islamic Pilgrimage’s prospective participant and organizer. It also looks at the recourse obtained by the prospective participants from the perspective of the consumer protection law, after the enactment of the Minister of Religious Affairs’ Regulation No. 8 of 2018. This research is using a juridical-normative approach by specifying the study in a descriptive-analytical manner. The result shows that the Consumer Protection Law’s provision qualifies the prospective participant of Islamic pilgrimage (‘umrah) as a consumer, whereby its organizer as a business actor. From the perspective of the Consumer Protection Law, the enactment of the Minister of Religious Affairs’ Regulation No. 8 of 2018 has not yet fully safeguarded the prospective participant’s interests. In conclusion, after bearing into mind that their rights have not yet wholly fulfilled, particularly at the time of departure cancellation. Pemberlakuan PMA No. 8 Tahun 2018 dengan mempertimbangan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan hal baru diharapkan dapat lebih memberikan perlindungan terhadap calon jemaah umrah. Penelitian ini mengkaji bagaimanakan kualifikasi calon jemaah umrah serta PPIU berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta bagaimanakah perlindungan calon jemaah umrah dalam perspektif perlindungan konsumen pasca pemberlakuan PMA No. 8 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian yurudis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon jemaah umrah dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dan PPIU juga dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan calon jemaah umrah dalam perspektif perlindungan konsumen pasca pemberlakuan PMA No. 8 Tahun 2018 belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi calon jemaah umrah, mengingat pemenuhan akan hak-hak para calon jemaah umrah tidak dapat terpenuhi terlebih dalam hal terjadinya gagal berangkatnya calon jemaah umrah.
为了更好地保护未来的伊斯兰朝圣(“朝圣”)参与者，宗教事务部长在颁布2018年第8号宗教事务部长条例时，刚刚考虑了消费者保护法。根据消费者权益保护法，本研究对伊斯兰朝圣的潜在参与者和组织者的资格进行了研究。并从消费者保护法的角度考察了2018年宗教事务部第8号条例颁布后，潜在参与者获得的追索权。本研究采用了一种司法规范的方法，以描述性分析的方式对研究进行了具体说明。结果表明，消费者保护法的规定将伊斯兰朝圣(' umrah)的潜在参与者限定为消费者，而其组织者则为商业行为者。从消费者保护法的角度来看，2018年《宗教事务部长条例》第8号的颁布尚未充分保障潜在参与者的利益。最后，考虑到他们的权利尚未完全实现，特别是在离开时取消。彭伯拉坎PMA No. 8 Tahun 2018 dengan member pertimbangan ketentuan undang undang perlindunan Konsumen merupakan hal baru diharapkan dapat lebih memberikan Perlindungan terhadap calon jemaah umrah。Penelitian ini mengkaji bagaimanakan kualifikasi calon jemaah umrah serta PPIU berdasarkan Undang-Undang perlindunan Konsumen serta bagaimanakah perlindunan calon jemaah umrah dalam perlindunan perlindunan Konsumen pasca pemberlakan PMA 8号，Tahun 2018。Penelitian ini merupakan Penelitian yududan normatinormatian dendenan speciesi Penelitian书桌分析。Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon jemaah umrah dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dan PPIU juga dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha berdasarkan Ketentuan undang undang Perlindungan konsumen。Perlindungan calon jemaah umrah dalam Perlindungan konsumen pasca pemberlakuan PMA 8号Tahun 2018 belum penuhnya成员kan Perlindungan bagi calon jemaah umrah, mengingat pemenuhan akan hak-hak parcalon jemaah umrah tidak dapat terpenuhi terlebih dalam hal terjadinya gagal berangkatnya calon jemaah umrah。
{"title":"Penyelenggaraan Umrah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Pasca PMA No. 8 Tahun 2018","authors":"A. Suwandono, Susilowati S. Dajaan","doi":"10.15642/ad.2020.10.2.170-200","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.2.170-200","url":null,"abstract":"To give better protection to the prospective participant of the Islamic pilgrimage (‘umrah), the Minister of Religious Affairs has just added consideration to the Consumer Protection Law in enacting the Minister of Religious Affairs’ Regulation No. 8 of 2018. According to the Consumer Protection Law, this research studies the qualification of the Islamic Pilgrimage’s prospective participant and organizer. It also looks at the recourse obtained by the prospective participants from the perspective of the consumer protection law, after the enactment of the Minister of Religious Affairs’ Regulation No. 8 of 2018. This research is using a juridical-normative approach by specifying the study in a descriptive-analytical manner. The result shows that the Consumer Protection Law’s provision qualifies the prospective participant of Islamic pilgrimage (‘umrah) as a consumer, whereby its organizer as a business actor. From the perspective of the Consumer Protection Law, the enactment of the Minister of Religious Affairs’ Regulation No. 8 of 2018 has not yet fully safeguarded the prospective participant’s interests. In conclusion, after bearing into mind that their rights have not yet wholly fulfilled, particularly at the time of departure cancellation. \u0000 \u0000Pemberlakuan PMA No. 8 Tahun 2018 dengan mempertimbangan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan hal baru diharapkan dapat lebih memberikan perlindungan terhadap calon jemaah umrah. Penelitian ini mengkaji bagaimanakan kualifikasi calon jemaah umrah serta PPIU berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta bagaimanakah perlindungan calon jemaah umrah dalam perspektif perlindungan konsumen pasca pemberlakuan PMA No. 8 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian yurudis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon jemaah umrah dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dan PPIU juga dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan calon jemaah umrah dalam perspektif perlindungan konsumen pasca pemberlakuan PMA No. 8 Tahun 2018 belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi calon jemaah umrah, mengingat pemenuhan akan hak-hak para calon jemaah umrah tidak dapat terpenuhi terlebih dalam hal terjadinya gagal berangkatnya calon jemaah umrah.","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"109 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131354294","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2020-07-20DOI: 10.15642/ad.2019.9.2.323-337
La ode Dedihasriadi
Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia implies that the natural resources which belong to the State are used for the prosperity of the people of Indonesia. Thus, in carrying out the mandate of the Constitution to create justice for the community and national economic development of employment including foreign workers, the government should provide a good mechanism and supervision so that there will be no gap between the mandate of the constitution and the acceleration of economic development involving foreign workers. Labor inspection done by a separate working unit in the agency whose scope of duties and responsibilities is in the field of employment is in the central government, provincial government, and district/ city government. This study used a normative-empirical approach, where the researcher examined the law and its implementation regarding the roles of district/ city governments in the supervision of foreign workers. The purpose of this study was to examine the extent of the roles of district/ city governments in overseeing foreign workers in their regions. The results of the study showed that the roles of district/ city governments in carrying out the supervision of foreign workers in Indonesia were not regulated by laws of No. 23 of 2014 concerning regional government, PP No. 20 of 2018 concerning the use of foreign workers, and Minister of Manpower Regulation No.10 of 2018 concerning procedures for the use of foreign workers. Thus, its implementation made it difficult for district/ city governments to oversee the presence of foreign workers in their areas.
{"title":"Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Indonesia","authors":"La ode Dedihasriadi","doi":"10.15642/ad.2019.9.2.323-337","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.2.323-337","url":null,"abstract":"Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia implies that the natural resources which belong to the State are used for the prosperity of the people of Indonesia. Thus, in carrying out the mandate of the Constitution to create justice for the community and national economic development of employment including foreign workers, the government should provide a good mechanism and supervision so that there will be no gap between the mandate of the constitution and the acceleration of economic development involving foreign workers. Labor inspection done by a separate working unit in the agency whose scope of duties and responsibilities is in the field of employment is in the central government, provincial government, and district/ city government. This study used a normative-empirical approach, where the researcher examined the law and its implementation regarding the roles of district/ city governments in the supervision of foreign workers. The purpose of this study was to examine the extent of the roles of district/ city governments in overseeing foreign workers in their regions. The results of the study showed that the roles of district/ city governments in carrying out the supervision of foreign workers in Indonesia were not regulated by laws of No. 23 of 2014 concerning regional government, PP No. 20 of 2018 concerning the use of foreign workers, and Minister of Manpower Regulation No.10 of 2018 concerning procedures for the use of foreign workers. Thus, its implementation made it difficult for district/ city governments to oversee the presence of foreign workers in their areas.","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"75 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131494315","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-10-24DOI: 10.15642/ad.2019.9.2.338-359
Duwi Handoko
Allah exaggerated the threat of punishment for the perpetrators of the hijab above the threat of punishment for the perpetrators of murder or theft. This threat applies not only if the acts of hirabah are committed to Muslims, but also if they are carried out to other religious people who live under Islamic rule. Allah has mentioned the forms of punishment for the perpetrators of hirabah crimes, namely being killed (if they are only human lives without robbery), killed by crucifixion (if killing and seizing the victim's property), crossing their arms and legs crossed (those who only seizing property and not killing the victim), disposed of (if only the perpetrator commits terror or scares the victim by threatening). The threat of punishment for violent theft according to Article 365 of the Criminal Code is: Article 365 paragraph (1) of the Criminal Code (imprisonment for a maximum of nine years), Article 365 paragraph (2) of the Criminal Code (imprisonment for a maximum of twelve years), Article 365 paragraph (3) of the Criminal Code (jail sentence of fifteen years at the most). Article 365 paragraph (4) of the Criminal Code (capital punishment or life imprisonment or for a certain period of twenty years at the most).
{"title":"Hudud Terhadap Pencurian dan Penodongan atau Perampokan Dibandingkan Dengan Ketentuan Hukum Pidana Positif Indonesia","authors":"Duwi Handoko","doi":"10.15642/ad.2019.9.2.338-359","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.2.338-359","url":null,"abstract":"Allah exaggerated the threat of punishment for the perpetrators of the hijab above the threat of punishment for the perpetrators of murder or theft. This threat applies not only if the acts of hirabah are committed to Muslims, but also if they are carried out to other religious people who live under Islamic rule. Allah has mentioned the forms of punishment for the perpetrators of hirabah crimes, namely being killed (if they are only human lives without robbery), killed by crucifixion (if killing and seizing the victim's property), crossing their arms and legs crossed (those who only seizing property and not killing the victim), disposed of (if only the perpetrator commits terror or scares the victim by threatening). The threat of punishment for violent theft according to Article 365 of the Criminal Code is: Article 365 paragraph (1) of the Criminal Code (imprisonment for a maximum of nine years), Article 365 paragraph (2) of the Criminal Code (imprisonment for a maximum of twelve years), Article 365 paragraph (3) of the Criminal Code (jail sentence of fifteen years at the most). Article 365 paragraph (4) of the Criminal Code (capital punishment or life imprisonment or for a certain period of twenty years at the most).","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"97 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133910049","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pub Date : 2019-10-15DOI: 10.15642/ad.2019.9.2.300-322
Umi Supraptiningsih
The problems of children are increasing and increasingly diverse. It causes them to be classified as Children in Conflict with Law (ABH), either as perpetrators or victims. The problems are sexsual crime, theft, scuffelling, mugging, and drug addictive cases.The existance of Law No. 11 of 2012 concerning the Act of Children Criminal Justice System (UU-SPPA) in lieu of Law No. 3 of 1997, is expected to give more rights to ABH. UU-SPPA has been implemented as it has been stated in the Act, such as the implementation of Diversification as regulated in the UU-SPPA and also Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversity in the Children Criminal Justice System (UU-SPPA). The judges spesialized for Juvenil courts are already available, but the prosecutors and the police are not yet available. During the legal process, ABH is not detained except in certain cases (ultimum remidium). However, the implementation of the decision cannot be carried out perfectly due to the unavailability of facilities and infrastructure which are mandated by the SPPA, such as vocational training institutions, the Child Welfare Organization (LPKA).
{"title":"Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kabupaten Pamekasan","authors":"Umi Supraptiningsih","doi":"10.15642/ad.2019.9.2.300-322","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.2.300-322","url":null,"abstract":"The problems of children are increasing and increasingly diverse. It causes them to be classified as Children in Conflict with Law (ABH), either as perpetrators or victims. The problems are sexsual crime, theft, scuffelling, mugging, and drug addictive cases.The existance of Law No. 11 of 2012 concerning the Act of Children Criminal Justice System (UU-SPPA) in lieu of Law No. 3 of 1997, is expected to give more rights to ABH. UU-SPPA has been implemented as it has been stated in the Act, such as the implementation of Diversification as regulated in the UU-SPPA and also Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversity in the Children Criminal Justice System (UU-SPPA). The judges spesialized for Juvenil courts are already available, but the prosecutors and the police are not yet available. During the legal process, ABH is not detained except in certain cases (ultimum remidium). However, the implementation of the decision cannot be carried out perfectly due to the unavailability of facilities and infrastructure which are mandated by the SPPA, such as vocational training institutions, the Child Welfare Organization (LPKA).","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133687895","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：