KESESUAIAN KARAKTERISTIK ANTARA PERKARA PERSAINGAN USAHA DAN PENGADILAN NIAGA

Chandra Yusuf
{"title":"KESESUAIAN KARAKTERISTIK ANTARA PERKARA PERSAINGAN USAHA DAN PENGADILAN NIAGA","authors":"Chandra Yusuf","doi":"10.33476/ajl.v12i2.2115","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Perbaikan dari suatu peraturan wajib diikuti dengan materi yang sesuai dengan peristiwa kongkritnya. Dalam perkara persaingan usaha yang diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usah dapat mengajukan upaya banding, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang  Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Pengadilan Niaga. Dalam peraturannya, pengajuan keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri. Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, keberatan diajukan ke Pengadilan Niaga yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang  Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Pengadilan Niaga. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan ppendekatan normati yuridis. Dilihat dari pendekatan tersebut, karakter dari perkara persaingan usaha tidak dapat tercakup dalam perkara yang sederhana. Apabila perkara persaingan usaha dipaksakan diselesaikan di Pengadilan Niaga, maka Hakim di Pengadilan Niaga akan memiliki masalah pembuktian yang rumit atau tidak sederhana nantinya.","PeriodicalId":256138,"journal":{"name":"ADIL: Jurnal Hukum","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-01-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"ADIL: Jurnal Hukum","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.33476/ajl.v12i2.2115","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 1

Abstract

Perbaikan dari suatu peraturan wajib diikuti dengan materi yang sesuai dengan peristiwa kongkritnya. Dalam perkara persaingan usaha yang diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usah dapat mengajukan upaya banding, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang  Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Pengadilan Niaga. Dalam peraturannya, pengajuan keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri. Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, keberatan diajukan ke Pengadilan Niaga yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang  Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Pengadilan Niaga. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan ppendekatan normati yuridis. Dilihat dari pendekatan tersebut, karakter dari perkara persaingan usaha tidak dapat tercakup dalam perkara yang sederhana. Apabila perkara persaingan usaha dipaksakan diselesaikan di Pengadilan Niaga, maka Hakim di Pengadilan Niaga akan memiliki masalah pembuktian yang rumit atau tidak sederhana nantinya.
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
商业竞争和商业法庭之间的特征匹配
对强制规则的改进伴随着相应的事件的材料。断开的事业中竞争企业商业竞争监督委员会,根据1999年5号法律关于禁止的垄断行为和不健康企业竞争时,犯罪者应该可以提出进一步上诉,安排的努力3号2019年最高法院的规定中关于提交条例和检查反对商业商业竞争监督委员会在法庭判决。根据法令,有异议的提交必须提交到地方法院。根据2020年《就业版权法》第11条,在2021年最高法院第三条法令中,反对意见被提交给了商业局关于提交条例和反对商业法院竞争监督委员会裁决的动议。本文中使用的方法是使用normati yuridis的papprotion。从这种方法来看,企业竞争案件的性质不能简单地涵盖。如果商业法庭强制解决企业竞争案件,那么商业法庭的法官将有一个复杂或不简单的证明问题。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
PENTINGNYA PENERAPAN SISTEM STRONG BICAMERAL DALAM KEKUASAAN LEGISLATIF REPUBLIK INDONESIA KESADARAN HUKUM UNTUK BERPERILAKU ANTIKORUPSI DI KALANGAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI UNIVERSITAS YARSI TAHUN AKADEMIK 2021/2022 (Sebuah Refleksi untuk Membangun Gagasan) PERKEMBANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT PERBANKAN PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI TERHADAP ANAK VAKSIN COVID-19 DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM KESEHATAN KEDUDUKAN AKTA NOTARIS ATAS PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1