LEGAL ANALYSIS OF INVESTMENT MANAGEMENT IN EMPLOYMEN SOCIAL SECURITY PROVIDERING AGENCY (BPJS KETENAGAKERJAAN)

Muhamad Hasan Muaziz
{"title":"LEGAL ANALYSIS OF INVESTMENT MANAGEMENT IN EMPLOYMEN SOCIAL SECURITY PROVIDERING AGENCY (BPJS KETENAGAKERJAAN)","authors":"Muhamad Hasan Muaziz","doi":"10.47776/alwasath.v3i1.330","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Program jaminan sosial sebagai amanat dari UUD 1945 menjadi tanggung jawab dasar bagi pemerintah dalam hal memberikan perlindungan sosial kepada masyarakatnya, dengan harapan masyarakat Indonesia mampu meraih kehidupan yang sejahtera. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah dengan pembentukan sistem jaminan sosial yaitu untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang menjadikan aturan-aturan hukum sebagai suatu norma. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sistem investasi keuangan pada BPJS Ketenagakerjaan berpijak pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang secara garis besar terdapat tiga sumber investasi pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak  terbagi atas saham, hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial, hasil pengembangan aset BPJS. Serta hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan juga belum memiliki instrumen hukum yang jelas untuk menjadikan dasar dalam pengambilan kebijakan cut loss terhadap aksi korporasi pada saham, sehingga sejauh ini manajemen BPJS Ketenagakerjaan belum pernah melakukan aksi cut loss.","PeriodicalId":348932,"journal":{"name":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-04-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Program jaminan sosial sebagai amanat dari UUD 1945 menjadi tanggung jawab dasar bagi pemerintah dalam hal memberikan perlindungan sosial kepada masyarakatnya, dengan harapan masyarakat Indonesia mampu meraih kehidupan yang sejahtera. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah dengan pembentukan sistem jaminan sosial yaitu untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang menjadikan aturan-aturan hukum sebagai suatu norma. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sistem investasi keuangan pada BPJS Ketenagakerjaan berpijak pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang secara garis besar terdapat tiga sumber investasi pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak  terbagi atas saham, hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial, hasil pengembangan aset BPJS. Serta hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan juga belum memiliki instrumen hukum yang jelas untuk menjadikan dasar dalam pengambilan kebijakan cut loss terhadap aksi korporasi pada saham, sehingga sejauh ini manajemen BPJS Ketenagakerjaan belum pernah melakukan aksi cut loss.
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
就业社会保障机构投资管理的法律分析
1945年《宪法》委托的社会保障计划成为政府为其人民提供社会保护的基本责任,希望印尼人民能够过上富裕的生活。至于政府通过建立社会保障制度为所有人民提供保障和社会福利而实现的目标。本研究采用的研究方法是使法律规则成为规范的规范。这项研究的结果就是金融投资在社会服务系统站2011年24号法律关于就业社保机构组织者的大纲有三个投资就业社会服务资源,即政府的初始资本,是分开的国家财富和资产转移分为股票,结果不舒服举行项目的国有企业社保号码,BPJS资产开发结果。与此同时,就业BPJS还没有明确的法律工具,以确保减少损失的政策在股票上的作用,因此BPJS的就业管理目前还没有采取削减损失的行动。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
SANKSI ADAT PERTUNANGAN DI DESA HUTA PASIR KECAMATAN SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA the PROSES TERBENTUKNYA ASAS PRADUGA TERHADAP POLITIK DINASTI SUATU NEGARA Tinjauan Yuridis Mengenai Praktik Sanksi Perintah Tertulis Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Bestuursdwang Sebagai Upaya Pencegahan Preventif Pelanggaran Kode Etik Bagi Penyelenggara Pemilu Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1