Pemenuhan Hak Anak Atas Ruang Terbuka Hijau: Studi Kebijakan di Kabupaten Jember dan Banyuwangi

Iwan Rachmad Soetijono, Rizal Nugroho, J. Jayus, Ida Bagus Oka Ana
{"title":"Pemenuhan Hak Anak Atas Ruang Terbuka Hijau: Studi Kebijakan di Kabupaten Jember dan Banyuwangi","authors":"Iwan Rachmad Soetijono, Rizal Nugroho, J. Jayus, Ida Bagus Oka Ana","doi":"10.19184/jkk.v1i1.23959","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Anak merupakan sumberdaya manusia bagi pembangunan dan penentu suatu bangsa. Berkaitan dengan pemenuhan ruang untuk mendukung minat dan bakat anak ke hal yang lebih positif dan bisa menambah ruang kreatifitas bagi anak tentunya pemerintah juga perlu mendukung tidak hanya berasal dari orang tua saja. Karena dengan adanya dukungan dari seluruh pihak maka minat dan bakat anak bisa berkembang dengan baik didukung dengan berbagai saranan dan prasarana baik yang disediakan oleh orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah setempat. Adapun peran yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah setempat adalah dengan memberikan ruang bagi seluruh masyarakat diberbagai kalangan, salah satunya ruang terbuka hijau berupa alun-alun, sarana olah raga dan tempat bermain bagi anak yang ramah terhadap anak. Alasan pemerintah daerah memiliki peran dalam pemenuhanhak anak melalui ruang terbuka hijau ini tercantum dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Bahwa setidaknya pemerintah bisa memberikan sedikitnya 20% dari luasan wilayahnya untuk pemenuhan ruang terbuka hijau yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam beraktivitas secara positif misalnya, di alun-alun kota. Penelitian ni menggunakan metode penelitian legal studies dimana mengungkap masalah yang ada di amasyarakat dengan kemudian memberikan solusi. Pada dasarnya dalam setiap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah telah mengarah pada pemenuhan hak ruang terbuka hijau baik public mapun privat baik berupa regulasi maupun program-program yang pro terhadap kepentingan anak. Namun masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam melaksanakan program karena masih belum maksimalnya partisipasi dari seluruh stakeholder terutama untuk kondisi di Kabupaten Jember, sedangkan untuk di Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan bisa dikategorikan sebagai pemerintah kabupaten yang secara partifsipatif dalam hal pemenuhan ruang terbuk ahijau bagi anak, karena hampir rata di setiap program yang dilaksanakan selalu melibatkan peran dari seluruh stakeholder terkait.","PeriodicalId":447928,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Konstitusi","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Kajian Konstitusi","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.19184/jkk.v1i1.23959","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Anak merupakan sumberdaya manusia bagi pembangunan dan penentu suatu bangsa. Berkaitan dengan pemenuhan ruang untuk mendukung minat dan bakat anak ke hal yang lebih positif dan bisa menambah ruang kreatifitas bagi anak tentunya pemerintah juga perlu mendukung tidak hanya berasal dari orang tua saja. Karena dengan adanya dukungan dari seluruh pihak maka minat dan bakat anak bisa berkembang dengan baik didukung dengan berbagai saranan dan prasarana baik yang disediakan oleh orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah setempat. Adapun peran yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah setempat adalah dengan memberikan ruang bagi seluruh masyarakat diberbagai kalangan, salah satunya ruang terbuka hijau berupa alun-alun, sarana olah raga dan tempat bermain bagi anak yang ramah terhadap anak. Alasan pemerintah daerah memiliki peran dalam pemenuhanhak anak melalui ruang terbuka hijau ini tercantum dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Bahwa setidaknya pemerintah bisa memberikan sedikitnya 20% dari luasan wilayahnya untuk pemenuhan ruang terbuka hijau yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam beraktivitas secara positif misalnya, di alun-alun kota. Penelitian ni menggunakan metode penelitian legal studies dimana mengungkap masalah yang ada di amasyarakat dengan kemudian memberikan solusi. Pada dasarnya dalam setiap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah telah mengarah pada pemenuhan hak ruang terbuka hijau baik public mapun privat baik berupa regulasi maupun program-program yang pro terhadap kepentingan anak. Namun masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam melaksanakan program karena masih belum maksimalnya partisipasi dari seluruh stakeholder terutama untuk kondisi di Kabupaten Jember, sedangkan untuk di Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan bisa dikategorikan sebagai pemerintah kabupaten yang secara partifsipatif dalam hal pemenuhan ruang terbuk ahijau bagi anak, karena hampir rata di setiap program yang dilaksanakan selalu melibatkan peran dari seluruh stakeholder terkait.
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
儿童对绿色开放空间的满足:Jember和Banyuwangi地区的政策研究
儿童是国家发展和决定性的人类资源。与空间的满足来支持孩子的兴趣和才能,并为孩子增加创造力的空间有关,政府不仅需要支持父母。因为有了来自各方的支持,孩子的兴趣和才能很好地发展起来,有了父母、学校和地方政府提供的良好的建议和基础设施。至于地方政府所能发挥的作用,就是给不同社区的所有人空间,其中一个绿色的开放空间是公共广场、体育用品和儿童游乐场。地方政府在绿色开放空间扮演儿童联盟角色的原因载于2007年第26条关于空间改造法的规定中。政府至少可以提供20%的领土面积,以满足社区在城市广场上积极活动的开放空间。这项研究采用了法律研究的方法,通过提供解决方案来解决社会问题。基本上,政府所做的每一项努力都导致了绿色开放空间的实现,包括公共监管和促进儿童利益的项目。然而仍然有几件事是执行程序时,因为还没有最大障碍所有利益相关者的参与主要是为了在九月,至于在县县Banyuwangi条件总的来说可以被归类为县政府的partifsipatif实现空间方面证明为每组的孩子,因为几乎平均ahijau总是涉及所有利益相关者的角色执行相关的项目。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
Pengaturan Kepemilikan Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Objek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perlindungan Hukum Notaris Pengganti Dalam Pemeriksaan Sebagai Saksi Di Pengadilan Berdasarkan Rahasia Jabatan Notaris Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Kehalalan Produk Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1