The occurrence of the Covid-19 pandemic has led to an increase in solid medical waste generated by hospitals from handling patients exposed to Covid-19. The waste generated includes used masks, used personal protective equipment, used infusion sets, etc. The waste is included in the B3 waste which is infectious. That is, the waste is included in the type of hazardous waste. Not only in hospitals, the waste generated in households and quarantine places is also dangerous. If not handled properly, it will become a new chain of transmission given that this virus is easily transmitted to humans. So that the Covid-19 medical waste management procedure is needed and what are the legal responsibilities if the manager does not manage Covid-19 medical waste properly.
{"title":"Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","authors":"M. Ayu","doi":"10.19184/jkk.v2i2.33317","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/jkk.v2i2.33317","url":null,"abstract":"The occurrence of the Covid-19 pandemic has led to an increase in solid medical waste generated by hospitals from handling patients exposed to Covid-19. The waste generated includes used masks, used personal protective equipment, used infusion sets, etc. The waste is included in the B3 waste which is infectious. That is, the waste is included in the type of hazardous waste. Not only in hospitals, the waste generated in households and quarantine places is also dangerous. If not handled properly, it will become a new chain of transmission given that this virus is easily transmitted to humans. So that the Covid-19 medical waste management procedure is needed and what are the legal responsibilities if the manager does not manage Covid-19 medical waste properly.","PeriodicalId":447928,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Konstitusi","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131441373","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan suatu perlindungan hukum bagi Notaris, yakni adanya Lembaga Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris. Majelis Kehormatan Notaris berperan dalam memberikan perlindungan profesi Notaris berkaitan dengan kerahasian akta yang dibuat oleh Notaris. Perlindungan hukum yang dimaksud pasal tersebut adalah ketika seorang Notaris akan dipanggil untuk memenuhi panggilan persidangan, diperlukan persetujuan ataupun penolakan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Selain itu Majelis Kehormatan Notaris juga berwenang untuk memberi persetujuan pengambilan salinan akta maupun berkas terkait protokol Notaris ke pengadilan. Notaris maupun Notaris Pengganti memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya serta memenuhi panggilan penyidik dan memberi keterangan yang sebenar-benarnya untuk membantu penyidik dalam menyelesaikan perkara. Namun, Pasal 66 ayat (1) UUJN hanya menyebutkan bahwa Notaris saja yang diberi persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan tidak menyebutkan demikian bagi Notaris Pengganti. Oleh karena itu, Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak berlaku bagi Notaris Pengganti, sehingga perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam UUJN masih belum diatur dengan jelas. Permasalahan lain yaitu terdapat dalam Pasal 36 tentang honorarium dan Pasal 52 tentang larangan yang hanya diperuntukkan kepada Notaris sehingga Notaris Pengganti tidak mendapatkan hak yang sama seperti Notaris dalam menjalankan jabatannya.
{"title":"Perlindungan Hukum Notaris Pengganti Dalam Pemeriksaan Sebagai Saksi Di Pengadilan Berdasarkan Rahasia Jabatan Notaris","authors":"Amelia Meynanda Puspitasari, A. Efendi","doi":"10.19184/jkk.v2i2.33974","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/jkk.v2i2.33974","url":null,"abstract":"Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan suatu perlindungan hukum bagi Notaris, yakni adanya Lembaga Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris. Majelis Kehormatan Notaris berperan dalam memberikan perlindungan profesi Notaris berkaitan dengan kerahasian akta yang dibuat oleh Notaris. Perlindungan hukum yang dimaksud pasal tersebut adalah ketika seorang Notaris akan dipanggil untuk memenuhi panggilan persidangan, diperlukan persetujuan ataupun penolakan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Selain itu Majelis Kehormatan Notaris juga berwenang untuk memberi persetujuan pengambilan salinan akta maupun berkas terkait protokol Notaris ke pengadilan. Notaris maupun Notaris Pengganti memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya serta memenuhi panggilan penyidik dan memberi keterangan yang sebenar-benarnya untuk membantu penyidik dalam menyelesaikan perkara. Namun, Pasal 66 ayat (1) UUJN hanya menyebutkan bahwa Notaris saja yang diberi persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan tidak menyebutkan demikian bagi Notaris Pengganti. Oleh karena itu, Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak berlaku bagi Notaris Pengganti, sehingga perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam UUJN masih belum diatur dengan jelas. Permasalahan lain yaitu terdapat dalam Pasal 36 tentang honorarium dan Pasal 52 tentang larangan yang hanya diperuntukkan kepada Notaris sehingga Notaris Pengganti tidak mendapatkan hak yang sama seperti Notaris dalam menjalankan jabatannya.","PeriodicalId":447928,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Konstitusi","volume":"29 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121403284","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
The very rapid population growth in Indonesia has a major impact on aspects of people's lives, including housing. Rapid population growth must also be followed by the development of residential areas. Rapid population growth is directly proportional to the need for land for housing in urban areas. In order to fulfill housing needs, especially in urban areas, one of the solutions to the problem is the construction of flats. Then the arrival of foreign nationals (foreigners) is also an addition to foreign exchange, not only Indonesian citizens who intend to own flats in Indonesia but also foreign citizens who also want to own flats in Indonesia. In this case, the opportunity for ownership of flats by foreign citizens (WNA) as well as legal certainty regarding ownership of flats by foreign citizens (WNA) in Indonesia have been regulated in positive law in Indonesia. The research method used in writing this thesis is normative juridical with a conceptual and statutory problem approach. From the research results. From the results of the study, it can be concluded that foreign nationals (WNA) have the opportunity to own an apartment on land with certain rights, namely the right to use the land. Then for legal certainty of flat ownership, foreign citizens (WNA) can have a certificate of ownership of the apartment unit on the basis of the right to use and located on state land
{"title":"Pengaturan Kepemilikan Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia","authors":"Artha Munnofa, Warah Atikah","doi":"10.19184/jkk.v2i2.27913","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/jkk.v2i2.27913","url":null,"abstract":"The very rapid population growth in Indonesia has a major impact on aspects of people's lives, including housing. Rapid population growth must also be followed by the development of residential areas. Rapid population growth is directly proportional to the need for land for housing in urban areas. In order to fulfill housing needs, especially in urban areas, one of the solutions to the problem is the construction of flats. Then the arrival of foreign nationals (foreigners) is also an addition to foreign exchange, not only Indonesian citizens who intend to own flats in Indonesia but also foreign citizens who also want to own flats in Indonesia. In this case, the opportunity for ownership of flats by foreign citizens (WNA) as well as legal certainty regarding ownership of flats by foreign citizens (WNA) in Indonesia have been regulated in positive law in Indonesia. \u0000The research method used in writing this thesis is normative juridical with a conceptual and statutory problem approach. From the research results. From the results of the study, it can be concluded that foreign nationals (WNA) have the opportunity to own an apartment on land with certain rights, namely the right to use the land. Then for legal certainty of flat ownership, foreign citizens (WNA) can have a certificate of ownership of the apartment unit on the basis of the right to use and located on state land","PeriodicalId":447928,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Konstitusi","volume":"334 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114720884","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Pasal 4 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu regulasi mengenai kehalalan suatu produk. Pada fakta dilapangan masih ada beberapa produk atau komposisi-komposisi yang masih bisa lolos uji kehalalan meskipun produk atau komposisi tersebut tidak halal. Permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen muslim, bahwa pada produk makanan dan minuman yang berlabel halal adalah untuk melindungi konsumen dan hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Terdapat beberapa Pasal yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan yaitu Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, pengaturan tentang sertifikasi halal juga terdapat dalam dalam Pasal 23 sampai Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mengatur tentang hak serta kewajiban pihak pelaku usaha dalam menghasilkan produk makanan halal, tidak hanya menyangkut mengenai produk makanan halal saja, tetapi juga terdapat pengecualian kepada pihak pelaku usaha yang memproduksi makanan dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban memberikan label tidak halal pada bagian kemasan makanan yang mudah dilihat dan sulit terhapus. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat dua jenis sanksi yang diancamkan kepada pelaku usaha yang melanggar. Sanksi-sanksi ini dibedakan dalam dua kategori, yaitu sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sanksi pidana pokok, yang diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
{"title":"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Kehalalan Produk","authors":"Pratiwi Puspitho Andini","doi":"10.19184/jkk.v2i2.35416","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/jkk.v2i2.35416","url":null,"abstract":"Pasal 4 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu regulasi mengenai kehalalan suatu produk. Pada fakta dilapangan masih ada beberapa produk atau komposisi-komposisi yang masih bisa lolos uji kehalalan meskipun produk atau komposisi tersebut tidak halal. Permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen muslim, bahwa pada produk makanan dan minuman yang berlabel halal adalah untuk melindungi konsumen dan hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Terdapat beberapa Pasal yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan yaitu Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, pengaturan tentang sertifikasi halal juga terdapat dalam dalam Pasal 23 sampai Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mengatur tentang hak serta kewajiban pihak pelaku usaha dalam menghasilkan produk makanan halal, tidak hanya menyangkut mengenai produk makanan halal saja, tetapi juga terdapat pengecualian kepada pihak pelaku usaha yang memproduksi makanan dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban memberikan label tidak halal pada bagian kemasan makanan yang mudah dilihat dan sulit terhapus. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat dua jenis sanksi yang diancamkan kepada pelaku usaha yang melanggar. Sanksi-sanksi ini dibedakan dalam dua kategori, yaitu sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sanksi pidana pokok, yang diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.","PeriodicalId":447928,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Konstitusi","volume":"2015 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125706877","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Antikowati Antikowati, Ulfa Rohmati, Andika Putra Eskanugraha
Inconsistency between Article 41 paragraph (3) of Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest and Article 19 paragraph (2) letter c of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles in conjunction with Article 32 of Regulation Government Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Article 19 paragraph (2) letter c of the UUPA in conjunction with Article 32 of PP Number 24 of 1997 which states that the certificate is valid as a strong evidence. Meanwhile, Article 41 paragraph (3) of Law Number 2 of 2012 explains that the certificate is valid as a means of absolute proof and cannot be contested in the future. The sentence “inviolability in the future raises the perception that Article 41 will give birth to injustice for third parties if he is the rightful owner of the plot of land that is used as the object of land acquisition. This study aims to determine the suitability of the law on land acquisition for development in the public interest with the land registration system in Indonesia and the legal consequences if there are parties who object to proof of ownership of land acquisition objects for development in the public interest. The method used in this research is normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. The method of collecting legal materials is through literature study with deductive analysis. From the results of the study, it can be concluded that the law on land acquisition for development in the public interest is not in accordance with the land registration system in Indonesia which causes if there are parties who object to the certificate as proof of ownership of the object of land acquisition, then that party will lose their land rights along with compensation. losses on the implementation of land acquisition if the objecting party can provide other evidence that can weaken the strength of proof of the certificate.
{"title":"Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Objek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum","authors":"Antikowati Antikowati, Ulfa Rohmati, Andika Putra Eskanugraha","doi":"10.19184/jkk.v2i2.33970","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/jkk.v2i2.33970","url":null,"abstract":"Inconsistency between Article 41 paragraph (3) of Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest and Article 19 paragraph (2) letter c of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles in conjunction with Article 32 of Regulation Government Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Article 19 paragraph (2) letter c of the UUPA in conjunction with Article 32 of PP Number 24 of 1997 which states that the certificate is valid as a strong evidence. Meanwhile, Article 41 paragraph (3) of Law Number 2 of 2012 explains that the certificate is valid as a means of absolute proof and cannot be contested in the future. The sentence “inviolability in the future raises the perception that Article 41 will give birth to injustice for third parties if he is the rightful owner of the plot of land that is used as the object of land acquisition. This study aims to determine the suitability of the law on land acquisition for development in the public interest with the land registration system in Indonesia and the legal consequences if there are parties who object to proof of ownership of land acquisition objects for development in the public interest. The method used in this research is normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. The method of collecting legal materials is through literature study with deductive analysis. From the results of the study, it can be concluded that the law on land acquisition for development in the public interest is not in accordance with the land registration system in Indonesia which causes if there are parties who object to the certificate as proof of ownership of the object of land acquisition, then that party will lose their land rights along with compensation. losses on the implementation of land acquisition if the objecting party can provide other evidence that can weaken the strength of proof of the certificate.","PeriodicalId":447928,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Konstitusi","volume":"123 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115041410","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
According to Article 19 paragraph (2) letter c of Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian, with the granting of a certificate of proof of the rights over the fields of the land that is with the issuance of the certificate of land rights for land rights, including property rights to land, the state has provided the guarantee and certainty in the land sector. For holders of the rights to land, have a certificate shall have legal certainty and the protection of the law. Compared with written evidence of the other, a certificate is proof of a strong right, meaning that the holder of land rights that the name listed in the certificate should be regarded as true until proven otherwise in a court with the other evidence. On the other hand a letter of proof of the right or the certificate of land that can serve to create orderly land law. Nevertheless, the applicability than the certificate-the certificate is often questioned its effectiveness in providing certainty and legal protection. if the certificate is really protecting the rights of the subjects of the law or protect the object under such a certificate, or even just can be used as proof certificate course because it often happens that there is a certificate that is presented in the trial can be formally recognized but can't be used to protect the subject and object of the law
{"title":"Tinjauan Yuridis Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria","authors":"Sangap Andrian Simanjuntak","doi":"10.19184/jkk.v1i3.27806","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/jkk.v1i3.27806","url":null,"abstract":"According to Article 19 paragraph (2) letter c of Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian, with the granting of a certificate of proof of the rights over the fields of the land that is with the issuance of the certificate of land rights for land rights, including property rights to land, the state has provided the guarantee and certainty in the land sector. For holders of the rights to land, have a certificate shall have legal certainty and the protection of the law. Compared with written evidence of the other, a certificate is proof of a strong right, meaning that the holder of land rights that the name listed in the certificate should be regarded as true until proven otherwise in a court with the other evidence. On the other hand a letter of proof of the right or the certificate of land that can serve to create orderly land law. Nevertheless, the applicability than the certificate-the certificate is often questioned its effectiveness in providing certainty and legal protection. if the certificate is really protecting the rights of the subjects of the law or protect the object under such a certificate, or even just can be used as proof certificate course because it often happens that there is a certificate that is presented in the trial can be formally recognized but can't be used to protect the subject and object of the law","PeriodicalId":447928,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Konstitusi","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115263578","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Violence against children is a common occurrence both in family environment and in the community. Recorded in Demak Regency, has increased from 15 cases in January to June 2020 to 82 cases in December 2020. As cases of violence against children, the role of Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Demak Regency as an institution that protects children is needed to reduce cases of child victims of violence. This research uses the type of research sociological juridical using a law approach. However, after research was conducted, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak in Demak Regency are still not optimal due to limited facilities and services The implementation of regulations is still lacking, causing it to not be maximal the role of the District Office of Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak in Demak Regency. The results of this study are seen through the authority of Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak in the Demak District, namely through preventive and repressive efforts for children to prevent and treat child victims violence by increasing human resources and infrastructure to support facilities to make it easier for the community to get education and reporting with the aim of early prevention of violence against child. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak has collaborated with the Demak Children's Forum (FADEM) as a pioneer of positive activities for children in Demak Regency supported by educational activities regarding violence by the Office of Social Affairs for Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak of Demak Regency to provide understanding to children. FADEM as the reporter if in the environment around the children of FADEM members there are cases of violence against children. This report will be carried out by the children of FADEM members to the Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak to get efforts handling. Violence against children is a common occurrence both in family environment and in the community. Recorded in Demak Regency, has increased from 15 cases in January to June 2020 to 82 cases in December 2020. As cases of violence against children, the role of Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Demak Regency as an institution that protects children is needed to reduce cases of child victims of violence. This research uses the type of research sociological juridical using a law approach. However, after research was conducted, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak in Demak Regency are still not optimal due to limited facilities and services The implementation of regulations is still lacking, causing it to not be maximal the role of the District Office of Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak in Demak Regency. The results of this study are seen through the authority of Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak in the D
对儿童的暴力行为在家庭环境和社区中都很常见。丹麦摄政记录的病例从2020年1月至6月的15例增加到2020年12月的82例。就暴力侵害儿童案件而言，需要发挥儿童社会机构作为保护儿童机构的作用，以减少暴力侵害儿童的案件。本研究采用社会学的研究类型，运用法律方法进行法学研究。然而，经过研究，由于设施和服务的限制，Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak在Demak Regency仍然不是最理想的，法规的执行仍然缺乏，导致Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak在Demak Regency的区办事处的作用没有得到最大的发挥。这项研究的结果是通过迪纳斯社会Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak在Demak区的权威机构看到的，即通过增加人力资源和基础设施来支持设施，使社区更容易获得教育和报告，以早期预防针对儿童的暴力，从而为儿童预防和治疗暴力受害者做出预防性和压制性努力。迪纳斯社会组织与迪纳克儿童论坛合作，作为迪纳克县儿童积极活动的先驱，在迪纳克县社会事务办公室关于暴力的教育活动的支持下，为迪纳克县儿童提供理解。FADEM作为记者，如果在FADEM成员的孩子周围的环境中存在针对儿童的暴力案件。本报告将由民盟成员的子女向Dinas social Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak进行努力处理。对儿童的暴力行为在家庭环境和社区中都很常见。丹麦摄政记录的病例从2020年1月至6月的15例增加到2020年12月的82例。就暴力侵害儿童案件而言，需要发挥儿童社会机构作为保护儿童机构的作用，以减少暴力侵害儿童的案件。本研究采用社会学的研究类型，运用法律方法进行法学研究。然而，经过研究，由于设施和服务的限制，Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak在Demak Regency仍然不是最理想的，法规的执行仍然缺乏，导致Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak在Demak Regency的区办事处的作用没有得到最大的发挥。这项研究的结果是通过迪纳斯社会Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak在Demak区的权威机构看到的，即通过增加人力资源和基础设施来支持设施，使社区更容易获得教育和报告，以早期预防针对儿童的暴力，从而为儿童预防和治疗暴力受害者做出预防性和压制性努力。迪纳斯社会组织与迪纳克儿童论坛合作，作为迪纳克县儿童积极活动的先驱，在迪纳克县社会事务办公室关于暴力的教育活动的支持下，为迪纳克县儿童提供理解。FADEM作为记者，如果在FADEM成员的孩子周围的环境中存在针对儿童的暴力案件。本报告将由民盟成员的子女向Dinas social Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak进行努力处理。
{"title":"Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Demak","authors":"Karina Putri Widiyaningtyas, Antikowati Antikowati","doi":"10.19184/jkk.v1i3.25276","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/jkk.v1i3.25276","url":null,"abstract":"Violence against children is a common occurrence both in family environment and in the community. Recorded in Demak Regency, has increased from 15 cases in January to June 2020 to 82 cases in December 2020. As cases of violence against children, the role of Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Demak Regency as an institution that protects children is needed to reduce cases of child victims of violence. This research uses the type of research sociological juridical using a law approach. However, after research was conducted, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak in Demak Regency are still not optimal due to limited facilities and services The implementation of regulations is still lacking, causing it to not be maximal the role of the District Office of Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak in Demak Regency. The results of this study are seen through the authority of Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak in the Demak District, namely through preventive and repressive efforts for children to prevent and treat child victims violence by increasing human resources and infrastructure to support facilities to make it easier for the community to get education and reporting with the aim of early prevention of violence against child. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak has collaborated with the Demak Children's Forum (FADEM) as a pioneer of positive activities for children in Demak Regency supported by educational activities regarding violence by the Office of Social Affairs for Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak of Demak Regency to provide understanding to children. FADEM as the reporter if in the environment around the children of FADEM members there are cases of violence against children. This report will be carried out by the children of FADEM members to the Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak to get efforts handling. \u0000 \u0000Violence against children is a common occurrence both in family environment and in the community. Recorded in Demak Regency, has increased from 15 cases in January to June 2020 to 82 cases in December 2020. As cases of violence against children, the role of Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Demak Regency as an institution that protects children is needed to reduce cases of child victims of violence. This research uses the type of research sociological juridical using a law approach. However, after research was conducted, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak in Demak Regency are still not optimal due to limited facilities and services The implementation of regulations is still lacking, causing it to not be maximal the role of the District Office of Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak in Demak Regency. The results of this study are seen through the authority of Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak in the D","PeriodicalId":447928,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Konstitusi","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132096785","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum penundaan pemilihan umum kepala daerah serentak 2020. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak diamanatkan dalam Pasal 201 ayat (6) UU No.10/2016 harus mengalami penundaan setelah ditetapkannya Pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam yang berdampak pada berbagai sektor. UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak memberi kewenangan pada KPU untuk menunda Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2020, sehingga dengan diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi dasar hukum yang mengikat penundaan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2020. Permasalahan dalam penulisan ini di antaranya adalah Pertama, Justifikasi Pandemi Covid-19 menjadi Alasan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Kedua, Implikasi Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dibawah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah. Ketiga, Prospek Politik Hukum Pemilihan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Masa Yang Akan Datang Apabila Terjadi Pandemi Seperti Saat ini.
{"title":"Politik Hukum Penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020","authors":"Syadila Maulidina Prasetya","doi":"10.19184/jkk.v1i3.31761","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/jkk.v1i3.31761","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum penundaan pemilihan umum kepala daerah serentak 2020. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak diamanatkan dalam Pasal 201 ayat (6) UU No.10/2016 harus mengalami penundaan setelah ditetapkannya Pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam yang berdampak pada berbagai sektor. UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak memberi kewenangan pada KPU untuk menunda Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2020, sehingga dengan diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi dasar hukum yang mengikat penundaan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2020. Permasalahan dalam penulisan ini di antaranya adalah Pertama, Justifikasi Pandemi Covid-19 menjadi Alasan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Kedua, Implikasi Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dibawah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah. Ketiga, Prospek Politik Hukum Pemilihan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Masa Yang Akan Datang Apabila Terjadi Pandemi Seperti Saat ini.","PeriodicalId":447928,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Konstitusi","volume":"261 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132054657","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
ABSTRACT: Employment is one of the human rights needs of citizens as stipulated in Article 27 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945. In employment law, employment agreements are an effort to protect workers. In reality there are not a few companies that apply the detention of worker diplomas as collateral in employment relationships that result in the emergence of various problems and weaken the bargaining position of workers in industrial relations. The purpose of the establishment of legislation on employment was formed to provide guarantees of human rights for workers but in fact in the employment relationship employers apply more policies that only provide benefits for employers (Profit Oriented). This study uses normative juridical law research methods in collaboration with legal approaches and conceptual approaches that utilize legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and terrier legal materials. The results of this study show that workers are most harmed by the system of detention of worker diplomas as collateral in employment relationships. This is due to the loss of workers' human rights to be able to choose the job as they wish and the right to move workplaces to obtain better wages that can prosper workers and their families as stipulated in the constitution and positive laws of the Unitary State of the Republic of Indonesia. It is therefore important to pay attention to the conditions of workers to obtain legal protection of their human rights because, human rights are a basic right inherent to everyone and must be protected by law, including the human rights of workers to control their personal documents.
{"title":"Perlindungan Hukum Pekerja Atas Penahanan Ijazah Yang Dilakukan Pengusaha","authors":"Sagita Dwi Anggraini","doi":"10.19184/jkk.v1i3.25599","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/jkk.v1i3.25599","url":null,"abstract":"ABSTRACT: Employment is one of the human rights needs of citizens as stipulated in Article 27 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945. In employment law, employment agreements are an effort to protect workers. In reality there are not a few companies that apply the detention of worker diplomas as collateral in employment relationships that result in the emergence of various problems and weaken the bargaining position of workers in industrial relations. The purpose of the establishment of legislation on employment was formed to provide guarantees of human rights for workers but in fact in the employment relationship employers apply more policies that only provide benefits for employers (Profit Oriented). This study uses normative juridical law research methods in collaboration with legal approaches and conceptual approaches that utilize legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and terrier legal materials. The results of this study show that workers are most harmed by the system of detention of worker diplomas as collateral in employment relationships. This is due to the loss of workers' human rights to be able to choose the job as they wish and the right to move workplaces to obtain better wages that can prosper workers and their families as stipulated in the constitution and positive laws of the Unitary State of the Republic of Indonesia. It is therefore important to pay attention to the conditions of workers to obtain legal protection of their human rights because, human rights are a basic right inherent to everyone and must be protected by law, including the human rights of workers to control their personal documents.","PeriodicalId":447928,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Konstitusi","volume":"124 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115904736","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Rumah merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi setiap manusia sebagai tempat tinggal yang layak, yang dimana tidak hanya sekedar tempat istirahat dan bernaung saja. Dimana standar rumah tersebut harus sesuai dengan standar minimal bangungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Berdasarkan fakta dilapangan terutama di Desa Dawuhan Kabupaten Trenggalek, masyarakat dalam melakukan pembangunan rumah sering kali tidak memperhatikan standar minimal yang diatur dalam undang-undang. Dimana masyarakat dalam melakukan pembangunan hanya menggunakan material seadanya saja selama rumah tersebut dapat berdiri dan digunakan. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 24 (a) rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi standar minimal keselamatan bangunan, kesehatan dan kecukupan luas minimum. Maka dapat dikatakan rumah yang dibangun oleh masayarakatdi Desa Dawuhan tidak memenuhi standar minimal. Pemerintah Trenggalek atas dasar Surat Edaran Kementerian PUPR Nomor 12/SE/Dr/2018 melakukan pemenuhan hak atas rumah layak huni kepada Desa Dawuhan dengan cara Program Bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni. Mengingat minimnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan rumah layak huni yang membuat pembangunan rumah tidak layak huni tidak berjalan dengan merata. Kesalahan pemahaman atas Program Bantuan Pembangunan dan ketidakjelasaan penerima Program Bantuan Pembangunan antara MBR dan warga miskin yang mengakibatkan kecemburuan di masyarakat yang menerima dan tidak menerima Program Bantuan Pembangunan Kata Kunci : Rumah Layak huni, Perumahan dan Permukiman, Program Bantuan Pembangunan
{"title":"Pembangunan Rumah Layak Huni Dari Perspektif Hukum Perumahan Dan Permukiman","authors":"Warah Atikah","doi":"10.19184/jkk.v1i3.28446","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/jkk.v1i3.28446","url":null,"abstract":"Rumah merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi setiap manusia sebagai tempat tinggal yang layak, yang dimana tidak hanya sekedar tempat istirahat dan bernaung saja. Dimana standar rumah tersebut harus sesuai dengan standar minimal bangungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Berdasarkan fakta dilapangan terutama di Desa Dawuhan Kabupaten Trenggalek, masyarakat dalam melakukan pembangunan rumah sering kali tidak memperhatikan standar minimal yang diatur dalam undang-undang. Dimana masyarakat dalam melakukan pembangunan hanya menggunakan material seadanya saja selama rumah tersebut dapat berdiri dan digunakan. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 24 (a) rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi standar minimal keselamatan bangunan, kesehatan dan kecukupan luas minimum. Maka dapat dikatakan rumah yang dibangun oleh masayarakatdi Desa Dawuhan tidak memenuhi standar minimal. Pemerintah Trenggalek atas dasar Surat Edaran Kementerian PUPR Nomor 12/SE/Dr/2018 melakukan pemenuhan hak atas rumah layak huni kepada Desa Dawuhan dengan cara Program Bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni. Mengingat minimnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan rumah layak huni yang membuat pembangunan rumah tidak layak huni tidak berjalan dengan merata. Kesalahan pemahaman atas Program Bantuan Pembangunan dan ketidakjelasaan penerima Program Bantuan Pembangunan antara MBR dan warga miskin yang mengakibatkan kecemburuan di masyarakat yang menerima dan tidak menerima Program Bantuan Pembangunan \u0000Kata Kunci : Rumah Layak huni, Perumahan dan Permukiman, Program Bantuan Pembangunan ","PeriodicalId":447928,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Konstitusi","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124503841","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
京公网安备 11010802042870号
京ICP备2023020795号-1
扫码关注我们
求助内容：
应助结果提醒方式：