KOMUNIKASI PERSUASIF TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 DI KOTA BANJARMASIN (STUDI KASUS PENCEGAHAN NARKOBA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL)

Abstract

Komunikasi secara persuasif sangat penting dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dalam sosialisasi serta mengembangkan informasi tentang peraturan daerah dan kebijakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (P4GN) di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Pencegahan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional). Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan tipe deskriptif. Instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Keabsahan data yang digunakan dengan teknik uji kredabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (P4GN) di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Pencegahan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional) belum berhasil dilaksanakan secara maksimal. Karena diantara keempat faktor implementasi menurut teori Edward III hanya satu faktor yang berhasil dijalankan secara maksimal, yaitu faktor sumberdaya. Sedangkan faktor komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi belum berhasil dilaksanakan. Karena indikator terdapat dalam setiap faktor masih ada yang belum dilaksanakan maksimal. Seperti dalam faktor komunikasi hanya indikator konsistensi yang berhasil dilaksanakan. Pada faktor disposisi terdapat indikator staff yang belum dilaksanakan dan pada faktor struktur birokrasi kedua indikatornya belum berhasil dilaksanakan. Disarankan kepada BNN Kota Banjarmasin agar lebih sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai P4GN. Termasuk dasar hukumnya dan isi dasar hukum. Sedangkan kepada masyarakat agar dapat membantu BNN dalam mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kata kunci: Implementasi Kebijakan;Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.