Evaluasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Kereta Api Makassar-Parepare

Abstract

Public-Private Partnership (PPP) is an infrastructure project financing system developed to solve the limited development budget. The Makassar-Parepare railway is the first PPP project handled by the Ministry of Transportation as the PJPK. This paper aims to evaluate the preparation stage of the Makassar-Parepare project. The research method used is descriptive qualitative. Primary data was collected through interviews. The data obtained were analyzed using the ATLAS.ti application. The results of the study indicate that the PPP preparation of the Makassar-Parepare project has generally been well carried out based on regulations. However, there are some obstacles in the preparation process, such as schedule delays due to land acquisition and the lack of understanding of the person in charge of the cooperation program because of unpreparedness of human resources. Thus, good organizational coordination is needed in the preparation process of the PPP project. Abstrak Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan suatu sistem pembiayaan proyek infrastruktur yang dikembangkan dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan. Salah satu proyek strategis nasional yang menggunakan skema KPBU saat ini yaitu proyek KPBU Kereta Api (KA) Makassar-Parepare. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi tahap penyiapan proyek KPBU KA Makassar-Parepare. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui proses wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan peraturan yang relevan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan aplikasi ATLAS.ti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyiapan proyek KPBU KA Makassar-Parepare pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Meski demikian, terdapat kendala dalam proses penyiapan seperti pada proses penetapan trase jalur kereta api yang mengalami kemunduran jadwal karena permasalahan pembebasan lahan, dan minimnya pemahaman penanggungjawab program kerjasama (PJPK) terhadap konsep KPBU. Hal ini terjadi karena proyek KA Makassar-Parepare merupakan proyek KPBU pertama yang ditangani oleh Kementerian Perhubungan selaku PJPK, sehingga kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi organisasi yang baik sangat diperlukan dalam proses penyiapan proyek KPBU kereta api.