Tahun 2023 adalah tahun pertama dilaksanakannya mekanisme salur langsung Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas. Tujuan dari perubahan mekanisme ini adalah untuk mempercepat penerimaan dana BOK di tingkat puskesmas, mempercepat pelaksanaan kegiatan di puskesmas, menyederhanakan proses birokrasi penyaluran dana BOK di tingkat daerah, meningkatkan akuntabilitas penyaluran, dan untuk memonitor proses penyaluran serta penyerapan BOK puskesmas secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dari penerapan kebijakan mekanisme salur langsung dana BOK puskesmas. Penelitian kualitatif dilakukan di enam puskesmas di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Wawancara dilakukan terhadap delapan orang informan kunci yang terkait dengan pengelolaan BOK puskesmas di Kabupaten Pulang Pisau. Materi wawancara mencakupi perencanaan penggunaan anggaran (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan kegiatan (actuating), dan pengawasan (controlling). Proses perencanaan dan pengawasan sudah efektif (efektifitas tinggi). Meski demikian, proses pengorganisasian dan pelaksanaan masih belum efektif sehingga menyebabkan tujuan dari penerapan mekanisme salur langsung tersebut kurang maksimal. Oleh karena itu, puskesmas perlu membuat Surat Keputusan (SK) Penetapan Pengelola Program. SK ini diharapkan dapat menghindari rangkap jabatan di Puskesmas sehingga pengelola penyaluran dana BOK dapat lebih berdedikasi, mengurangi beban kerja Bendahara BOK dalam hal pelaporan, serta menanggulangi masalah salur langsung dana yang harusnya diberikan ke kader atau masyarakat desa yang mayoritas masih tidak memiliki rekening bank. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi penurunan belanja kegiatan dibanding tahun sebelumnya.
2023 年是实施保健中心保健业务援助(BOK)机制的第一年。这一机制变革的目的是加快乡一级接收 BOK 资金的速度,加快乡一级活动的实施,简化地区一级分配 BOK 资金的官僚程序,提高分配的问责制,并直接监督乡一级 BOK 的分配和吸收过程。 本研究的目的是评估直接引导机制的政策实施效果。定性研究在中加里曼丹州普朗比绍区的六个村公所进行。与普朗比绍区各村卫生所管理 BOK 的八名关键信息提供者进行了访谈。访谈材料涉及预算使用规划(规划)、组织(组织)、实施活动(执行)和控制(控制)。规划和监督过程是有效的(高有效性)。然而,组织和实施过程仍然无效,导致直接渠道机制的实施目标不尽人意。因此,乡政府需要制定一项确定计划管理者的法令。这项法令有望避免各村重复设置职位,从而使国库资金分配经理能够更加专心致志,减少国库财务主管在报告方面的工作量,并解决应直接分配给干部或村社的资金问题,因为大多数干部或村社仍然没有银行账户。因此,预计活动开支与前一年相比不会进一步减少。
{"title":"Evaluasi Kebijakan Penerapan Mekanisme Salur Langsung Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Pulang Pisau","authors":"Khairunnisa, Meldasari Said, Z. Arifin","doi":"10.47441/jkp.v19i1.368","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v19i1.368","url":null,"abstract":"Tahun 2023 adalah tahun pertama dilaksanakannya mekanisme salur langsung Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas. Tujuan dari perubahan mekanisme ini adalah untuk mempercepat penerimaan dana BOK di tingkat puskesmas, mempercepat pelaksanaan kegiatan di puskesmas, menyederhanakan proses birokrasi penyaluran dana BOK di tingkat daerah, meningkatkan akuntabilitas penyaluran, dan untuk memonitor proses penyaluran serta penyerapan BOK puskesmas secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dari penerapan kebijakan mekanisme salur langsung dana BOK puskesmas. Penelitian kualitatif dilakukan di enam puskesmas di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Wawancara dilakukan terhadap delapan orang informan kunci yang terkait dengan pengelolaan BOK puskesmas di Kabupaten Pulang Pisau. Materi wawancara mencakupi perencanaan penggunaan anggaran (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan kegiatan (actuating), dan pengawasan (controlling). Proses perencanaan dan pengawasan sudah efektif (efektifitas tinggi). Meski demikian, proses pengorganisasian dan pelaksanaan masih belum efektif sehingga menyebabkan tujuan dari penerapan mekanisme salur langsung tersebut kurang maksimal. Oleh karena itu, puskesmas perlu membuat Surat Keputusan (SK) Penetapan Pengelola Program. SK ini diharapkan dapat menghindari rangkap jabatan di Puskesmas sehingga pengelola penyaluran dana BOK dapat lebih berdedikasi, mengurangi beban kerja Bendahara BOK dalam hal pelaporan, serta menanggulangi masalah salur langsung dana yang harusnya diberikan ke kader atau masyarakat desa yang mayoritas masih tidak memiliki rekening bank. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi penurunan belanja kegiatan dibanding tahun sebelumnya.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"64 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-06-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141388842","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kebijakan pengembangan UMKM merupakan upaya sadar yang dilakukan pemerintah dalam mendukung peningkatan perekonomian masyarakat melalui usaha yang bersifat padat karya. Kebijakan pengembangan UMKM penting untuk dianalisis karena fenomena UMKM ini memiliki tingkat pengaruh yang tinggi bagi perekonomian masyarakat dan juga kegiatan peningkatan ekonomi yang saat ini banyak diminati masyarakat karena tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit. Fenomona ini juga dirasakan oleh UMKM di Tasikmalaya, sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengembangan kebijakan usaha mikro pada UMKM di Mambo Kuliner Nite Tasikmalaya atau MKNT sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha mikro pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Usaha Mikro. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan Teknik Accidental Sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara ideal di MKNT. Para pelaku UMKM masih memiliki beberapa kendala seperti keterbatasan modal usaha, kurangnya pembinaan dan pelatihan strategi marketing yang tepat dan sesuai, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pengembangan design dan tekonologi UMKM yang dibuat modern. Untuk mencapat titik ideal sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Usaha Mikro, pemerintah perlu membuat beberapa program yang dapat mendukung hal tersebut.
{"title":"Analisis Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Pada Pelaksana UMKM di Mambo Kuliner Nite Tasikmalaya","authors":"Putri Mutiara Rakista, Anggi Permata Karismatika","doi":"10.47441/jkp.v19i1.363","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v19i1.363","url":null,"abstract":"Kebijakan pengembangan UMKM merupakan upaya sadar yang dilakukan pemerintah dalam mendukung peningkatan perekonomian masyarakat melalui usaha yang bersifat padat karya. Kebijakan pengembangan UMKM penting untuk dianalisis karena fenomena UMKM ini memiliki tingkat pengaruh yang tinggi bagi perekonomian masyarakat dan juga kegiatan peningkatan ekonomi yang saat ini banyak diminati masyarakat karena tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit. Fenomona ini juga dirasakan oleh UMKM di Tasikmalaya, sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengembangan kebijakan usaha mikro pada UMKM di Mambo Kuliner Nite Tasikmalaya atau MKNT sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha mikro pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Usaha Mikro. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan Teknik Accidental Sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara ideal di MKNT. Para pelaku UMKM masih memiliki beberapa kendala seperti keterbatasan modal usaha, kurangnya pembinaan dan pelatihan strategi marketing yang tepat dan sesuai, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pengembangan design dan tekonologi UMKM yang dibuat modern. Untuk mencapat titik ideal sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Usaha Mikro, pemerintah perlu membuat beberapa program yang dapat mendukung hal tersebut.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"41 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-06-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141389140","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adalah melakukan konservasi sumber daya alam hayati dengan tujuan perubahan sosial menuju tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pemilihan jenis usaha budi daya lebah madu pada Kelompok Tani Hutan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis menyesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat yang berprofesi sebagai petani, yaitu memanfaatkan kawasan hutan yang dimiliki masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh agen perubahan dalam memberdayakan Kelompok Tani Hutan budi daya lebah madu di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari enam orang yang dipilih melalui teknik purposive. Komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan menggunakan komunikasi partisipatif melalui tiga tahapan, yaitu mempromosikan, pembinaan, dan evaluasi program Kelompok Tani Hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kelompok Tani Hutan memberikan keuntungan dari segi peningkatan kualitas cara budi daya lebah madu dan kuantitas hasil panen. Selain menambah pendapatan, program Kelompok Tani Hutan juga memperbaiki kebaharuan cara bertani hutan.
{"title":"Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Budi Daya Lebah Madu","authors":"Resinta, Anuar Rashid, Muhammad Firdaus","doi":"10.47441/jkp.v19i1.351","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v19i1.351","url":null,"abstract":"Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adalah melakukan konservasi sumber daya alam hayati dengan tujuan perubahan sosial menuju tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pemilihan jenis usaha budi daya lebah madu pada Kelompok Tani Hutan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis menyesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat yang berprofesi sebagai petani, yaitu memanfaatkan kawasan hutan yang dimiliki masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh agen perubahan dalam memberdayakan Kelompok Tani Hutan budi daya lebah madu di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari enam orang yang dipilih melalui teknik purposive. Komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan menggunakan komunikasi partisipatif melalui tiga tahapan, yaitu mempromosikan, pembinaan, dan evaluasi program Kelompok Tani Hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kelompok Tani Hutan memberikan keuntungan dari segi peningkatan kualitas cara budi daya lebah madu dan kuantitas hasil panen. Selain menambah pendapatan, program Kelompok Tani Hutan juga memperbaiki kebaharuan cara bertani hutan.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"90 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-06-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141388326","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Struktur perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan didominasi sektor pertambangan dan penggalian. Untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dan penggalian, perlu dilakukan transformasi struktur ekonomi ke sektor lain yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi dan alternatif sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif kuantitatif yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis yang digunakan yaitu Location Quotient, Dynamic Location Quotient, Shift Share dan Tipologi Klassen. Data yang digunakan merupakan data sekunder PDRB menurut lapangan kerja Atas Dasar Harga Konstan dari 2018 hingga 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor yang memenuhi kriteria unggulan yaitu sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; sektor transportasi dan pergudangan; dan sektor jasa pendidikan. Pengembangan tiga sektor unggulan selain sektor pertambangan dan penggalian, diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan secara berkelanjutan.
{"title":"Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi dan Penentuan Sektor Unggulan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2022","authors":"Ivonne Lestiyana*, Aisha Iola Larasati, Theodorik Rizal Manik","doi":"10.47441/jkp.v19i1.364","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v19i1.364","url":null,"abstract":"Struktur perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan didominasi sektor pertambangan dan penggalian. Untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dan penggalian, perlu dilakukan transformasi struktur ekonomi ke sektor lain yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi dan alternatif sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif kuantitatif yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis yang digunakan yaitu Location Quotient, Dynamic Location Quotient, Shift Share dan Tipologi Klassen. Data yang digunakan merupakan data sekunder PDRB menurut lapangan kerja Atas Dasar Harga Konstan dari 2018 hingga 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor yang memenuhi kriteria unggulan yaitu sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; sektor transportasi dan pergudangan; dan sektor jasa pendidikan. Pengembangan tiga sektor unggulan selain sektor pertambangan dan penggalian, diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan secara berkelanjutan.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"186 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-06-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141388529","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Saipul Hamdi, Dewi Satria Elmiana, Ikmal Maulana, Nurul Haromain, Ihfan Rahmawadi, Firdaus Abdul Malik
Stunting merupakan gangguan pertumbuhan linear dalam status gizi rendah yang dapat diartikan sebagai kondisi pada seseorang dengan tubuh pendek atau sangat pendek karena malnutrisi. Prevalensi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) naik dari 31,4% pada tahun 2021 menjadi 32,7% pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi yang dikembangkan pemerintah desa di Bilebante dalam mengatasi permasalahan stunting, yang mana Desa Bilebante, Lombok Tengah, yang mana sukses dalam mengembangkan program kampung Keluarga Berencana yang erat kaitannya dengan pengendalian pola hidup sehat dan manajemen keluarga di masyarakatnya. Penelitian ini juga melakukan stakeholder mapping dan pemetaan modal sosial untuk menemukan formulasi kebijakan yang tepat dalam mengatasi isu stunting di NTB, sehingga dapat dihasilkan suatu rekomendasi kebijakan yang dapat di replikasi pada sejumlah desa lainnya yang ada di wilayah provinsi NTB. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan (Juni-Agustus 2023) dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara mendalam, focus group discussion (FGD) dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi, pemerintah desa, bidan desa, kader posyandu, karang taruna, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), tokoh adat, ibu hamil, ibu bayi dua tahun, dan masyarakat lokal lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elaborasi kebijakan dan penguatan modal sosial oleh pemerintah Desa Bilebante dapat meodorong percepatan pembangunan di berbagai bidang. Sikap masyarakat yang kolaboratif dan peran aktif dari berbagai stakeholder mengantarkan Desa Bilebante berhasil menekan angka stunting secara signifikan dalam tiga tahun jalannya program.
{"title":"PENGEMBANGAN MODEL PENANGANAN STUNTING DI NTB: STUDI KEBIJAKAN DI DESA BILEBANTE, LOMBOK TENGAH","authors":"Saipul Hamdi, Dewi Satria Elmiana, Ikmal Maulana, Nurul Haromain, Ihfan Rahmawadi, Firdaus Abdul Malik","doi":"10.47441/jkp.v18i2.346","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v18i2.346","url":null,"abstract":"Stunting merupakan gangguan pertumbuhan linear dalam status gizi rendah yang dapat diartikan sebagai kondisi pada seseorang dengan tubuh pendek atau sangat pendek karena malnutrisi. Prevalensi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) naik dari 31,4% pada tahun 2021 menjadi 32,7% pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi yang dikembangkan pemerintah desa di Bilebante dalam mengatasi permasalahan stunting, yang mana Desa Bilebante, Lombok Tengah, yang mana sukses dalam mengembangkan program kampung Keluarga Berencana yang erat kaitannya dengan pengendalian pola hidup sehat dan manajemen keluarga di masyarakatnya. Penelitian ini juga melakukan stakeholder mapping dan pemetaan modal sosial untuk menemukan formulasi kebijakan yang tepat dalam mengatasi isu stunting di NTB, sehingga dapat dihasilkan suatu rekomendasi kebijakan yang dapat di replikasi pada sejumlah desa lainnya yang ada di wilayah provinsi NTB. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan (Juni-Agustus 2023) dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara mendalam, focus group discussion (FGD) dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi, pemerintah desa, bidan desa, kader posyandu, karang taruna, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), tokoh adat, ibu hamil, ibu bayi dua tahun, dan masyarakat lokal lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elaborasi kebijakan dan penguatan modal sosial oleh pemerintah Desa Bilebante dapat meodorong percepatan pembangunan di berbagai bidang. Sikap masyarakat yang kolaboratif dan peran aktif dari berbagai stakeholder mengantarkan Desa Bilebante berhasil menekan angka stunting secara signifikan dalam tiga tahun jalannya program.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":" 42","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"138614817","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Permasalahan yang dihadapi terkait dengan karakteristik padi varietas lokal mengakibatkan fluktuasi harga, disamping juga permasalahan yang dihadapi terkait inefisiensi struktur pasar, kurangnya dukungan infrasttuktur dan kebijkan pemerintah. Padi varietas lokal ini mempunyai rasa nasi pera tetapi tidak keras dan beraroma harum menurut preferensi masyarakat rawa terutama suku Banjar. Sehingga permintaan cukup tinggi terhadap padi varietas lokal di Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang dapat dilakukan terhadap pengembangan padi varietas lokal. Lokasi penelitian adalah di Provinsi Kalimantan Selatan, pada tahun 2021. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pengelolaan air merupakan kunci pengembangan padi varietas lokal, untuk itu perlu dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pengelolaan tata air pada lahan pasang surut. Dalam rangka meningkatkan produksi padi varietas lokal juga dapat dilakukan perluasan sawah lahan pasang surut, mengingat banyaknya alih fungsi lahan pertanian terutama yang spesifik padi varietas lokal serta pemberian bantuan sarana produksi, alat dan peralatan pertanian, dan lain-lain untuk petani padi varietas lokal. Padi hasil persilangan dapat merupakan alternatif pengembangan padi varietas lokal yang dapat ditanam dua kali setahun.
{"title":"PENGEMBANGAN PADI VARIETAS LOKAL DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN","authors":"Sarah Hidayani","doi":"10.47441/jkp.v18i2.340","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v18i2.340","url":null,"abstract":"Permasalahan yang dihadapi terkait dengan karakteristik padi varietas lokal mengakibatkan fluktuasi harga, disamping juga permasalahan yang dihadapi terkait inefisiensi struktur pasar, kurangnya dukungan infrasttuktur dan kebijkan pemerintah. Padi varietas lokal ini mempunyai rasa nasi pera tetapi tidak keras dan beraroma harum menurut preferensi masyarakat rawa terutama suku Banjar. Sehingga permintaan cukup tinggi terhadap padi varietas lokal di Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang dapat dilakukan terhadap pengembangan padi varietas lokal. Lokasi penelitian adalah di Provinsi Kalimantan Selatan, pada tahun 2021. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pengelolaan air merupakan kunci pengembangan padi varietas lokal, untuk itu perlu dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pengelolaan tata air pada lahan pasang surut. Dalam rangka meningkatkan produksi padi varietas lokal juga dapat dilakukan perluasan sawah lahan pasang surut, mengingat banyaknya alih fungsi lahan pertanian terutama yang spesifik padi varietas lokal serta pemberian bantuan sarana produksi, alat dan peralatan pertanian, dan lain-lain untuk petani padi varietas lokal. Padi hasil persilangan dapat merupakan alternatif pengembangan padi varietas lokal yang dapat ditanam dua kali setahun.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"108 10","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"138607972","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
City branding adalah strategi pengelolaan kota dengan konsep manajemen tentang gambaran sekilas suatu kota mengenai potensi dan keunggulannya. City branding memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengingat suatu tempat, sehingga menuntut setiap daerah untuk berkompetisi dalam mengembangkan potensi kotanya untuk menciptakan citra di benak masyarakat luas. “Republik Kopi” Bondowoso telah dideklarasikan sejak 2016, dan hingga 2018 Bondowoso berhasil mengekspor sepertiga dari 3.000 ton produksi kopi rakyat dan membangkitkan UMKM kopi di Bondowoso. Fokus dalam penelitian ini mengulas strategi formulasi dalam membangun city branding di Bondowoso dan implikasi dari penetapan branding bagi sektor pariwisata, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat menganalisis proses formulasi city branding di Bondowoso, mengetahui dampak yang diperoleh pada sektor pariwisata, peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, dengan metode kualitatif etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses formulasi city branding Bondowoso menggunakan teori The 7 A Destination Branding. Program tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat dan berbagai sektor lainnya seperti: meningkatkan kunjungan wisatawan, meningkatkan keberadaan usaha industri mikro kecil, bertambah luasnya areal pertanian dan peningkatan produksi, serta menjadi salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
{"title":"STRATEGI CITY BRANDING “REPUBLIK KOPI” BONDOWOSO DALAM MENDORONG UMKM DAN MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN","authors":"A. Muis","doi":"10.47441/jkp.v18i2.329","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v18i2.329","url":null,"abstract":"City branding adalah strategi pengelolaan kota dengan konsep manajemen tentang gambaran sekilas suatu kota mengenai potensi dan keunggulannya. City branding memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengingat suatu tempat, sehingga menuntut setiap daerah untuk berkompetisi dalam mengembangkan potensi kotanya untuk menciptakan citra di benak masyarakat luas. “Republik Kopi” Bondowoso telah dideklarasikan sejak 2016, dan hingga 2018 Bondowoso berhasil mengekspor sepertiga dari 3.000 ton produksi kopi rakyat dan membangkitkan UMKM kopi di Bondowoso. Fokus dalam penelitian ini mengulas strategi formulasi dalam membangun city branding di Bondowoso dan implikasi dari penetapan branding bagi sektor pariwisata, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat menganalisis proses formulasi city branding di Bondowoso, mengetahui dampak yang diperoleh pada sektor pariwisata, peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, dengan metode kualitatif etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses formulasi city branding Bondowoso menggunakan teori The 7 A Destination Branding. Program tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat dan berbagai sektor lainnya seperti: meningkatkan kunjungan wisatawan, meningkatkan keberadaan usaha industri mikro kecil, bertambah luasnya areal pertanian dan peningkatan produksi, serta menjadi salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"49 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139248591","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Covid-19 telah tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia pada awal 2020an berdampak besar terhadap remitansi pekerja migran, termasuk pengurangan jam kerja, pemutusan hubungan kerja, hingga dipulangkan secara paksa. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dan pengelolaan remitansi oleh keluarga migran sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Suralaga Lombok Timur, serta upaya pemerintah untuk membantu supaya berhasil dalam pengelolaan remitansi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif teknik pengambilan data melalui observasi-partisipasi, wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD) dan dokumentasi. Informan terdiri dari aparatur desa, tokoh masyarakat, keluarga pekerja migran, mantan pekerja migran dan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja dan keluarga pekerja migran di Suralaga umumnya mengalami gangguan remitansi setelah munculnya Covid-19. Mereka tidak hanya kesulitan dalam memperoleh income yang normal, tetapi juga sangat kesulitan dalam mengirim uang tersebut karena akses perbankan saat itu ditutup. Sebelum masa Covid-19, pekerja migran dan keluarga mengelola remitansi mereka untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, membangun atau merenovasi rumah, biaya pendidikan anak, membeli tanah pekarangan dan sawah serta beternak. Namun, selama masa pandemi Covid-19, pengelolaan remitansi oleh keluarga pekerja migran lebih banyak dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kesimpulan yang didapatkan adalah masalah utama yang dihadapi pekerja migran selama Covid-19 adalah remitansi yang tidak stabil, bahkan sebagian besar di antara mereka gagal memperoleh remitansi. Intervensi dari pemerintah daerah adalah dengan menawarkan program bantuan pengelolaan dan pemanfaatan remitansi selama masa Covid-19.
{"title":"REMITANSI PEKERJA MIGRAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LOMBOK TIMUR","authors":"Saipul Hamdi, Syarifuddin, Oryza Pneumatica Inderasari, Lina Febriani, Nurul Haromain, Ikmal Maulana, Ihfan Rahmawadi","doi":"10.47441/jkp.v18i2.328","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v18i2.328","url":null,"abstract":"Covid-19 telah tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia pada awal 2020an berdampak besar terhadap remitansi pekerja migran, termasuk pengurangan jam kerja, pemutusan hubungan kerja, hingga dipulangkan secara paksa. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dan pengelolaan remitansi oleh keluarga migran sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Suralaga Lombok Timur, serta upaya pemerintah untuk membantu supaya berhasil dalam pengelolaan remitansi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif teknik pengambilan data melalui observasi-partisipasi, wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD) dan dokumentasi. Informan terdiri dari aparatur desa, tokoh masyarakat, keluarga pekerja migran, mantan pekerja migran dan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja dan keluarga pekerja migran di Suralaga umumnya mengalami gangguan remitansi setelah munculnya Covid-19. Mereka tidak hanya kesulitan dalam memperoleh income yang normal, tetapi juga sangat kesulitan dalam mengirim uang tersebut karena akses perbankan saat itu ditutup. Sebelum masa Covid-19, pekerja migran dan keluarga mengelola remitansi mereka untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, membangun atau merenovasi rumah, biaya pendidikan anak, membeli tanah pekarangan dan sawah serta beternak. Namun, selama masa pandemi Covid-19, pengelolaan remitansi oleh keluarga pekerja migran lebih banyak dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kesimpulan yang didapatkan adalah masalah utama yang dihadapi pekerja migran selama Covid-19 adalah remitansi yang tidak stabil, bahkan sebagian besar di antara mereka gagal memperoleh remitansi. Intervensi dari pemerintah daerah adalah dengan menawarkan program bantuan pengelolaan dan pemanfaatan remitansi selama masa Covid-19.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"19 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139248274","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kabupaten Banjar merupakan salah satu wilayah terluas di Provinsi Kalimantan Selatan, menepati urutan ketiga setelah Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu. Kabupaten ini memiliki kondisi alam yang beragam dan letaknya yang strategis serta memiliki banyak peninggalan sejarah, sehingga menjadikanya sebagai salah satu wilayah dengan potensi wisata yang beragam. Berdasarkan kondisi tersebut peneliti ingin menganalisis lebih dalam bagaimana peluang dan tantangan pengembangan pariwisata di Kabupaten Banjar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara. Data dianalisis melalui tahap reduksi data, triangulasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan peluang pariwisata di Kabupaten Banjar sangat prospektif di masa depan apabila terus dikembangkan, khususnya yang paling dominan yaitu wisata alam dan wisata religi yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, hal ini dikarenakan wisata alam yang ada di Kabupaten Banjar masih terjaga kealamiannya hingga sekarang. Selain itu, wisata religi di Kabupaten Banjar juga cukup terkenal dan pengunjungnya cukup ramai. Hal ini dikarenakan terdapat ulama yang cukup masyhur dan memiliki pengaruh besar dalam syiar agama Islam di Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar juga memiliki potensi wisata buatan yang diciptakan dari kreativitas manusia seperti Alun-Alun Ratu Zaleha Martapura. Akan tetapi, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu pembinaan pada masyarakat sekitar wisata dan akses menuju wisata yang cukup sulit. Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting dalam menentukan strategi dan kebijakan terkait pengembangan potensi wisata. Peningkatan kesadaran masyarakat juga tidak kalah penting agar pengembangan potensi wisata di Kabupaten Banjar dapat terlaksana dengan baik.
班贾尔地区是南加里曼丹省最大的地区之一,仅次于科塔巴鲁(Kotabaru)和塔纳本布(Tanah Bumbu),排名第三。该地区自然条件多样,地理位置优越,历史遗迹众多,是具有多种旅游潜力的地区之一。基于这些条件,研究人员希望更深入地分析班贾尔县旅游业发展的机遇和挑战。本研究是一项采用描述性定性方法的实地研究。通过访谈技术收集数据。通过数据还原、数据三角测量和结论得出对数据进行分析。研究结果表明,如果继续开发班贾尔地区的旅游业,未来的发展前景非常广阔,尤其是最主要的旅游业,即自然旅游和宗教旅游,它们对国内外游客都有各自的吸引力,这是因为班贾尔地区的自然旅游至今仍保持着其自然性。此外,班雅尔地区的宗教旅游也相当有名,游客络绎不绝。这是因为这里的乌拉玛(ulama)颇有名气,对南加里曼丹伊斯兰教的传播有很大影响。班贾尔地区还具有通过人类创造力打造人工旅游的潜力,如 Ratu Zaleha Martapura 广场。然而,必须面对几项挑战,即对旅游周边社区的指导和进入旅游的难度。因此,政府在确定与开发旅游潜力有关的战略和政策方面的作用非常重要。提高公众的认识也很重要,这样才能正确开发 Banjar 地区的旅游潜力。
{"title":"Analisis Peluang dan Tantangan Pengembangan Potensi Wisata di Kabupaten Banjar","authors":"Melyda Rahmah, Lola Malihah, Husna Karimah","doi":"10.47441/jkp.v18i1.344","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v18i1.344","url":null,"abstract":"Kabupaten Banjar merupakan salah satu wilayah terluas di Provinsi Kalimantan Selatan, menepati urutan ketiga setelah Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu. Kabupaten ini memiliki kondisi alam yang beragam dan letaknya yang strategis serta memiliki banyak peninggalan sejarah, sehingga menjadikanya sebagai salah satu wilayah dengan potensi wisata yang beragam. Berdasarkan kondisi tersebut peneliti ingin menganalisis lebih dalam bagaimana peluang dan tantangan pengembangan pariwisata di Kabupaten Banjar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara. Data dianalisis melalui tahap reduksi data, triangulasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan peluang pariwisata di Kabupaten Banjar sangat prospektif di masa depan apabila terus dikembangkan, khususnya yang paling dominan yaitu wisata alam dan wisata religi yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, hal ini dikarenakan wisata alam yang ada di Kabupaten Banjar masih terjaga kealamiannya hingga sekarang. Selain itu, wisata religi di Kabupaten Banjar juga cukup terkenal dan pengunjungnya cukup ramai. Hal ini dikarenakan terdapat ulama yang cukup masyhur dan memiliki pengaruh besar dalam syiar agama Islam di Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar juga memiliki potensi wisata buatan yang diciptakan dari kreativitas manusia seperti Alun-Alun Ratu Zaleha Martapura. Akan tetapi, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu pembinaan pada masyarakat sekitar wisata dan akses menuju wisata yang cukup sulit. Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting dalam menentukan strategi dan kebijakan terkait pengembangan potensi wisata. Peningkatan kesadaran masyarakat juga tidak kalah penting agar pengembangan potensi wisata di Kabupaten Banjar dapat terlaksana dengan baik.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"108 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139249138","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Anissa Maghfiroh, Ishma Sajida, Nur Sabila, Imam Rahmadani
Kalimantan memiliki hutan tropis terluas di Indonesia. Melimpahnya hutan tropis di Kalimantan Selatan memberikan banyak kegunaan, salah satunya ekowisata biodiversitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi hutan tropis Kalimantan Selatan sebagai ekowisata biodiversitas. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian adalah 133 peserta didik MAN Kota Banjarbaru. Pemilihan sampel menggunakan metode simple random sampling. Instrumen penelitian berupa angket kuesioner terdiri dari 20 pertanyaan dengan 16 pertanyaan skala 1-4 dan empat pertanyaan opsional. Angket disajikan dalam bentuk Google Form. Analisis data dilakukan menggunakan teknik skala Likert dan analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil bahwa masyarakat enggan mengunjungi wisata hutan tropis di Kalimantan Selatan karena lokasi yang kurang bersih dan terawat, serta fasilitas yang kurang lengkap. Sedangkan yang lainnya mendapatkan pengalaman menyenangkan karena pemandangan alam yang indah, pengalaman budaya, pendidikan, rekreasi, dan kemudahan akses wisata. Dengan demikian, didapat kesimpulan bahwa terdapat potensi hutan tropis Kalimantan Selatan sebagai ekowisata biodiversitas.
{"title":"ANALISIS PERSEPSI SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA BANJARBARU TERHADAP POTENSI HUTAN TROPIS KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI EKOWISATA BIODIVERSITAS","authors":"Anissa Maghfiroh, Ishma Sajida, Nur Sabila, Imam Rahmadani","doi":"10.47441/jkp.v18i2.334","DOIUrl":"https://doi.org/10.47441/jkp.v18i2.334","url":null,"abstract":"Kalimantan memiliki hutan tropis terluas di Indonesia. Melimpahnya hutan tropis di Kalimantan Selatan memberikan banyak kegunaan, salah satunya ekowisata biodiversitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi hutan tropis Kalimantan Selatan sebagai ekowisata biodiversitas. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian adalah 133 peserta didik MAN Kota Banjarbaru. Pemilihan sampel menggunakan metode simple random sampling. Instrumen penelitian berupa angket kuesioner terdiri dari 20 pertanyaan dengan 16 pertanyaan skala 1-4 dan empat pertanyaan opsional. Angket disajikan dalam bentuk Google Form. Analisis data dilakukan menggunakan teknik skala Likert dan analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil bahwa masyarakat enggan mengunjungi wisata hutan tropis di Kalimantan Selatan karena lokasi yang kurang bersih dan terawat, serta fasilitas yang kurang lengkap. Sedangkan yang lainnya mendapatkan pengalaman menyenangkan karena pemandangan alam yang indah, pengalaman budaya, pendidikan, rekreasi, dan kemudahan akses wisata. Dengan demikian, didapat kesimpulan bahwa terdapat potensi hutan tropis Kalimantan Selatan sebagai ekowisata biodiversitas.","PeriodicalId":443153,"journal":{"name":"Jurnal Kebijakan Pembangunan","volume":"116 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-11-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139248509","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}