Eksplanasi Teoritik untuk Kebijakan Pro-Kesejahteraan di Indonesia

Abstract

Artikel  ini  berangkat  dari  fenomena  baru   yang   ditandai   dengan  munculnya kebijakan  pemerintah yang  fokus  pada  peningkatan kesejahteraan warga  miskin (welfare  policy).  Kelompok  warga  miskin  yang  selama  ini mengalami   eksklusi, baik secara  ekonomi,  sosial maupun politik, telah  menjadi  subjek  penting  dalam kebijakan   sosial  di  Indonesia.   Pemerintah  pusat   diikuti  beberapa  pemerintah daerah  di Indonesia  membangun  kebijakan-kebijakan sosial yang  berpihak  pada peningkatan kesejahteraan warga miskin. Namun demikian, hingga  kini belum ada eksplanasi  teoritik  yang  dapat  menjelaskan  secara  memadai  fenomena tersebut. Oleh  karena  itu, artikel ini bertendensi untuk  menemukan kerangka  teoritik yang mampu  memberi eksplanasi yang memuaskan atas fenomena tersebut.Artikel   ini   menggambarkan   kerangka    kerja   yang    disusun    oleh   Jayasuriya (2006) untuk menjelaskan  fenomena di atas. Menurut Jayasuriya, kebijakan prokesejahteraan di negara  berkembang lahir atas kebutuhan rezim neoliberalisme global untuk  mengintegrasikan kewargaan (citizenship)  ke dalam pasar.  Kebijakan pro-kesejahteraan difokuskan  untuk  meningkatkan kapabilitas  masyarakat miskin agar selaras dengan kebutuhan pasar.  Karena dibangun di atas fondasi kewargaan pasar  (market  citizenship)  semacam  itu,  dan  bukan  melalui pembentukan pakta sosial yang berlangsung dalam negosiasi yang alot antara  negara,  warga, dan pasar, maka kebijakan prokesejahteraan di Indonesia menunjukkan watak yang antipolitik dan  menonjolkan peran  agen  yang  aktif (elit populis).  Jauh  sebelum  wacana  ini berkembang, muncul  dilema-dilema  di mana  demokrasi  dan  kesejahteraan dinilai tidak  selalu  berdampingan.  Kesejahteraan yang  pernah   dicapai  oleh  rejim-rejim developmentalisme di Asia Timur menunjukkan bahwa  kesejahteraan dapat  dicapai melalui  tangan besi.  Artikel ini diharapkan memberikan   kontribusi  teoritik  baru tentang dilema yang sama pasca-rezim  developmentalisme.