Analisis Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Kota Cilegon atas Peningkatan Pembangunan Ekonomi Tahun 2010-2015

M. Fatoni, Surachman Surachman
{"title":"Analisis Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Kota Cilegon atas Peningkatan Pembangunan Ekonomi Tahun 2010-2015","authors":"M. Fatoni, Surachman Surachman","doi":"10.24198/cosmogov.v4i1.14333","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Artikel ini mengkaji tentang efektifitas pembuatan dan penetapan regulasi dan peraturan perundang-undangan terhadap upaya peningkatan pembangunan ekonomi di kota cilegon. Upaya untuk mendapatkan capaian dan progress bagi peningkatan pembangunan ekonomi, perlu dilakukan analisis kebijakan terhadap hal yang menyangkut kebijakan politik dan hukum untuk kemudian dilakukan sebuah penelaahan terhadap dokumen, observasi dan wawancara. Kebijakan politik hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon dapat mendorong atas terjadinya peningkatan pembangunan ekonomi daerah, hal ini terlihat dari produk legislasi yang di sah kan oleh DPRD Kota Cilegon secara kualitas dan kuantitas sudah sangat baik sehingga produk tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh eksekutif dan memberikan kekuatan yuridis bagi Pemerintah Kota Cilegon dalam peningkatan pembangunan ekonomi, sebagaimana terlihat dari indicator peningkatan pembangunan ekonomi itu sendiri. Kebijakan politik hukum yang diolah dan di proses secara sinergis antar lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Kota Cilegon, mengindikasikan komitmen yang kuat dan besar dari lembaga-lembaga tersebut untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan ekonomi secara berkesinambungan dan terukur.","PeriodicalId":441184,"journal":{"name":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2017-11-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i1.14333","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang efektifitas pembuatan dan penetapan regulasi dan peraturan perundang-undangan terhadap upaya peningkatan pembangunan ekonomi di kota cilegon. Upaya untuk mendapatkan capaian dan progress bagi peningkatan pembangunan ekonomi, perlu dilakukan analisis kebijakan terhadap hal yang menyangkut kebijakan politik dan hukum untuk kemudian dilakukan sebuah penelaahan terhadap dokumen, observasi dan wawancara. Kebijakan politik hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon dapat mendorong atas terjadinya peningkatan pembangunan ekonomi daerah, hal ini terlihat dari produk legislasi yang di sah kan oleh DPRD Kota Cilegon secara kualitas dan kuantitas sudah sangat baik sehingga produk tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh eksekutif dan memberikan kekuatan yuridis bagi Pemerintah Kota Cilegon dalam peningkatan pembangunan ekonomi, sebagaimana terlihat dari indicator peningkatan pembangunan ekonomi itu sendiri. Kebijakan politik hukum yang diolah dan di proses secara sinergis antar lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Kota Cilegon, mengindikasikan komitmen yang kuat dan besar dari lembaga-lembaga tersebut untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan ekonomi secara berkesinambungan dan terukur.
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
分析Cilegon市法律政策分析2010-2015年经济增长
这篇文章探讨了在西勒贡努力促进经济发展的过程中,制定和执行规章制度和立法法规的有效性。为了使经济发展取得进展和进展,必须对涉及政治和法律政策的政策分析,以便对文件、观察和采访进行研究。由市政府西爪哇岛的政治法律政策可以鼓励增加了该地区的经济发展上,这看起来从年级市议会立法是合法的产品在质量和数量上已经是一个非常好的产品可以执行的政府高管和管辖权的力量给年级中增加城市经济发展,经济增长的指导员本身就是如此。在Cilegon市的政府机构之间制定和协调的法律政策,表明这些机构在鼓励和促进可持续和可衡量的经济发展方面作出了强大和巨大的承诺。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
Kewenangan Dokter Dalam Melakukan Eksekusi Hukuman Kebiri Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensisil di Indonesia Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Fikih Siyasah NKRI Bersyariah: Praktik Spasial, Representasi Ruang, Ruang Representasional POLITIK HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Analisis Mengenai Intervensi Partai Politik terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1