{"title":"INKONSISTENSI REGULASI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DALAM MENANGGAPI PROBLEMATIKA SOSIAL","authors":"Zulham Mubaraq, Siti Fatimah","doi":"10.54783/japp.v6i2.735","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya regulasi yang membahas tentang pemilihan umum yang terjadi saat ini, bagaimana polemic serta pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam proses pemilihan umum. Sehingga terciptanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 yang membahas tentang mekanisme pemilihan umum yang sesuai dengan kontitusional dan demokratis. Di bahas juga terkait regulasi pengawas pemilihan umum yang dalam hal ini sebagai pengawas dan juga sebagai pemutus pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Selain itu juga penelitian ini membahas tindak penegakan hokum serta tindak pidana pemilu yang dimaksud agar pemilih dalam hal ini masyarakat mengetahui bagaimana proses pemidanaan dalam kasus pemilu. Tak hanya itu saja denga adanya gagasan pembentukan peradilan khusus untuk memutuskan sengketa pemilu di daerah juga sangat di perlukan demi terselenggaranya hak demokrasi yang jujur serta menciptakan suasana yang kondusif.","PeriodicalId":499110,"journal":{"name":"Jurnal Papatung","volume":"98 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-10-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Papatung","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.54783/japp.v6i2.735","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya regulasi yang membahas tentang pemilihan umum yang terjadi saat ini, bagaimana polemic serta pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam proses pemilihan umum. Sehingga terciptanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 yang membahas tentang mekanisme pemilihan umum yang sesuai dengan kontitusional dan demokratis. Di bahas juga terkait regulasi pengawas pemilihan umum yang dalam hal ini sebagai pengawas dan juga sebagai pemutus pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Selain itu juga penelitian ini membahas tindak penegakan hokum serta tindak pidana pemilu yang dimaksud agar pemilih dalam hal ini masyarakat mengetahui bagaimana proses pemidanaan dalam kasus pemilu. Tak hanya itu saja denga adanya gagasan pembentukan peradilan khusus untuk memutuskan sengketa pemilu di daerah juga sangat di perlukan demi terselenggaranya hak demokrasi yang jujur serta menciptakan suasana yang kondusif.