Inovasi Pelayanan Publik dalam Pengembangan Ekonomi di Daerah

Abstract

Pemerintah Indonesia telah menerapkan desentralisasi yang luas sejak tahun 2004. Namun, banyak orang melihatnya dari sudut pandang yang sangat negatif. Pandangan bahwa otonomi daerah telah membawa lahir raja-raja kecil yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah juga telah disalahgunakan untuk menciptakan kebijakan diskriminatif yang menyebarkan primordialisme. Sangat sedikit orang yang melihat kebijakan otonomi daerah dari sisi positif. Makalah ini membahas inovasi yang diciptakan oleh pemerintah daerah dalam merespons kewenangan yang diterima dari pemerintah pusat. Beberapa pemerintah daerah telah menggunakan peluang ini untuk mengembangkan kebijakan yang meningkatkan layanan publik untuk menarik investor. Beberapa kasus dibahas untuk menunjukkan bahwa beberapa pemerintah daerah sangat serius dalam reformasi kebijakan mereka. Namun, studi perbandingan kasus dari distrik lokal akan disajikan untuk memahami implementasinya secara lebih mendalam. Bima adalah distrik kecil dan miskin.