Perbudakan dan Konflik di Kesultanan Palembang

Abstract

Tulisan yang membahas tentang perbudakan di Palembang ini, memiliki masalah tentang bagaimana hubungan antara perbudakan di Kesultanan Palembang dan tekanan dari Inggris dan Belanda agar menghapuskan perbudakan di daerah tersebut. Metode yang digunakan adalah metode Sejarah yang terdiri dari pengumpulan data, melakukan kritik terhadap sumber/data yang diperoleh. Selanjutnya, melakukan interpretasi sumber dan rekonstruksi. Hasilnya adalah bahwa Palembang adalah salah satu pusat perdagangan budak khususnya di kawasan barat Nusantara. Perbudakan terjadi tidak hanya di ibukota kerajaan juga di daerah pedalaman. Inggris yang berhasil memenangkan peperangan dengan Kesultanan Palembang (1812) menekankan masalah penghapusan budak di dalam perjanjian yang dibuat antara Palembang dan Inggris. Hal yang sama terjadi ketika menjelang perang antara Belanda dan Palembang juga dibuat perjanjian antara Sultan Ahmad Najamuddin III (Prabu Anom) pada April 1821, isinya  memuat permasalahan penghapusan perbudakan, tentang  pengangkatannya sebagai Sultan Palembang, dan menjadi sultan jika bersedia membantu Belanda melawan Kesultanan Palembang di bawah Sultan Mahmud Badaruddin II. Masalah perbudakan menjadi bahasan yang menarik, sebab perbudakan identik dengan sejarah manusia itu. Perbudakan terjadi jika terjadi hierarki dalam masyarakat dan pemerintahan (ada yang berkuasa dan ada yang dikuasai), dan masalah perbudakan menjadi sumber penelitian yang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut.