PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI PERMUKIMAN KUMUH DI BANTARAN SUNGAI SEMAGUNG KABUPATEN WONOSOBO

Abstract

Permukiman kumuh menjadi persoalan sosial baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial dan budaya. Permukiman yang terdapat di bantaran sungai masuk ke dalam kawasan zona merah dan tidak diperbolehkan untuk dijadikan kawasan hunian. Permukiman padat penduduk di bantaran sungai beresiko lebih tinggi terkena bencana banjir, tanah longsor, dan kebakaran. Berdasarkan data rekapitulasi BPBD Kabupaten Wonosobo, banjir dan tanah longsor terjadi setiap tahunnya di kawasan bantaran Sungai Semagung Kabupaten WonosoboPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran serta hambatan dari Pemerintah Daerah dalam menanggulangi permukiman kumuh yang berada di bantaran sungai Semagung Kabupaten Wonosobo. Jenis penelitian field research ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif dimana data yang di peroleh bersumber dari lapangan dengan tahap observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada penanggulangan khusus seperti relokasi dari Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terhadap keberadaan permukiman kumuh di bantaran sungai Semagung. Hal tersebut dikarenakan belum masuknya kawasan ke dalam baseline kumuh, memerlukan proses yang lama, membutuhkan anggaran dalam skala besar, serta sulitnya meyakinkan masyarakat terkait jaminan untuk tempat tinggal yang baru.