Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Elektronik Dalam Hukum Pertanahan Nasional

Abstract

Modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik merupakan sarana peningkatan indikator kemudahan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal tersebut diterapkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, maka dilakukan kegiatan pendaftaran tanah yang merupakan rangkaian kegiatan administrasi pertanahan dalam mengumpulkan serta mengolah data fisik dan yuridis. Permasalahan yang dibahas ialah bagaimana tahapan dan kendala yang dihadapi dalam pendaftaran tanah tanah untuk pertama kali secara elektronik dalam hukum pertanahan nasional. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder. Tahapan penerbitan sertifikat elektronik ada 2 tahapan yaitu yang pertama penerbitan sertifikat elektronik untuk pertama kali dan yang kedua penerbitan dilakukan melalui penggantian sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar. Kendala yang dihadapi yaitu keengganan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya yang disebabkan oleh beberapa hal. Modernization of electronic-based land services is a means of increasing indicators of ease of public service to the community. This is implemented by optimizing the use of information and communication technology. To ensure legal certainty of land rights, land registration activities are carried out which are a series of land administration activities in collecting and processing physical and juridical data. The problem discussed is how the stages and obstacles encountered in registering land for the first time electronically in the national land law. This type of research is analytical descriptive. The type of data used in this article is secondary data. There are 2 stages in the issuance of electronic certificates, namely the first is the issuance of electronic certificates for the first time and the second is the issuance is carried out by replacing analog certificates with electronic certificates for registered land. The obstacle faced is the reluctance of the community to register their land.