{"title":"对相互报告性骚扰案件嫌疑人的法律保证","authors":"Rizqy Nugraha Ramadhan","doi":"10.51749/jphi.v3i1.58","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":" \nAbstrak \nPenelitian Ini bertujuan Untuk mengetahui kepastian hukum penetapan tersangka terhadap kasus saling lapor dalam tindak pidana penganiayaan yang di pandang dari aspek moral dan keadilan. \nMetode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan masalah yang diteliti. \nHasil penelitian menemukan perkara saling lapor memang tidak diatur dalam KUHAP dan dalam peraturan kapolri yang di atur hanyalah permasalahan penanganannya. Namun hal ini tidak mengurangi adanya kepastian hukum pada perkara saling lapor. Tidak diaturnya penetapan tersangka pada perkara saling lapor dalam KUHAP karena KUHAP sudah mengatur tentang penetapan tersangka. Khusus pada perkara penganiayaan saling lapor penyidik bekerja secara professional dan melihat perkara ini dari beberapa arah penyidik tidak hanya memperhatikan unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan, tetapi juga harus di perhatikan apakah status salah satu pihak dalam posisi melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa sehingga aspek keadilan penetapan tersangka dapat terwujud \nKata Kunci : Kepastian Hukum, Penetapan Tersangka Saling Lapor, Tindak Pidana Penganiayaan \n \n \n \nAbstract \nThis study aims to determine the legal certainty of determining the suspect in cases of mutual reporting in criminal acts of persecution in terms of moral and justice aspects. \nThe method used is a normative research method that analyzes the existing laws and regulations in accordance with the problem being studied. \nThe results of the study found that cases of mutual reporting were not regulated in the Criminal Procedure Code and in the regulations of the National Police Chief, only problems were handled. However, this does not reduce the existence of legal certainty in mutual reporting cases. There is no stipulation on the determination of suspects in cases of mutual reporting in the Criminal Procedure Code because the Criminal Procedure Code already regulates the determination of suspects. Especially in cases of persecution, investigators report to each other professionally and look at this case from several directions, investigators not only pay attention to the elements contained in the criminal act of persecution, but also have to pay attention to whether the status of one of the parties is in a position of self-defense or forced defense so that aspects of justice the determination of the suspect can be realized \nKeywords: Legal Certainty, Determination of Suspects to Report to Each other, Crime of Persecution","PeriodicalId":146948,"journal":{"name":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","volume":"367 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-05-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Kepastian Hukum Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Saling Lapor Tindak Pidana Penganiayaan\",\"authors\":\"Rizqy Nugraha Ramadhan\",\"doi\":\"10.51749/jphi.v3i1.58\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\" \\nAbstrak \\nPenelitian Ini bertujuan Untuk mengetahui kepastian hukum penetapan tersangka terhadap kasus saling lapor dalam tindak pidana penganiayaan yang di pandang dari aspek moral dan keadilan. \\nMetode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan masalah yang diteliti. \\nHasil penelitian menemukan perkara saling lapor memang tidak diatur dalam KUHAP dan dalam peraturan kapolri yang di atur hanyalah permasalahan penanganannya. Namun hal ini tidak mengurangi adanya kepastian hukum pada perkara saling lapor. Tidak diaturnya penetapan tersangka pada perkara saling lapor dalam KUHAP karena KUHAP sudah mengatur tentang penetapan tersangka. Khusus pada perkara penganiayaan saling lapor penyidik bekerja secara professional dan melihat perkara ini dari beberapa arah penyidik tidak hanya memperhatikan unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan, tetapi juga harus di perhatikan apakah status salah satu pihak dalam posisi melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa sehingga aspek keadilan penetapan tersangka dapat terwujud \\nKata Kunci : Kepastian Hukum, Penetapan Tersangka Saling Lapor, Tindak Pidana Penganiayaan \\n \\n \\n \\nAbstract \\nThis study aims to determine the legal certainty of determining the suspect in cases of mutual reporting in criminal acts of persecution in terms of moral and justice aspects. \\nThe method used is a normative research method that analyzes the existing laws and regulations in accordance with the problem being studied. \\nThe results of the study found that cases of mutual reporting were not regulated in the Criminal Procedure Code and in the regulations of the National Police Chief, only problems were handled. However, this does not reduce the existence of legal certainty in mutual reporting cases. There is no stipulation on the determination of suspects in cases of mutual reporting in the Criminal Procedure Code because the Criminal Procedure Code already regulates the determination of suspects. Especially in cases of persecution, investigators report to each other professionally and look at this case from several directions, investigators not only pay attention to the elements contained in the criminal act of persecution, but also have to pay attention to whether the status of one of the parties is in a position of self-defense or forced defense so that aspects of justice the determination of the suspect can be realized \\nKeywords: Legal Certainty, Determination of Suspects to Report to Each other, Crime of Persecution\",\"PeriodicalId\":146948,\"journal\":{\"name\":\"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia\",\"volume\":\"367 3\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-05-13\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.58\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Penegakan Hukum Indonesia","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.58","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
摘要
本研究旨在了解从道德和正义的角度来看,对被告的案件的法律确定性。采用的方法是一种规范研究方法,它根据正在研究的问题分析现有的立法法规。研究发现,相互报告的案件不在审计员的管辖范围内,也不在审计员的管辖范围内,只是处理问题。但这并没有减少相互报告案件的法律确定性。不安排的坚信礼事互相报道在KUHAP嫌疑犯,因为KUHAP安排过坚信礼嫌疑犯。特殊的迫害案件严格调查报道工作,看到对方调查这件事从几个方向不仅中包含的元素到重罪的迫害,但也必须注意是否一方处于状态进行自卫或被迫使正义方面坚信礼嫌疑犯辩护实现关键字:法律上的确定性,分配嫌疑人相互报告,犯罪行为,虐待行为,这些研究,以确定对相互行为的合理怀疑。方法以前是个normative研究方法的analyzes The existing间谍活动和regulations in accordance with The讲studied问题。results》研究发现这案子的互助报告不是regulated》和《犯罪违反规定在法典》和《国家警察法》《regulations上士,只有problems是不同。不幸的是,这并没有减少对相关案件的合法报道。没有stipulation is on the suspects之决心在《刑事互助的案子报告违反规定代码,因为刑事违反规定法典已经regulates suspects之决心。尤其是在persecution的案子,调查人员报告说到对方professionally,看着这个案例来自好几个方向,调查人员不仅继承到《刑事法》文本有趣persecution,但也必须继承到无论是各方status of一号》是在一个位置of self-defense或强迫拱门那aspects of justice《头号嫌疑犯可以决心的时候安装:对彼此的定罪、指控的定罪
Kepastian Hukum Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Saling Lapor Tindak Pidana Penganiayaan
Abstrak
Penelitian Ini bertujuan Untuk mengetahui kepastian hukum penetapan tersangka terhadap kasus saling lapor dalam tindak pidana penganiayaan yang di pandang dari aspek moral dan keadilan.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan masalah yang diteliti.
Hasil penelitian menemukan perkara saling lapor memang tidak diatur dalam KUHAP dan dalam peraturan kapolri yang di atur hanyalah permasalahan penanganannya. Namun hal ini tidak mengurangi adanya kepastian hukum pada perkara saling lapor. Tidak diaturnya penetapan tersangka pada perkara saling lapor dalam KUHAP karena KUHAP sudah mengatur tentang penetapan tersangka. Khusus pada perkara penganiayaan saling lapor penyidik bekerja secara professional dan melihat perkara ini dari beberapa arah penyidik tidak hanya memperhatikan unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan, tetapi juga harus di perhatikan apakah status salah satu pihak dalam posisi melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa sehingga aspek keadilan penetapan tersangka dapat terwujud
Kata Kunci : Kepastian Hukum, Penetapan Tersangka Saling Lapor, Tindak Pidana Penganiayaan
Abstract
This study aims to determine the legal certainty of determining the suspect in cases of mutual reporting in criminal acts of persecution in terms of moral and justice aspects.
The method used is a normative research method that analyzes the existing laws and regulations in accordance with the problem being studied.
The results of the study found that cases of mutual reporting were not regulated in the Criminal Procedure Code and in the regulations of the National Police Chief, only problems were handled. However, this does not reduce the existence of legal certainty in mutual reporting cases. There is no stipulation on the determination of suspects in cases of mutual reporting in the Criminal Procedure Code because the Criminal Procedure Code already regulates the determination of suspects. Especially in cases of persecution, investigators report to each other professionally and look at this case from several directions, investigators not only pay attention to the elements contained in the criminal act of persecution, but also have to pay attention to whether the status of one of the parties is in a position of self-defense or forced defense so that aspects of justice the determination of the suspect can be realized
Keywords: Legal Certainty, Determination of Suspects to Report to Each other, Crime of Persecution