S, PENERAPAN PASAL MAKAR 106 KUHP JO 55 AYAT (1) KUHP PERKARA ALEXANDER WORLAKA

Republik Maluku Selatan merupakan organisasi yang terlarang tertuang dalam Keputusan Darurat Sipil Tentang Aktifitas Organisasi Front Kedaulatan Maluku Republik Maluku Selatan, yang di dalamnya membicarakan tentang eksistensi negara Republik Maluku Selatan  pada saat Negara Indonesia terbentuk pada mulanya, dan sampai hari ini menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Republik Maluku Selatan itu adalah organisasi yang dilarang karena tujuannya adalah makar dalam pengertian ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Drh membuktikan masih adanya individu yang berusaha menggalang kekuatan untuk memproklamirkan Republik Maluku Selatan sebagai negara. Penulis akan membahas analisis alat bukti dan penerapan pasal 106 KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP dalam perkara tindak pidana makar.