Komparasi Nilai Penguatan Hak Penyandang Disabilitas dalam Lex Posterior dan Lege Priori

Pembaharuan  hukum  merupakan   sebuah   keniscayaan  dalam  setiap negara maupun masyarakat. Selain sebagai respon atas tuntutan dinamika masyarakat  yang terus berubah,  juga merupakan  agen  perubahan sosial dalam memperkuat dan menyempurnakan sistem kelembagaan masyarakat tersebut. Penyandang Disabilitas sebagai bagian yang tak terpisahkan dari semua  elemen  bangsa,  kini telah  memperoleh pencerahan secara  legal formal dengan hadirnya  UU Nomor 8 Tahun  2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai hukum baru (Lex Posterior) menggantikan hukum lama (Lege  Priori) yaitu UU Nomor  4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan peraturan pelaksanaannya. Nilai perbandingan keduanya, sangat terasa  pada  aspek  penguatan hak  Penyandang  Disabilitas itu  sendiri. Betapa  tidak  karena    materi  muatan   Lege Priori  masih  menggunakan paradigma  pendekatan berbasis  belas kasihan, terlalu umum,  segregatif dan  limitatif dalam  penghormatan,  perlindungan, dan  pemenuhan  hak Penyandang Disabilitas. Sedangkan  materi muatan  Lex Posterior telah menggunakan paradigma  pendekatan berbasis  HAM, perlakuan  khusus, inklusif, dan bersifat meluas (ekstensif ). Kita berharap  Lex Posterior dapat menjadi instrumen  strategis dalam mendobrak segala bentuk diskriminasi, marjinalisasi  dan   kerentanan  yang   mendera  Penyandang  Disabilitas menuju  taman  sari kehidupan  yang  benar-benar sejahtera,  inklusif dan bermartabat.