东京人民法院:正式的国际僵局解决方案

Banu Abdillah
{"title":"东京人民法院:正式的国际僵局解决方案","authors":"Banu Abdillah","doi":"10.58823/jham.v7i7.68","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Mengungkap sejarah kelam  dunia  yang terjadi lebih  dari 5 dekade  bukanlah  hal yang mudah.  Apalagi mengusahakan keadilan  bagi para korban dan keluarganya. Kasus perbudakan seksual oleh militer Jepang pada masa perang Asia-Pasifik pada dekade  1930-an hingga  1940-an merupakan salah satu  bentuk kejahatan  yang paling sulit diungkap.  Selain karena para korban yang membisu atas peristiwa  ini, pihak  negara-negara  sekutu  pun  mengabaikan kejahatan  seksual  militer  Jepang pada Pengadilan Militer Internasional untuk Wilayah Timur Jauh (IMTFE), walaupun mereka  memiliki bukti  yang  cukup  untuk  melakukan penuntutan.     Pengabaian kejahatan  seksual terhadap perempuan pada akhirnya berimplikasi  pada lingkaran impunitas  dan  pengulangan  kembali   kejahatan   seksual     terhadap   perempuan pada setiap  kali konflik  terjadi. Dengan  tujuan  bukan  pembalasan  tapi keadilan, tidak hanya untuk  para sisa korban tapi juga untuk  korban yang sudah meninggal dunia dan generasi mendatang, maka Pengadilan Tribunal Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan  tahun 2000 untuk  Pengadilan Perbudakan Seks Militer Jepang dibentuk masyarakat sipil internasional  di luar kewenangan negara- negara ataupun  organisasi internasional  yang formal.","PeriodicalId":404941,"journal":{"name":"Jurnal Hak Asasi Manusia","volume":"152 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-09-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Pengadilan Rakyat Tokyo: Solusi Kebuntuan Hukum Internasional Formal\",\"authors\":\"Banu Abdillah\",\"doi\":\"10.58823/jham.v7i7.68\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Mengungkap sejarah kelam  dunia  yang terjadi lebih  dari 5 dekade  bukanlah  hal yang mudah.  Apalagi mengusahakan keadilan  bagi para korban dan keluarganya. Kasus perbudakan seksual oleh militer Jepang pada masa perang Asia-Pasifik pada dekade  1930-an hingga  1940-an merupakan salah satu  bentuk kejahatan  yang paling sulit diungkap.  Selain karena para korban yang membisu atas peristiwa  ini, pihak  negara-negara  sekutu  pun  mengabaikan kejahatan  seksual  militer  Jepang pada Pengadilan Militer Internasional untuk Wilayah Timur Jauh (IMTFE), walaupun mereka  memiliki bukti  yang  cukup  untuk  melakukan penuntutan.     Pengabaian kejahatan  seksual terhadap perempuan pada akhirnya berimplikasi  pada lingkaran impunitas  dan  pengulangan  kembali   kejahatan   seksual     terhadap   perempuan pada setiap  kali konflik  terjadi. Dengan  tujuan  bukan  pembalasan  tapi keadilan, tidak hanya untuk  para sisa korban tapi juga untuk  korban yang sudah meninggal dunia dan generasi mendatang, maka Pengadilan Tribunal Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan  tahun 2000 untuk  Pengadilan Perbudakan Seks Militer Jepang dibentuk masyarakat sipil internasional  di luar kewenangan negara- negara ataupun  organisasi internasional  yang formal.\",\"PeriodicalId\":404941,\"journal\":{\"name\":\"Jurnal Hak Asasi Manusia\",\"volume\":\"152 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2021-09-01\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Jurnal Hak Asasi Manusia\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.58823/jham.v7i7.68\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Hak Asasi Manusia","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.58823/jham.v7i7.68","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

揭露50多年来世界上最黑暗的历史不是一件容易的事。更不用说为受害者和他们的家人伸张正义了。20世纪30年代至40年代,日本军队在亚太战争期间对其进行的性奴役是最难以描述的罪行之一。除了受害者对这一事件保持沉默之外,盟国在远东地区的国际军事法庭(IMTFE)上无视日本军事罪行,尽管他们有足够的证据进行起诉。对妇女的性犯罪的豁免最终涉及不受惩罚的圈子,以及每次冲突中对妇女的性犯罪的重复。和不是报复,但正义的目的,不只是为了剩下的受害者们,但也去世了,后代的受害者,那么国际战争罪行法庭法院军事法庭的2000年对妇女的性奴役日本成立了民间社会在国际-国家或国际组织的正式授权。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
Pengadilan Rakyat Tokyo: Solusi Kebuntuan Hukum Internasional Formal
Mengungkap sejarah kelam  dunia  yang terjadi lebih  dari 5 dekade  bukanlah  hal yang mudah.  Apalagi mengusahakan keadilan  bagi para korban dan keluarganya. Kasus perbudakan seksual oleh militer Jepang pada masa perang Asia-Pasifik pada dekade  1930-an hingga  1940-an merupakan salah satu  bentuk kejahatan  yang paling sulit diungkap.  Selain karena para korban yang membisu atas peristiwa  ini, pihak  negara-negara  sekutu  pun  mengabaikan kejahatan  seksual  militer  Jepang pada Pengadilan Militer Internasional untuk Wilayah Timur Jauh (IMTFE), walaupun mereka  memiliki bukti  yang  cukup  untuk  melakukan penuntutan.     Pengabaian kejahatan  seksual terhadap perempuan pada akhirnya berimplikasi  pada lingkaran impunitas  dan  pengulangan  kembali   kejahatan   seksual     terhadap   perempuan pada setiap  kali konflik  terjadi. Dengan  tujuan  bukan  pembalasan  tapi keadilan, tidak hanya untuk  para sisa korban tapi juga untuk  korban yang sudah meninggal dunia dan generasi mendatang, maka Pengadilan Tribunal Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan  tahun 2000 untuk  Pengadilan Perbudakan Seks Militer Jepang dibentuk masyarakat sipil internasional  di luar kewenangan negara- negara ataupun  organisasi internasional  yang formal.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Mencari Titik Temu antara Pendidikan HAM dan Transformasi Konflik: Refleksi Pengalaman dari Lapangan Hak atas Pelindungan Data Pribadi pada Proses Penegakan Hukum Pidana ODHIV dan Penerapan Pendekatan Bersentra Kebutuhan Individu/Person-Centered Approach di Layanan HIV (Studi Kasus Enam ODHIV Terkait Pemenuhan Hak atas Kesehatan) Upaya Memutus Rantai Impunitas dan Tantangannya
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1