Tantangan Pemerintah Pusat dalam Merubah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dari Half Accrual Accounting ke Full Accrual Accounting

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Pusat diharuskan membuat laporan keuangan berdasarkan basis akuntansi akrual mulai tahun 2015.Tulisan ini bertujuan menguraikan tentang tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah pusat untuk berpindah dari sistem yang sekarang digunakan yaitu Half AccrualAccounting ke sistem yang baru yaitu Full Accrual Accounting. Metode analisa yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis statistika deskriptif. Paper ini akan memberikan gambaran singkat tentang apa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat di dalam menjalankan mandat dari Undang-Undang terkait Pengelolaan Keuangan Negara di era reformasi. Pemerintah pusat menghadapi tantangan saat harus meninggalkan sistem yang saat ini dipergunakan dengan pendekatan Half accounting Accrual dengan disupport oleh Aplikasi Saiba menuju sistem baru yang Full Accrual Accounting yang disupport oleh Aplikasi Sakti. Pertama, tantangan regulasi; Kedua, tantangan Sistem Informasi dan Teknologi; Ketiga, tantangan Sumber Daya Manusia; Keempat, tantangan resiko implementasi sistem baru dalam konteks pengelolaan keuangan negara; dan terakhir; Kelima, tantangan perubahan bisnis proses. Pemerintah pusat sesungguhnya belum sepenuhnya menjalankan mandat undangundang dalam menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan karena belum menerapkan Full Accrual Accounting System. Kajian ini memberikan rekomendasi pemerintah untuk bisa bermigrasi dengan aman menuju sistem baru yang akuntabel dan reliabel   In accordance with Act No. 1 of 2004 concerning State Finance and Act No. 1 of 2004 concerning State Treasury and Government Regulation No. 10 of 2010 concerning Government Accounting Standards, the Central Government is required to make financial reports based on accrual accounting starting in 2015. This writing aimed to describe the challenges that must be faced by the central government to move from the system currently in use, namely Half Accrual Accounting to the new system, namely Full Accrual Accounting. The analytical method used in this study was descriptive statistical analysis. This paper provided a brief overview of what has been done by the Central Government in carrying out the mandate of the Laws relating to Management of State Finance in the reform era. The central government faced challenges when it comes to leaving the system that is currently being used with the Accrual Half accounting approach, supported by the Saiba Application to the new system namely Full Accrual Accounting supported by the Sakti Application. First, regulatory challenges; Second, the challenges of Information Systems and Technology; Third, the challenges of Human Resources; Fourth, the risk challenges of implementing a new system in the context of state financial management; and last; Fifth, the challenge of changing business processes. The central government actually had not fully implemented the legal mandate in carrying out the accounting and financial reporting system because it had not implemented a Full Accrual Accounting System. This study suggested the government to be able to migrate safely towards a new accountable and reliable system.