KEDUDUKAN DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (UDHR) DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Tulisan ini menganalisis kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam hukum di Indonesia. Untuk kepentingan analisis, tulisan ini mengeksplorasi pencantuman UDHR dalam Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Penulis menemukan terdapat sejumlah variasi penggunaan UDHR. Dalam Tap MPR dan Undang-Undang, UDHR tercantum dalam bagian menimbang, pasal dalam batang tubuh, penjelasan, dan/atau sebagai lampiran. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, pertimbangan yang memuat argumentasi tentang UDHR dapat dibagi dalam dua bagian: sebagai pokok tulang punggung argumen maupun sebagai argumen pendukung. Sebagai simpulan, meskpun terdapat ragam pencantuman UDHR dalam dokumen hukum di Indonesia, namun praktik yang demikian memperlihatkan pentingnya UDHR sebagai instrumen hukum